DPRD Setuju Diperiksa Urine – Ambon Ekspres
Metro Manise

DPRD Setuju Diperiksa Urine

AMBON, AE— Rencana pemeriksaan urine untuk memberantas narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Maluku mendapat respons positif dari DPRD Kota Ambon. Namun para wakil rakyat ini berharap, ada pemeriksaan perdana yang dilakukan kepada kalangan penegak hukum sebelum ke pihak lain termasuk anggota DPRD.

aya selaku anggota DPRD menyetujui pelaksanaan tes urine yang akan dilakukan BNN. Saya sependapat kalau pemeriksanaan urine mulai dari instansi dan para pejabat di Maluku. Namun, yang lebih penting, harus dilakukan terhadap aparat penegak hukum dahulu baru bergeser ke legislatif,” tutur anggota Komisi III DPRD Ambon, Riduan Hasan kepada wartawan di DPRD Ambon, Jumat (13/2).

Menurut dia, bila aparat penegak hukum sudah bebas narkoba maka akan memberikan motifasi kepada seluruh masyarakat Maluku khususnya Kota Ambon untuk mendukung program BNN agar Maluku bebas narkoba. Pemeriksaan kepada aparat penegak hukum ini, kata dia, hendaknya dilakukan secara terbuka sehingga hasilnya juga benar-benar transparan. ‘’Jangan pemeriksaan dilakukan tersembunyi. Ini seperti main kucing-kucingan,” tandas dia.

Dikatakan, pemeriksaan urine adalah langkah yang efektif demi tercapainya Maluku bebas narkoba. Namun dalam pemeriksaan urine ini, kata dia, perlu dihadirkan intansi dinas kesehatan dan LSM untuk bisa bersama-sama menyaksikan pemeriksaan baik itu di kalangan penegak hukum maupun legislatif. “Jangan sampai ada yang terbukti positif narkoba lalu mencari celah untuk dihilangkan. Saya usulkan, untuk bentuk tim terpadu menyelesaikan hal ini. Bila perlu panggil LSM misalnya di DPRD atau untuk pihak penegak hukum jika terbukti positif narkoba lalu diselidiki apakah dia pengedar atau pengguna untuk di tindak sesuai prosedur yang berlaku. Namun harus sesuai dengan penyelidikan dan penyidikan,” katanya mengingatkan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far Far. Menurut dia, DPRD sangat menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan urine di kalangan legislatif. Namun dirinya juga berharap tahapan ini dilakukan mulai dari aparat penegak hukum. “Intinya kami setuju. Tetapi kita harus melihat dulu, kalau memang itu bagi semua pejabat di Kota Ambon maka harus dimulai dari penegak hukum. Jangan penegak hukum itu berorasi untuk nantinya DPRD lakukan pemeriksaan urine maka otomatis terlebih dahulu harus dalam internal mereka dulu baru yang lain,” tegas Leonora.

Menurut dia, banyak peristiwa yang ditampilkan media nasional maupun lokal tentang para penegak hukum yang terlibat dengan hal-hal pelanggaran hukum. Sehingga, tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar khususnya generasi muda. “Proses pemeriksaan urine ini harus dilakukan, sehingga membuktikan bahwa seorang pejabat harus bersih dari narkoba dan tidak terlibat dengan narkoba,” tandas dia.

Dirinya berharap pemeriksaan ini tidak hanya bersifat wacana tetapi benar-benar diterapkan dari kalangan penegak hukum hingga ke kalangan legislatif dan eksekutif. “Harus dilakukan pemeriksaan sedetail mungkin. Jangan diperiksa formalitas tetapi harus melalui mekanisme sebenarnya. Kami inginkan agar pemeriksaan urine dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat benar-benar paham, mana yang terbukti positif dan negatif demi menciptakan Maluku bebas narkoba,” pungkas dia.(ISL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!