Pengakuan Auditor Negara – Ambon Ekspres
Trending

Pengakuan Auditor Negara

AMBON, AE— Dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Seram Bagian Timur, diakui Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, belum dilakukan audit. Lembaga auditor negara ini hanya menelaah dokumen-dokumen dan fakta hukum yang diajukan oleh Direktorat reserse dan kriminal khusus.

“Kami belum audit kasus gedung DPRD Kabupaten SBT,” kata Kepala Bidang Investigasi BPKP Maluku, Zainuri di ruang kerjanya, Kamis (11/2). Audit belum dilakukan terhadap kasus gedung DPRD, karena data-data yang diserahkan penyidik  Ditreskrimsus Polda Maluku belum kuat untuk menemukan adanya indikasi kerugian negara.

Zainuri menegaskan, bila ditemukan indikasi kerugian negara melalui dokumen proyek yang diserahkan oleh penyidik, pihaknya langsung turun ke lapangan, melakukan audit investigasi.

Sudah enam kali penyidik menyerahkan dokumen proyek ini kepada BPKP untuk ditindaklanjuti, hingga pada proses audit kerugian negara. Namun, audit belum dapat dilakukan. BPKP berdalih, belum ada indikasi kerugian negara. Sehingga, selama enam kali penyerahan dokumen tersebut, selalu dikembalikan oleh BPKP kepada penyidik untuk dilengkapi.

Terakhir, pada awal Januari 2015,  penyidik kembali menyerahkan dokumen proyek gedung DPRD kabupaten SBT kepada BPKP untuk ditelaah dengan mengkaji dokumen, berupa dokumen kontrak, dokumen  hasil pekerjaan dan dokumen tentang hasil pemeriksaan saksi ahli. Hasilnya masih sama dengan sebelumnya,  belum ada indikasi kerugian negara.

“Yang kami lakukan terakhir, dari penyidik kan sudah menyerahkan dokumen dan perhitungan saksi ahli dan data tentang pengadaan. Lalu kita telaah, hasilnya, belum ada indikasi kerugian negara. Jadi, kami baru mengkaji dokumen itu saja, bukan audit. Kalau audit, setelah kami menemukan kerugian negara baru bisa kami lakukan,” ungkapnya.

Dia kembali menegaskan, kendati  telah menyampaikan kepada penyidik bahwa belum ada indikasi kerugian negara. Namun, tidak menutup ruang akan dilakukan audit bila ada temuan  baru  tentang kerugian negara akibat dugaan korupsi dana proyek ini.

Terkait telah ditutupnya kasus ini, Zainuri mengakui itu merupakan wewenang penyidik. Prinsipnya, BPKP tidak tertutup untuk melakukan audit bila kasus ini belum dihentikan dan ada data baru yang memuat tentang indikasi kerugian negara.

“Memang telaah yang terakhir ini berbeda  dengan sebelumnya, karena, kami lihat datanya sudah lengkap. Tapi  tetap saja, nggak ada indikasi kerugian negara. Lalu kita sampaikan kepada penyidik, bahwa tidak ada indikasi kerugian negara,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Zainuri hasil telaah terakhir juga menunjukkan, ada  kelebihan dana yang digunakan untuk pekerjaan dari nilai kontrak proyek ini. Namun, Zainuri menolak untuk menyebutkan jumlah dana yang melebihi nilai kontrak tersebut.

“Pokoknya ada kelebihan dananya. Dana yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih besar dari nilai kontrak,” katanya.

Pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Dayanto menilai penyidik  terlalu cepat dalam membuat keputusan, menghentikan proses hukum atas kasus ini. Penyidik seharusnya terus menelusuri lebih jauh tentang berbagai hal yang  menyangkut proyek ini.

“Ini keputusan yang prematur. Penyidik seharusnya terus bekerja dalam mengungkap fakta lain yang belum ditemukan. Bisa saja ada data lain yang bisa mengungkap indikasi kerugian negara. Disamping koordinasi dengan BPKP terus ditingkatkan,” ujarnya.

Kasus ini telah menyedot perhatian publik. Bahkan, ada harapan agar kasus ini bisa tuntas secara hukum, dengan meminta pertanggungjawaban hukum dari semua pihak yang terbukti terlibat dalam kasus ini.

Penghentian kasus menunjukkan penegak hukum pada Ditreskrimsus Polda Maluku tidak maksimal dalam bekerja. Ini akan memperkuat rasa kecewa masyarakat terhadap aparat  penegak hukum terkait penanganan kasus korupsi di daerah. “Ini kan proyek dengan anggaran yang besar. Sehingga, kalau diduga bermasalah, maka harus dituntaskan secara hukum,” kata Dayanto.

Pegiat anti korupsi asal kabupaten SBT M Djafar Tukwain meragukan hasil telaah BPKP yang menunjukkan ada kelebihan dana  yang digunakan dalam pekerjaan dari jumlah dana yang dialokasikan sesuai kontrak. ”Apa mungkin dana yang dialokasikan kurang sehingga harus ada penambahan dana lagi. Sementara, jumlah dana untuk proyek ini kan besar,” tandas dia.

Ketua Aliansi Maluku bersatu (AMB) ini menegaskan, bila demikian hasil telaah BPKP, maka patut diduga, ada yang tidak beres dengan dokumen yang ditelaah oleh BPKP tersebut. Upaya untuk merekayasa  dokumen bisa saja dilakukan oleh pihak tertentu yang tidak merasa nyaman  dengan proses hukum terhadap kasus ini.

“Kita juga heran, kenapa dari sekian kasus korupsi yang ditangani Dirreskrimsus, belum ada satu pun yang tuntas. Bahkan ada yang dihentikan. Ini mengecewakan kita sebagai masyarakat,” pungkasnya. (MAN)

Most Popular

To Top