Jaksa Bidik Pejabat MTB – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa Bidik Pejabat MTB

Palapia: Kalau ada Bukti Ditindaklanjuti

AMBON, AE— Usaha untuk menjegalnya memberantas korupsi di Maluku Tenggara Barat, tidak meredakan semangat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, Setyo Utomo untuk mengejar para koruptor disana. Sejumlah pejabat pemerintahan kini jadi bidikannya, setelah berlimpah laporan masyarakat masuk ke kejari.

Menurut dia, pihaknya tetap tegas memberantas kasus korupsi di daerah itu. Bahkan, saat ini, kata dia, penyidik juga masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan serta keterangan (pulbaket) dari sejumlah kasus yang diduga terjadi korupsi. Namun dia masih enggan menyebutkan kasus apa saja. ‘’Kami tetap akan tegas dalam memberantas korupsi yang terjadi di daerah ini. Bila ditemukan ada kerugian negara, tetap akan kami sikat,” tegasnya, kemarin kepada Ambon Ekspres.

Disinggung mengenai adanya laporan terhadap dirinya ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait dugaan keterlibatan dalam sejumlah proyek, dengan tegas dia membantahnya. ‘’Soal laporan itu silakan saja. Itu hak mereka untuk disampaikan dan biasa terjadi. Pemeriksaan yang dilakukan itu hal yang lumrah dan biasa terjadi. Laporan itu tentu disampaikan karena ada keresahan dan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan,” kata dia.

Dia mengaku, tindakan tegas yang selama ini dilakukan jajarannya di Kabupaten MTB memang membuat sejumlah pihak resah. ‘’Tapi sekali lagi saya tegaskan, laporan seperti itu tidak akan membuat langkah Kejari Saumlaki untuk memberantas korupsi di daerah ini menjadi kendur.  Itu hal yang lumrah. Namun yang pasti, bila kami temukan kerugian negara, maka akan kami tuntaskan,” tandas dia.

Saat ini, lanjut Setyo, pihaknya sedang menangani 6 perkara korupsi yang sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Diantaranya kasus dugaan korupsi docking kapal KM Wetar pada kantor Unit Pelabuhan Klas II Saumlaki senilai Rp 1,9 milyar dengan tersangka Tedja Thomas Wullur dan Margaretha Lilimwelat. ‘’Tedja merupakan pihak ketiga (kontraktor, red) yang mengerjakan proyek tersebut sedangkan Margaretha merupakan mantan Plt kepala kantor Unit Pelabuhan Klas II Saumlaki,” tutur Setyo.

Selanjutnya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit mobil Inova pada Sekwan MTB tahun 2013 dengan empat tersangka. Mereka masing-masing Satnislaus Londar selaku mantan Sekwan MTB, Samuel Subitmele selaku PPTK, Dwi Naryo selaku Direktur CV Damai Negeriku serta Josefina Fransisca alias Mami Yoko selaku Direkris CV Surya Cemerlang.

Namun diantara mereka, satu tersangka atas nama Samuel Subitmele telah meninggal dunia beberapa hari lalu. Dengan demikian untuk kasus pengadaan mobil tersisa 3 orang tersangka. ‘’Beberapa hari lalu satu tersangka meninggal karena sakit sehingga kita akan keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara yang bersangkutan sementara yang lainnya masih dalam tahap pemeriksaan,” pungkas dia.  Temmar Harus Diperiksa

Sementara sejumlah pengamat menilai, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku  harus menindaklanjuti pengakuan terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) MTB, Frans Surra yang menyebutkan, Bupati  Bitzael Temmar menerima dana sebsar Rp 1 milyar dari DAK tersebut.

Sejumlah pengamat hukum menilai, tindak lanjut atas pengakuan Frans Surra penting untuk dilakukan, selain untuk membutikan kebenaran pengakuan tersebut, juga agar penanganan kasus bisa tuntas dengan meminta pertanggung  jawaban semua pihak yang diduga terlibat. “Jaksa harus menindaklanjuti keterangan dari terdakwa untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,” kata pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Arman Anwar, Minggu (15/2).

