Tebar Sensasi Ala Hamzah Cs – Ambon Ekspres
Trending

Tebar Sensasi Ala Hamzah Cs

AMBON,AE— Rencana Golkar Maluku kubu Agung Laksono menguasai kantor DPD Golkar Maluku, tak ditanggapai serius oleh pihak Aburizal Bakrie. Mereka menilai, keinginan Hamzah Sangadji dan Paulus Mantulemeten hanya sensasi politik semata.

Kubu Aburizal Bakrie mengaku, kepemimpinan Zeth Sahuburua di Golkar Maluku masih sah. Karena itu, Musyawarah Daerah (Musda) yang juga direncanakan kubu Agung Laksono akhir Maret, dinilai tidak akan terealisasi dan cacat hukum.

Sekretaris Kosgoro Maluku, Hairuddin Tuarita mengatakan, kubu Agung Laksono di Maluku tak akan sampai pada tingkat Musda. Musda DPD Golkar Maluku bisa terlaksana jika kubu Agung bisa mengangkat pelaksana tugas atau caretaker ketua dan sekretaris DPD II se Maluku yang punya hak suara.

“Melaksanakan Musda dan memakai skeretariat itu hak mereka. Tapi sebagai kader, saya kira pak Hamzah dan rekan kubu Agung lainnya cari-cari sensasi saja. Kalau mereka (kubu Agung-red) mau melaksanakan Musda, maka terlebih dulu mencaretakerkan semua DPD II di Maluku. Apakah itu bisa? Sementara rencana Musda akhir Maret,” ujar Tuarita kepada Ambon Ekspres, Kamis (12/2).

Soal argumentasi kubu Agung Laksono melaksanakan Musda karena telah berakhir masa jabatan Zeth Sahuburua dan Fatani Sohilauw sebagai ketua dan sekretaris DPD Golkar Maluku, Tuarita mengaku, belum ada penyelesaian sengketa.

“Sehingga mereka belum bisa gelar Musda. Begitu juga dengan kubu Aburizal Bakrie. Jadi sebaiknya kita tunggu saja hasil keputusan pengadilan Jakarta Barat. Kalau kubu Agung yang menang, maka mereka yang kuasai partai. Begitu juga kami,” kata Tuarita.

Terkait prinsip kubu Agung Laksono yang tetap akan mengacu pada hasil sidang Mahkamah Partai memutuskan konlfik Golkar, dia menilai sudah tidak mungkin. Pasalnya, sejak awal penyelesaian konflik, Mahkamah Partai mengaku tidak bisa mengadili.

“Mahkamah Partai pada awalnya kan sudah tidak lagi menyidangkan persoalan ini. Karena di dalam Mahkamah Partai itu, anggotanya sudah punya pilihan. Misalnya Profesor Muladi di pihak Aburizal Bakrie. Sedangkan pak Andi Matalatta, Jarsi Barin dan Aulia Rahman di kubu Agung Laksono. Atas dasar itu kemudian perkara Golkar ini di bawa ke pengadilan,”jelasnya.

Bahkan menurut Taurita, seluruh DPD Golkar kabupaten/kota, kecuali kota Ambon telah mengetahui dengan jelas posisi Golkar saat ini. Konflik hanya terjadi pada tingkat DPP. Sementara di Maluku tidak terdapat dualisme.

“Sebenarnya juga di Maluku tidak ada dualisme. Mereka hanya mengadakan saja di Maluku. Kemudian apakah langkah atau kebijakan dan rencana mereka diterima di kabupaten/kota? Mungkin kota Ambon saja yang bisa, karena pak Yance Wenno,”ungkap dia.

Sementara itu, salah satu pengurus DPP Abdul Malik Rumra menegaskan, Golkar Maluku saat ini masih sah dibawa kepemimpinan Zeth Sahuburua dan Fatani Sohilauw.  Menurut dia, Golkar yang saat ini masih diakui pemerintah adalah Munas Pekanbaru, Riau 2009.

“Karena itu, Paulus Mantulameten dan Umar Lessy jangan bermimpi jadi ketua dan sekretaris DPD Golkar Maluku. Pak Ethy dan Fatani masih menjabat sampai sekarang,” tandas Rumra, kemarin.

Politisi senior partai berlambang pohon beringin ini juga mengimbau, seluruh kader agar menahan diri dan tidak memberikan pernyataan yang justru memperkeruh masalah. ”Sebaiknya semua colling down dulu, sambil mengikuti dan menunggu keputusan Pengadilan Negri Jakarta Utara yang putusannya akan dibacakan akhir Februari,” imbuhnya.

Tuarita juga menambahkan. ”Apabila kubu Agung menang, maka merekalah yang mengatur partai. Tetapi kalau kubu ARB yang menang, saya kira mereka harus legowo juga,” kunci Tuarita.(TAB)

Most Popular

To Top