Frans Sura Divonis 2 Tahun 4 Bulan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Frans Sura Divonis 2 Tahun 4 Bulan

AMBON,AE.—Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Frans Surra akhirnya dijatuhi vonis 2 tahun 4 bulan penjara oleh majelis hakim di PN Tipikor Ambon, kemarin. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Hengky Hendrajaya SH didampingi hakim anggota Edy Sepjangkaria SH dan Abadi SH menyatakan Surra terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Menurut hakim, perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana diubah dan diatur dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ‘’Mengadili, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan penjara,“ ucap hakim ketua saat membaca amar putusan.

Selain dihukum pidana penjara, Surra juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider 1 bulan penjara. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sammy Sapulette cs yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman yang sama.

Sebagaimana diketahui, Frans Surra terseret ke pengadilan karena karena terlibat kasus korupsi Dana Alokasi Khusus kabupaten MTB. Yang mana, JPU dalam dakwaannya membeberkan, pada 2010, Dinas Dikor MTB mendapatkan DAK Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN sebesar Rp 14.070.210.000.

DAK tersebut selanjutnya dimasukan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Dikor MTB 2010. Dana sebesar itu dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan mutu SD dan SMP di kabupaten itu.

Struktur pelaksanaan kegiatan atau paket pekerjaan yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan tahun 2010 sebagaimana disebutkan diatas kalau terdakwa merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Diantara paket-paket pekerjaan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan tahun 2010 terdapat tiga paket yang pelelangannya dimenangkan Fredy Sandana melalui perusahaannya CV Haluan Mandiri.

Meskipun Fredy Sandana mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan dan belum diserahkan, namun pada tanggal 6 Desember 2010, terdakwa sudah mengajukan permohonan pembayaran 100 persen untuk tiga paket pekerjaan tersebut. Pembayaran anggaran 100 persen ini atas perintah terdakwa Frans Surra yang memerintahkan bendahara pengeluaran M Maspaitella untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM).

Menurut JPU, tindakan terdakwa menyimpang dari ketentuan pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sesuai hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Maluku, perbuatan terdakwa menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 6.884.916.376. (AFI)

Most Popular

To Top