Saatnya Ijin GBU Dicabut – Ambon Ekspres
Trending

Saatnya Ijin GBU Dicabut

AMBON,AE— Aktivitas PT Germala Borneo Utama (GBU) di pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mengambil material emas dengan modus uji sampel, terus disikapi serius. Modus seperti ini mesti dicurigai  dan dihentikan karena pengambilan sampel diluar kewajaran. Karenanya, ijin pengoperasian perusahaan tambang itu harus dihentikan.

PT GBU tercatat telah mengirim sampel material emas sekitar 2008 lalu. Tak hanya sekali kirim, perusahaan itu sering mengirim sampel dengan menggunakan angkutan udara dan angkutan laut.

Selain  mengirim sampel dalam jumlah banyak lewat pelabuhan Ambon dan bandara udara Pattimura, proses pengiriman juga dari Kisar ke Kupang NTT.

Proses pengiriman juga sering tersangkut hukum. Akibatnya, material emas yang dikirim dengan modus pengujian sampel sering ditahan aparat. Hanya saja, proses hukumnya tidak pernah ditindaklanjuti hingga ke pengadilan. ”Diperkirakan ratusan ton hingga ribuan ton material emas telah diangkut dari Romang ke Jakarta dengan dalil uji sampel,”kata sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda MBD di berbagai kesempatan.

Anggota DPRD Maluku asal MTB-MBD, Melki Frans enggan berkomentar panjang lebar soal aktivitas PT GBU sering mengirim sampel. ”Kita ikuti terus persoalan. Kewenangan hentikan aktivitas penambangan ada di Bupati MBD. Tapi saya akan koordinasikan dengan Komisi B agar dalam pengawasan melihat persoalan ini,”kata Frans ketika dihubungi kemarin.

Anggota DPRD Maluku asal MTB-MBD, Dharma Oratmangun menegaskan, pengambilan sampel berulangkali oleh PT GBU dalam jumlah besar harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum.”Tentu praktiknya sangat merugikan masyarakat dan daerah. Jika betul kandungan emas dan lainnya punya nilai ekonomis yang tinggi dan pengiriman sampel dilakukan sejak 2008, sangat disayangkan,”kesalnya.

Apalagi, sebut dia, arus pengiriman sampel emas tak jelas  dan kenapa pengiriman dalam jumlah besar dan sering dilakukan beberapa kali.”Selain pemerintah, masyarakat juga ikut mengontrol. pemerintah kabupaten dan provinsi juga harus mengambil tindakan  tegas, cermat dan tepat untuk tindaklanjuti informasi yang berkembang dan koordinasi dengan aparat. Nah, kalau ada pengiriman sampel lagi harus ada tindakan tegas,”harapnya.

Meski begitu, politisi Golkar ini berharap, pemerintah kabupaten MBD dan Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait bersikap.”Pihak terkait yang memiliki kewenangan agar segera ambil sikap. Telusuri kembali praktek perusahaan termasuk ijin dan kapabilitas dan bonafitas perusahaan itu. Kalau bisa tinjau kembali ijin perusahaan itu untuk dicabut,” tegasnya.

Dia berjanji, sebagai wakil rakyat asal MTB-MBD terus memantau dan mengawal agar persoalan tersebut tidak terulang lagi.”Jika terindikasi ada persoalan yang merugikan masyarakat saya akan persoalkan dengan institusi dan juga otoritas dalam hal perijinan.  Selain persoalan pidana dan timbulkan kerawanan sosial dalam aspek ketertiban masyarakat dan keamanan. Apalagi, Pulau Romang masuk kawasan strategis dan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste,” pungkasnya.(JOS)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!