Belum Diaudit, Kasus Sudah Ditutup – Ambon Ekspres
Trending

Belum Diaudit, Kasus Sudah Ditutup

AMBON, AE— Penghentian proses hukum terhadap kasus dugaan penyalahgunaan anggaran proyek gedung DPRD kabupaten Seram Bagian Timur dengan  dalih tidak ada temuan  kerugian negara, janggal. Pasalnya, sampai kemarin Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku belum mengaudit kasus itu. Namun, ketika dikonfirmasi, BPKP memilih diam.
Sebelumnya. Direktur Reskrimsus Polda Maluku,  Kombes (Pol) Sulistiono, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/2)   mengatakan, penghentian penyidikan perkara oleh penyidik Direskrimsus itu, setelah penyidik resmi menerima surat dari Badan pemeriksa Keuangan pembangunan (BPKP) Perwakilan, sekitar Rabu 4 Febuari lalu.
“Jadi jawaban yang kita nanti-nantikan guna perkembangan pengauditan atas kasus pembangunan gedung DPRD SBT akhirnya terjawab sudah. Terjawab ini bukan ada kerugian negara tetapi ternyata tidak ada dan tidak ditemukan kerugian negara. Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP atas hasil audit pembangunan gedung DPRD SBT itu,” jelas Sulistiono.
Menurutnya, karena tidak ditemukannya kerugian negara dalam kasus tersebut maka pihaknya langsung melakukan gelar perkara guna menghentikan penyelidikan dan menerbitkan Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara (SP2HP) kepada pelapor.
“Setelah kita terima surat dari BPKP itu, maka kami buat bahan untuk melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu berlangsung senin dari sekira jam 10.00 Wit sampai dengan 12.30 Wit, untuk menghentikan perkara ini. Bukan SP3, karena perkara belum sampai kejaksa atau penetapan tersangka, masih dalam lingkup penyidikan. Jika ada saja kerugian negara maka pasti akan kami lanjutkan,” kata dia.
Tokoh masyarakat kabupaten SBT  Nazarudin Tianotak  ketika dimintai komentarnya tentang penghentian kasus ini menegaskan, penghentian kasus ini menunjukkan penegak hukum tidak bekerja maksimal. “Penanganannya tidak dilakukan secara profesional, tidak dilakukan secara baik, dan tidak dilakukan secara jujur. Ada yang sengaja disembunyikan. Saya pastikan itu,” tegas Tianotak, kemarin.
Menurut Pembantu III Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) ini,  secara substansi, dapat dipahami bila penghentian kasus ini karena polisi  tidak menemukan kerugian negara.
“Tetapi, yang ingin  saya katakan bahwa mencari kebenaran formil oke, maka acuan kita adalah bukti-bukti formal, tetapi sesungguhnya kalau berkomitmen untuk mecari kebenaran materil, maka tidak hanya acuan kebenaran formil,” ungkapnya.
Maksud kebenaran materil, harus diuji, layakkah sebuah bangunan dengan konstruksi seperti gedung DPRD Kabupaten SBT, dengan volume bangunan seperti yang ada harus menelan anggaran  sebesar  Rp 14 milyar.
“Itu pantas atau tidak. Menurut saya, itu tidak logis. Saya bisa memastikan, bahwa kalau kita bedah kasus gedung DPRD itu secara objektif dan secara jujur, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres,” tandasnya.
Kepala Bidang Investigasi sekaligus  kepala Bidang Humas  BPKP Maluku, Zainuri dan Sekretarisnya di bidang Humas Deny Yulianus dihubungi berulang  kali untuk dikonfirmasi tentang audit terhadap  kasus ini,  tidak memberikan penjelasan. (MAN/AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!