Desakan Pemecatan Wenno, Tak Rasional – Ambon Ekspres
Trending

Desakan Pemecatan Wenno, Tak Rasional

AMBON,AE— Desakan untuk memecat Yance Wenno dari Ketua DPD Golkar Kota Ambon, hanya dengan alasan ikut Musyawarah Nasional Golkar di Jakarta, dinilai tidak rasional. Sampai saat ini pemerintah masih mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Pekanbaru, Riau.

Sekretaris DPD Golkar Kota Ambon Kornelis Lakotany mengatakan, konflik internal di Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono hingga kini usai, setelah putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Landasan hukum partai yang harus ditaati untuk sementara, adalah hasil Munas Pekanbaru.

“Sesuai keputusan Kementrian Hukum dan HAM bahwa, untuk sementara dikembalikan ke Munas Pekanbaru. Jadi untuk apa kedua kubu ini saling pecat memecat, sementara kedudukan hukumnya saja belum ada,”tandas Latokany kepada Ambon Ekspres via seluler, Senin (16/2).

Sebagian, pengurus DPD Golkar versi Munas Bali menilai Yance Wenno telah berpaling dari konstitusi partai, karena telah mengikuti Munas Jakarta yang digelar kelompok Agung Laksono. Padahal Wenno sebelumnya telah mengikuti Munas Bali. Untuk memastikan keberpihakannya, DPP dan DPD I Golkar Maluku diminta memecat Wenno dari jabatan Ketua Golkar Kota Ambon.

Lakotany menilai, sebaiknya semua kader Golkar Provinsi Maluku dan kabupaten/kota, baik kubu Aburizal maupun Agung agar tetap tenang dan mengikuti perkembangan penyelesaian polimik Golkar di pusat. Sehingga tidak terjadi ancaman pemberhentian dan lainnya yang dapat memperkeruh solidaritas Golkar di daerah ini.

“Saya pikir kita harus menunggu keputusan final. Ini kan belum ada keputusan final. Kenapa kita saling menyerang dan mengancam? Harusnya kita diam dulu sambil menunggu keputusannya,” pinta dia.

Keputusan Kemenkumham untuk mengakui kepengurusan lama Golkar hasil Munas Pekanbaru, Riau 2009 yang diketuai Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal, harus dipatuhi seluruh kader Golkar.

“Kalau kita saling mengancam, itu tidak benar. Kepengurusan sebuah partai politik yang sah kan harus diakui pemerintah melalui Kemenkumham. Lantas kita mau ikuti yang mana saat ini?,” kesal Latotany juga peserta Munas Bali ini.

Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Golkar Maluku, Husen Toisuta dikonfirmasi soal desakan pemecatan, belum memberikan komentar sampai berita ini dinaikan, begitu juga dengan sejumlah pengurus Golkar lainnya.

Kader Golkar, Ahmad Malik Rumra mengaku setuju jika Wenno dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon. Kata dia, ini bukan soal putusan PN Jakarta Pusat, namun ada konstitusi partai yang dilanggar. “Kan perintah ketua umum saat itu, agar semua pengurus DPD Golkar tak ikut Munas Jakarta. Nah, Wenno, adalah salah satu Ketua DPD yang melanggar perintah partai,” kata dia.

Melanggar perintah partai, kata Malik, adalah pelanggaran berat. “Jadi kalau dibilang desakannya tak rasional, itu pernyataan sangat keliru. Alasan desakannya jelas, karena Wenno melanggar perintah partai. Jadi jangan lagi mempertanyakan alasan desakan pemecatan,” kata dia.

Menurut dia, aturan partai, dipakai untuk mengatur semua kader dan pengurus dalam pengelolaan organisasi. “Kita tunduk pada aturan. Aturan mengatur mekanisme kita berorganisasi dalam partai Golkar. Kalau seorang ketua saja tidak taat aturan, bagaimana organisasi partai bisa dijalankan,” terang Malik.

Di satu sisi, Malik sependapat dengan Lakotany soal setiap pengurus partai menahan diri untuk tidak saling pecat memecat. Hanya saja, dia menampik pernyataan Lakotany terkait sengketa yang belum tuntas. “Belum tuntas apalagi? Kan sudah jelas, pengadilan sudah memutuskan. Kita kembali ke Munas Pekanbaru. Jadi yang dibilang belum tuntas itu, dimananya?,” pungkas Malik. (TAB)

Most Popular

To Top