Huwae Sepakat Sengketa Pilkada Ditangani MK – Ambon Ekspres
Politik

Huwae Sepakat Sengketa Pilkada Ditangani MK

AMBON,AE— Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae  setuju kalau sengketa Pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Dia menilai,  majelis hakim MK memiliki kapasitas dan kredibilitas teruji.

Yang jadi persoalan adalah Mahkamah Agung (MA), MK atau Bawaslu tangani sengketa Pilkada. Ini persoalan. Kalau di MA itu setiap tahun puluhan ribu kasus yang ditangani. Saya setuju kalau sengketa Pilkada di serahkan kepada MK. Majelis MK itu negarawan punya kapasitas  yang mumpuni,”kata Huwae kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Politisi muda PDIP ini mengaku, Undang-Undang nomor 2 thaun 2015 tentang Pilkada saat ini tengah dibahas DPR. disebutkan,  ada tiga tahap Pilkada serentak. ‘’Tahap pertama digelar 2015. Tahap kedua 2017. Tahap ketiga 2018.”Kita berharap KPU kabupaten/kota melakukan kesiapan secara baik. Saya berharap, KPU pusat dalam membuat aturan atau regulasi tentu dapat mengawal Pilkada secara baik,”harapnya.

Tak hanya itu, mantan pengacara itu berharap, rekrutmen penyelenggara dilakukan secara selektif. ini, lanjut dia, agar figur yang terpilih dapat menyelenggara Pilkada.”Intinya, tidak tergoda transaksional. Saya kira kalau aturan ditegakan rakyat tidak dirugikan,”ingatnya.

Selain lembaga peradilan mana yang diberikewenangan tangani sengketa Pilkada, setidaknya ada sepuluh poin yang disepakati dalam pembahasan revisi UU Pilkada antara Panitia Kerja dan pemerintahan. Panja dan pemerintah sepakat memperkuat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara pilkada. Poin kedua, disepakati syarat pendidikan kepala daerah tidak berubah, yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.  Ketiga, syarat usia kepala daerah juga tak berubah, gubernur minimal 30 tahun serta bupati dan walikota 25 tahun. Poin selanjutnya yang disepakati adalah tahapan uji publik dihapus

Untuk jadwal pencoblosan, keduanya sepakat dilakukan pada Desember 2015 untuk kepala daerah yang habis masa jabatan pada 2015 dan semester pertama 2016. “Kemudian gelombang dua pada Februari 2017, gelombang ketiga pada Juni 2018, dan terakhir Pilkada serentak nasional pada tahun 2027. Selain menaikkan syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan (independen), Panja RUU Pilkada juga sepakat meniadakan ambang batas kemenangan bagi para calon di Pilkada. Artinya, nantinya Pilkada hanya akan berlangsung satu putaran saja. (JOS)

Most Popular

To Top