Dijelaskan, pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa alat bukti yang sah, salah satunya adalah keterangan terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan,  yang  dia ketahui  sendiri atau alami sendiri.

Sehingga, untuk mengetahui kebenaran keterangan terdakwa,  jaksa dapat mengkonfrontir dengan pihak-pihak yang disebutkan dalam keterangan terdakwa. Kalau keterangan terdakwa diberikan diluar sidang, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan iu  didukung oleh suatu  alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakukan.

“Keterangan terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikannya, harus disertai alat bukti yang lain. Jadi, bupati bisa saja dipanggil untuk maksud tersebut,” Ujarnya.

Pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Almudatsir Sangadji mengemukakan, pengakun terdakwa tentang keterlibatan Temmar harus ditindaklanjuti oleh Jaksa. Apalagi pengakuan dilakukan dalam persidangan. “Kalau  itu adalah pengakuan terdakwa dalam sidang, maka sangat penting untuk diperhatikan kemudian ditelusuri oleh jaksa, guna mengetahui kebenaran dari apa yang diungkapkan oleh terdakwa,” kata Sangadji.

Mengungkapkan peran seseorang dalam kasus korupsi, apalagi tentang peran seorang kepala daerah, bukan suatu hal yang mudah. Ini juga tekait dengan nama baik. Sehingga, kalau itu  sudah diungkapkan oleh terdakwa, maka harus ditanggapi serius  oleh jaksa.

Untuk membuktikan, benar atau tidaknya pengakuan Frans Surra tersebut, jaksa dapat meminta keterangan dan bukti dari Surra kemudian meminta keterangan dari Temmar. Sehingga kasus ini menjadi jelas, siapa saja yang terlibat.

“Jadi, jaksa harus serius dalam menanggapi pengakuan terdakwa. Ini merupaan petunjuk  untuk mengusut  kasus ini lebih jauh, mengungkap keterlibatan  pihak lain, termasuk bupati MTB seperti yang dimaksudkan terdakwa, “ jelasnya.

Dilain pihak, lanjut Sangadji bila pengakuan Frans Surra tidak dapat dibuktikan, baik oleh Surra sendiri maupun oleh jaksa, Temmar dapat mengadukan Frans Surra  lembaga penegak hukum dengan alasan pencemaran  nama baik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia mengatakan, jaksa akan menindak lanjuti pengakuan Frans Surra, bila ada bukti atau indikasi yang menguatkan pengakuan Surra tersebut.
“Prinsipnya, pasti ditindaklanjuti, bila ada bukti-bukti yang mendukung pengakuan terdakwa tersebut,” kata Palapia. Saat ini jaksa belum dapat berbuat banyak, diantaranya karena  belum ada temuan baru yang mengarah pada keterlibatan Bitzael Temmar dalam kasus ini. Apalagi, pengakuan Frans Surra hanya dalam bentuk pembelaan dalam persidangan.

“Kalau terdakwa punya bukti, bisa sampaikan kepada penyidik agar ditindak lanjuti,” ujar Palapia.
Sementara itu, Frans Surra melalui kuasa hukumnya,  Alfaris Latureke menegaskan, pihaknya segera menyampakan keterangan dan bukti tentang keterlibatan  bupati MTB, Bitzael Temmar dalam kasus ini.  Diantaranya, rekaman pembicaraan Temmar dengan Frans Surra tentang pengadaan buku yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)  Pendidikan tahun 2010 senilai Rp 7,2 milyar itu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kasi Intel Kejari  Saumlaki. Dalam waku dekat, kami menyerahkan keterangan dan bukti  tentang  keterlibatan Bupati MTB dalam kasus ini, agar  ditindaklanjuti oleh Jaksa,” ungkap Latureke.

Dengan penyerahan bukti dan keterangan nanti, lanjut Latureke, pihaknya berharap, jaksa  dapat menindaklanjutinya dengan professional, tidak  tebang pilih dalam menangani kasus ini. Siapa pun yang diduga terlibat, harus diproses secara hukum.  (MAN)

Most Popular

To Top