Pilkada Dimajukan, Penganggaran Terbentur – Ambon Ekspres
Trending

Pilkada Dimajukan, Penganggaran Terbentur

AMBON, AE— Kacaunya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bisa berimplikasi pada ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum Daerah. Apalagi ada kemungkinan agenda pilkada 2016 dimajukan pada 2015 mendatang. Kendala anggaran menjadi faktor utama untuk Kabupaten Maluku Barat Daya dan Buru Selatan yang pilkadanya dimajukan ke 2015.

Hanya saja, Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Toekan menjelaskan, penganggaran kegiatan pilkada bagi KPUD kabupaten dan kota yang belum mempersiapkannya, akan merujuk pada Peraturan Dalam Negri (Permendagri) tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Mekanismenya, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan pilkada mendaluhui penetapan peraturan daerah, tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2015.

“Selanjutnya diusulkan dalam perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015. Ini kan terkait dengan KPU MBD dan Bursel yang belum punya anggaran pilkada. Kalau Seram Bagian Timur dan Kepulauan Aru sudah ditetapkan,” jelas Toekan di ruang kerjanya, Selasa (17/2).

Toekan melanjutkan, tidak menutup kemungkinan penganggaran kegiatan pilkada bisa berasal dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun yang diutamakan dan diwajibkan berasal dari APBD perubahan, bagi daerah yang belum punya anggaran pilkada.

“Jadi kepala-kepala daerah harus segera mensiasati berdasarkan petunjuk dari Permendagri tersebut. APBN hanya sebagai pendukung saja. Tapi biaya utamanya dari APBD. Untuk itu mereka dianjurkan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun DPRD setempat. Karena pada awalnya kedua kabupaten ini tidak masuk dalam Pilkada 2015, tapi 2018,” kata staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon ini.

Untuk memantapkan kesiapan menuju pelaksanaan pilkada serentak di Maluku, dalam waktu dekat KPU Provinsi Maluku melakukan rapat koordinasi dengan empat KPUD yang menyelenggarakan pilkada di 2015, yakni kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan.

“KPU provinsi sudah menyampaikan kepada teman-teman KPU kabupaten MBD dan Bursel agar segera berkoordinasi dengan pemda dan DPRD masing-masing, apabila draf revisi Undang-Undang nomor 01 tahun 2014 tentang pilkada itu disahkan hari ini. Kami juga berencana dalam waktu satu dua hari kedepan menggelar Rakoor bersama keempat KPUD ini,” papar dia.
Agustus Pendaftaran Calon

Sementara itu berdasarkan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), proses pentahapan pilkada dimulai Februari, yakni sosialiasi UU dan PKPU kepada stakeholder. Kemudian April dilanjutkan dengan pembentukan lembaga adhok, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Bulan Juni itu penerimaan Daftar Jumlah Penduduk atau DP4 dari pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Sedangkan pendaftaran dan penetapan calon di dalam bulan Agustus dan Desember pemungutan,” jelas Toekan yang mengaku belum ada penetapan tanggal sesuai hasil revisi UU nomor 01 tahun 2014 tentang Pilkada.

Dia juga belum memastikan apakah ada dispenisasi untuk provinsi Maluku melaksanakan pilkada diawal Desember mengingat ada perayaan dan beribadatan oleh umat Kristiani menyambut Natal 2015. “Bisa saja yang penting KPU bisa melakukan perubahan. Apakah sama dengan tanggal(16 Desember) dalam UU atau bisa dimajukan sedikit,” katanya.
Kembali Parpol

Salah satu poin krusial yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang telah direvisi dan disahkan menjadi UU nomor 01 tahun 2014 tentang pilkada yakni uji publik ditiadakan. Itu artinya, partai politik pengusung diberikan kewenangan untuk melakukan perekrutan calon kepala daerah secara internal.

“Jadi uji publik dibatalkan. Karena itu, perekrutan calon kepala daerah sampai pada pendaftaran ke KPU. Kalau dalam rancangan awal kan, mereka (Calkada) harus mengikuti uji publik dan hasilnya menjadi salah satu persyaratan pendaftaran,” kata komisioner KPU Maluku devisi hukum, Syamsul Rivan Kubangun kepada Ambon, di kantor KPU Maluku, kemarin.

Pelaksanaan pilkada serentak dengan sejumlah revisi tahapan, termasuk peniadaan uji publik, dinilai cukup memberikan waktu bagi KPU. Meski begitu kata Kubangun, selaku penyelenggara pemilu, KPU sudah siap sejak awal.

“Kami memang sudah siap sejak awal atau tepatnya sejak penetapan UU tentang kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ditambah pengurangan tahapan seperti uji publik, memberikan sedikit kelonggaran waktulah,” katanya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!