Tahan 3 Tersangka Dana Keserasian – Ambon Ekspres
Trending

Tahan 3 Tersangka Dana Keserasian

AMBON,AE— Sudah kurang lebih lima tahun kasus dana keserasian pada Dinas Sosial Provinsi Maluku bergulir di ranah hukum. namun, belum juga tuntas. Sudah lima tahun pula, jaksa menetapkan Direktur PT Beringin Dua Andrias Intan alias Kim Fui, dan dua lainnya sebagai tersangka. Entah kenapa jaksa baru kembali membukanya, setelah lama ditelantarkan.

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW) Ikhsan Tualeka mengatakan, dari sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Maluku,  kasus dana keserasian termasuk kasus yang paling lambat proses penanganannya oleh Kejaksaan Tinggi Maluku. “Padahal,  sejak awal bergulir cukup sering publik mendesak agar kasus ini  bisa dituntaskan,” kata Tualeka, Kamis (19/2).

Dia menilai ada tarik ulur, sehingga kasus ini mengambang. Padahal, kata  Tualeka sejumlah kasus  yang  tempo proses hukumnya tidak berbeda jauh dengan kasus dana keserasian telah tuntas ditangani. “Misalnya kasus Alkes di Dinas kesehatan Provinsi Maluku dan Kasus Radio dan Website daerah perbatasan di Dinas Infokom Provinsi Maluku telah rampung,” ungkapnya.

Terkait langkah  penahanan, Tualeka menjelaskan, itu adalah hak prerogatif penyidik, dengan melalui pertimbangan objektif dan subjektif. Jika memang diperlukan dan memenuhi unsur-unsur seperti para tersangka bisa menghilangkan barang bukti dan bisa melarikan diri  serta juga untuk memperlancar proses penyidikan, bisa saja perlu ada penahanan.

“Yang terpenting  menurut saya adalah kasus ini bisa segera dituntaskan. Ini sudah terlalu lama untuk penanganan sebuah kasus tipikor. Kalau memang tidak cukup bukti ya di-deponir (dihentikan. red) aja kasus ini,” kata dia.

Peneliti IGI ini  mengatakan, dalam logika hukum khususnya yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi,  penuntasan satu kasus tidak hanya terkait penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat, namun juga sangat terkait dengan kepentingan orang-orang yang ikut terseret dalam satu kasus, yaitu kepastian hukum.

Dengan berlarut-larutnya penanganannya, setiap orang yang misalnya telah ditetapkan sebagai tersangka akan menyandang status tersebut, dan itu menjadi beban sosial dan beban psikologi tersendiri. “Ini yang saya kira perlu diperhatikan,  mengapa sehingga kasus dana keserasian ini perlu segera dituntaskan,” ujar Tualeka.

Koordinator  Moluccas Democratization Voice (MDV) Rizal Sangadji mengatakan,  diperlukan langkah tegas penyidik. Penahanan terhadap para tersangka menjadi solusi untuk mendukung kinerja penegak hukum, menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

Penahanan para tersangka  juga untuk memberikan harapan bagi publik dan pihak yang terlibat dalam kasus ini, bahwa proses hukum terhadap kasus ini tidak lama lagi akan  tuntas. “Kasus ini adalah pekerjaan rumah bagi penegak hukum yang sudah lama, tapi belum juga tuntas. Jadi, saya kira, ketegasan penegak hukum diperlukan. Diantaranya dengan menahan para tersangka, agar proses hukum bis berjalan lancar,” katanya.

Bila para tersangka tidak ditahan, potensi makin mulurnya penuntasan kasus ini masih ada, sebab peluang para tersangka untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses hukum masih terbuka.  Dan ini sudah terjadi. Salah satu tersangka, yakni pimpinan  Koperasi Pondok pesantren Khoirul Ummah di Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Syahroni  Syafli, belum dapat diperiksa sebagai tersangka karena keberadaannya tidak diketahui.

Penyidik pun memasukkan namanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Belajar dari sikap Syahroni  Syafli yang tidak kooperatif ini, maka penyidik  sudah harus tegas.

Selain itu  penyidik  jangan menunjukkan kesan tebang pilih dalam memproses Kim Fui, Thobyhend Sahureka dan  Ongels Elisabeth. Kinerja penyidik yang beberapa kali terakhir hanya memeriksa Kim Fui dinilainya akan menimbulkan rasa pesimis masyarakat terhahadap kinerja penyidik.

“Jangan ada kesan diskriminasi. Mereka kan semua berstatus tersangka. Kenapa yang lain tidak diperiksa. Jangan sampai publik menilai, ada yang tidak beres dibalik kinerja penegak hukum ini,” tandasnya.  (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!