Pengarusutamaan Sosial Budaya – Ambon Ekspres
Teknologi

Pengarusutamaan Sosial Budaya

Catatan dari Lenteng Agung

Oleh : Rudy Rahabeat, (Pendeta Gereja Protestan Maluku)

Lengkapnya: “Pengarusutamaan Bidang Sosial dan Budaya dalam Perencanaan Pembangunan Nasional”, merupakan judul Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-47 Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) yang dibawakan oleh Drs Andrinof A.

Chaniago, MA, dosen Ilmu Politik FISIP UI yang kini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas (2/2/2015). Chaniago merupakan menteri Bappenas ke-14 setelah Indonesia merdeka. Adapun menteri sebelumnya adalah Ir  Djuanda Kartawidjaya, Prof Mr H. Muhammad Yamin, Dr Roeslan Abdulgani, Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Johannes Baptista Sumarlin, Prof Dr Saleh Affif, Prof Dr Ir Ginanjar Kartasasmita, Prof Dr Boediono, Mec, Dr Djunaedi Hadisumarto, Drs Kwik Kian Gie, Dr Sri Mulyani Indrawati, Drs H Paskah Suzetta, Prof Dr Armida Salsiah Alisyabana, SE, dan Drs Adrinof A. Chaniago, MA. Dilihat dari latar belakang pendidikan semua menteri diatas (semuanya berlatar ekonomi), maka selain Paskah Suzetta, Chaniago merupakan menteri dengan latar belakang pendidikan ilmu (sosial) politik. Posisi ini sedikit banyak turut berpengaruh pada “warna” Bappenas lima tahun ke depan.

Tentang pentingnya pengarusutamaan bidang sosial dan budaya Chaniago menyebutkan bahwa pemikir pembangunan meyakini sepenuhnya bahwa bidang sosial budaya menempati posisi penting, bahkan sama pentingnya dengan bidang ekonomi, dalam konteks pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Chaniago, 2015). Karena itu, mengangkat isu sosial budaya dan mengintegrasikan bidang sosial budaya ke dalam perencanaan pembangunan bukan saja penting, tetapi juga mutlak dilakukan untuk beberapa maksud, yaitu: (1) menjadikan bidang sosial budaya sebagai prioritas dalam pembangunan; (2) menghitung dan menimbang faktor-faktor sosial budaya dalam perencanaan pembangunan; (3) mengantisipasi konsekuensi dan dampak sosial budaya pembangunan terhadap kehidupan masyarakat (Chaniago 2015:5).

Tentu saja penekanan pada pengarusutamaan bidang sosial dan budaya dimaksud tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan perencanaan yang dimaterialkan dalam dokumen negara berupa Undang-Undang. Seperti diketahui bersama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam setiap Rencana Pembangunan Jangkah Menengah (RPJM) Nasional. Adapun tahapan RPJMN, arah dan tujuan utamanya masing-masing serta hubungannya dengan RPJN. RPJM ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dengan menekankan daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Serta kemampuan iptek yang terus meningkat sedangkan RPJM ke-4 (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mendiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai.

Menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Semua itu bermuara pada perwujudan Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam UU-RPJPN 2005-2025 yang beranjak dari visi bangsa dalam bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ‘Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. (Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025, hlm. 433-435)
Gambaran tentang perencanaan pembangunan ini hendak menekankan aspek keberlanjutan dari sebuah perencanaan. Walaupun tidak ada lagi yang disebut GBHN dan telah diganti dengan penjabaran Visi Misi Presiden terpilih, namun aspek keberlanjutan perencanaan tetap perlu diperhatikan dengan sungguh. Keberlanjutan ini dapat dilihat sebagai pengembangan dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, namun juga tidak berarti tanpa kritik yang mendasar terhadap capaian-capaian atau kegagalan-kegagalan pembangunan. Bukan rahasia umum lagi, jika hingga saat ini dimensi ekonomi masih mendominasi berbagai perencanaan di tingkat pusat maupun daerah. Olehnya ikhtiar pengarusutamaan bidang sosial dan budaya jika tidak dikawal dengan sungguh-sungguh maka akan menjadi “mode” semata.
Pembangunan “Poros Maritim”

Adalah Hilmar Farid, sejarawan cum pemikir sosial budaya mengintroduksi isu maritim sebagai sebuah arus balik. Dalam pidato yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki (TIM) ia hendak mengingatkan kita tentang “nenek moyangku seorang pelaut”. Ia menegaskan sejarah yang monumental dari leluhur Indonesia yang pernah berjaya di laut. Bahkan melalui karangan tersebut ia juga melakukan kritik terhadap paradigma pembangunan yang selama ini membelakangi laut. Tak pelak ia menawarkan perspektif pembangunan yang sungguh-sungguh pro laut. Dalam tataran ide/konsep, hal tersebut sulit terbantahkan. Namun dalam proses implementasi ternyata tidak semudah diwartakan. Hingga saat ini, masih belum nampak jelas apa sebetulnya “Poros Maritim” itu.

Dalam setiap komunikasi publik Jokowi, isu poros maritim seolah-olah tenggelam, apalagi diperhadapkan dengan badai isu lainnya (terbaru KPK-Polri). Sayup-sayup terdengar pertemuan Jokowi dengan Presiden Tiongkok, guna membicarakan isu tersebut, namun tindak lanjut dan akses publik terhadap isu tersebut seperti “hilang” terbawa angin. Hal yang perlu dicermati ke depan, masih sekaitan dengan proses pengarusutamaan bidang sosial budaya dalam perencanaan pembangunan adalah, supaya pembangunan poros maritim tidak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh daerah-daerah yang dikategorikan sebagai “propinsi kepulauan” (termasuk Maluku dan Maluku Utara).

Sejurus dengan itu, perlu juga dikaji karakter sosial budaya masyarakat yang tinggal di wilayah laut. Dengan begitu, program pembangunan berbasis isu Indonesia sebagai “poros maritim dunia” tidak tenggelam terbawa arus kapitalisasi. Dalam konteks ini peran proaktif pemerintah daerah untuk mencermati hal tersebut, ditopang oleh kontribusi para akademisi dan masyarakat luas, agar momentum kebangkitan maritim dapat membawa Indonesia menjadi Indonesia unggul. Pemerintahan Jokowi, sepertinya mesti lebih serius dan sungguh-sungguh serta transparan “mengarusutamakan poros maritim” yang pro budaya-sosial sebagai salah satu kekhasan paradigma pembangunan ala Jokowi yang akan dikenang dalam “lautan” sejarah Indonesia. Semoga. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!