Kantor Golkar Maluku Jadi Target – Ambon Ekspres
Trending

Kantor Golkar Maluku Jadi Target

AMBON, AE— Belum dinyatakan sah secara hukum, Partai Golkar kubu Agung Laksono mulai berencana menggeser loyalis Aburizal Bakrie di DPD Partai Golkar Maluku, maupun DPD II kabupaten kota. Dalam waktu dekat, musyawarah daerah DPD Partai Golkar Maluku akan digelar kubu Agung. Sekretariat DPD Golkar Maluku akan dipakai pula.

Kubu ARB bergeming. Mereka tetap yakin, berada di jalur yang benar, karena itu tak pantang mundur. Kubu ARB terlihat lebih santai merespon gencarnya rencana konsolidasi kubu Agung. Menunggu instruksi ARB, itulah yang kini mereka lakukan.
Pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Maluku Paulus Mantulemeten mengatakan, sesuai SK DPP Golkar nomor 110/DPP/Golkar/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang pelaksana tugas ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar Maluku Provinsi Maluku, DPP kubu Agung memberikan waktu selama dua bulan melaksanakan Musda.
“Saya diberikan waktu selama dua bulan untuk melaksanakan Musda Golkar Maluku. Jadi kira-kira akhir Maret Musda dilaksanakan karena periode kepengurusan Sahuburua sudah dibatalkan sehingga perlu ada Musda untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)partai Golkar dan mengisi kepengurusan partai di tingkat provinsi,”ujar Mantulemeten kepada Ambon Ekspres via pesan pendek (SMS), Rabu (11/2).
Selain tugas melaksanakan Musda, Mantulemeten dan Plt Sekretaris  Umar Lesy juga diperintahkan untuk melakukan konsolidasi partai pada level provinsi dan kabupaten/kota se Maluku.”Ini perintah partai (DPP), maka harus kami laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan waktu yang diberikan. Termasuk Musda,” paparnya.
Soal polimik Golkar yang sampai saat ini bergulir di Mahkamah Partai dan gugatan kubu Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mantulemeten yakin, kubu Agung yang menang. Olehnya itu, dia meminta sekaligus mengimbau seluruh kader Golkar tetap tenang dan mengikuti perkembangan polimik Golkar di tingkat nasional.
Koordinator Partai Golkar wilayah Maluku, Hamzah Sangadji menandaskan, pelaksanaan Musda akhir Maret untuk memenuhi syarat konstitusi partai politik. Selain itu, tujuan Musda juga menkonsolidasikan Golkar secara menyeluruh di Maluku.
Untuk kelancaran persiapan pelaksanaan Musda DPD Golkar Maluku, Hamzah memastikan, Sekretariat DPD Golkar Maluku yang terletak di Karang Panjang akan digunakan pelaksana tugas ketua. Apabila masih terjadi pertentangan, ada kemungkinan di pakai secara bersama oleh Kubu Aburizal Bakrie.
“Kita akan manfaatkan kantor sekretariat DPD Golkar Maluku yang ada di Karpan (Karang Panjang). Kalau masih menjadi pertentangan, yah kita akan pakai secara bersama, karena itu sekretariat kita bersama” kata dia.
Mantan calon anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Maluku ini meyakini, dalam waktu dekat Paulus Mantulemeten dan Umar Lessy sudah membentuk kepengurusan. ”Yang pasti dalam waktu singkat mereka sudah bisa membentuk pengurus dan diinstruksikan memakai gedung secretariat,” kata dia.
Dia juga memastikan, kubu Agung Laksono tidak akan memberhentikan atau menggantikan jabatan pengurus partai dan anggota DPRD. Baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kubu Agung tidak akan menggeser posisi mereka di DPRD Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota. Tidak akan ada perubahan. Kita hanya melakukan konsolidasi sehingga proses-proses politik bisa berjalan. Karena kita berasumsi kepengurusan Sahuburua sudah selesai,”janji Hamzah.
Soal sidang Mahkamah Partai, dia mengatakan paling lambat selama dua minggu kedepan akan diputuskan dan hasilnya disampaikan  ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengeluarkan SK kepengurusan.
“Nah, setelah mempersiapkan SK kepengurusan dikeluarkan, barulah kita ambil langkah-langkah partai. Caretaker itu diberikan waktu selama kurang lebih tiga bulan. Bisa diperpanjang jika belum terlaksana,” katanya.
Rencana pelaksanaan Musda DPD Golkar Maluku versi Agung Laksono ditanggapi santai kubu Aburizal Bakrie. Bahkan,  kubu Agung di silakan lebih awal menggelar Musda. Pelaksanaan Musda versi ARB masih menunggu keputusan dan petunjuk DPP.
”Nantilah  setelah kita dengar instruksi DPP. Karena memang sampai saat ini belum ada keputusan. Jadi kami belum bisa pastikan. Kenapa saya belum menyampaikan, karena  memang belum ada instruksi DPP. Kalau kita laksanakan kan nanti berlawanan.  Kasih mereka (kubu Agung) yang duluan saja.  Nanti kita lihat siapa yang sah,” ujar ketua Organisasi Kaderisas dan Keanggotaan (OKK) DPD I partai Golkar Maluku, Husen Toisuta via seluler, kemarin. (TAB)

Most Popular

To Top