Bupati SBT Dilarang ke Luar Negeri – Ambon Ekspres
Trending

Bupati SBT Dilarang ke Luar Negeri

AMBON,AE— Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath, yang juga tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan tindak pidana korupsi, resmi telah dicekal bepergian ke luar negeri oleh pihak Kementerian Hukam dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), paska surat permintaan pencekalan yang dikeluarkan oleh Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, akhir 2014 lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon Nanang Koesdarjanto, yang ditemui Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Jumat sore kemarin, mengaku telah resmi melakukan pencekalan terhadap Bupati SBT. “Untuk kami di Maluku sendiri sudah dilakukan pencekalan,” jelasnya.

Menurut dia, setelah menerima surat dari Direskrimsus pihaknya melanjutkan ke kemekumham RI untuk melakukan pencekalan. Namun untuk hasilnya sendiri, pihaknya belum mengetahui hal tersebut.

“Kalau surat pencekalan dari pusat itu saya belum tahu pasti apakah sudah keluar atau belum, tetapi mungkin sudah dikeluarkan oleh pusat, namun saya belum lihat. Biasanya hal itu diketahui setelah yang bersangkutan mengurusi paspornya. Namun pak bupati sudah tidak bisa lagi mendapatkan paspor itu,” terang dia sambil menunjukan wajah yang penuh keseriusan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Komisaris Besar Polisi Sulistiono mengatakan, hingga kini pihaknya terus melakukan penyidikan sambil menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan perhitungan keuangan (BPK) RI, di Passo.

Penyidik lanjut Sulistiono, telah mengirimkan berkas perkara tersangka Abdullah Vanath kepada Kejaksaan Tinggi Maluku, guna dipelajari. “Kami masih terus melakukan penyidikan guna menuntaskan perkara pak Vanath itu, sambil nungguin HKPN, dari BPK, yang saat ini dalam perhitungan itu,” jelasnya.

Meski masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara (HPKN) dari BPK, lanjut pria dengan tiga melati dipundaknya itu, namun proses penyidikan hingga berkasnya telah dikirim dan berada di tangan Kejati Maluku untuk dipelajari, sesuai dengan peraturan Kapolri soal penanganan perkara korupsi.

Poses ini kata Sulistiono, biar setelah HKPN itu keluar dari BPK, pihaknya langsung melengkapi dengan berkas perkara Vanath. “Biar cepat jika nanti HKPN itu keluar dan jelas maka tinggal dilengkapi lalu dilimpahkan. Jadi kami tidak perlu untuk menunggu lama,” tegasnya.

Sementara itu, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus  meneliti berkas bupati kabupaten Seram Bagian Timur,  Abdullah Vanath, tersangka kasus dugaan  Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk  berkas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bastian Mainassy. Pekan depan, JPU mengeluarkan petunjuk kepada penyidik  Polda Maluku untuk melengkapi berkas kedua tersangka ini.

“Karena masih ditemukan kekurangan atau P18, sehingga perlu dilengkapi oleh penyidik. Senin pekan depan petunjuk sudah keluar untuk dua kasus ini,” kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Bobby Kin Palapia, di ruang kerjanya, Jumat (13/2).

Setelah mendapat petunjuk dari tim JPU, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku  harus bergerak cepat, melengkapi berkas. Penyidik Ditreskrimsus hanya punya waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, untuk menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.

Mengenai apa saja yang kurang dari berkas kedua tersangka ini, Palapia menampik untuk memberikan penjelasan. Umumnya, itu karena masih ada kekurangan- kekurangan syarat formil atau syarat materil.

Abdullah Vanath disangka terlibat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana deposito milik Pemkab SBT di Bank Mandiri senilai Rp 2,5. Bupati dua periode di kabupaten SBT ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini.(AHA/MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!