Wabub Ancam Perusahaan Yang Enggan Daftarkan Karyawanan di BPJS – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Wabub Ancam Perusahaan Yang Enggan Daftarkan Karyawanan di BPJS

Wakil Bupati Buru, Juhana Soedrajat mengancam akan memberikan sanksi kepada badan usaha atau perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kabupaten Buru. Karena itu, setiap badan usaha wajib mendaftarkan karyawannya secepatnya.

Penegasan Wakil Bupati (Wabup) ini disampaikan secara tegas saat kegiatan sosialisasi BPJS, Rabu lalu (18/2), yang dipusatkan di di aula kantor Bupati Buru. Kegiatan tersebut kerjasama Pemkab Buru dengan BPJS Kabupaten Biru.

Materi sosialisasi terkait Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah RI nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja.

Wabup mengatakan dalam sambutannya, ancaman tersebut bukan tanpa alasan, dimana berdasarkan Peraturan Presiden mewajibkan seluruh nadan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.

“Dari 142.856 jiwa penduduk Kabupaten Buru, jumlah peserta BPJS kesehatan 74.500 jiwa atau sekitar 52,1 persen yang baru terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Buru.

Walau begitu, jumlah peserta yang sudah terdaftar masih dikatagorikan rendah, karena sebagian besar badan usaha tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS,” ujarnya.

Sementara itu, data BPJS Kesehatan Kabupaten Buru, terdapat 169 badan usaha, namun dari jumlah itu yang telah melakukan registrasi pada BPJS kesehatan hanya 2 badan usaha, yakni Restoran Citra Wangi (eks Jamsostek) dengan jumlah pekerja beserta anggota keluarganya sebanyak 8 orang, dan Penginapan Tectona dengan jumlah pekerja beserta keluarga sebanyak 8 orang.

“Atas  nama Pemerintah Daerah melalui instansi terkait akan memberikan tindakan tegas kepada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjaanya ke BPJS. Oleh karena itu, Soedrajat menegaskan kepada semua pemilik badan usaha agar menaati peraturan yang berlaku dan dapat melaksanakan kewajibannya mendaftarkan seluruh pekerjaan ke BPJS kesehatan.

Hal itu, didasari atas  pentingnya kesehatan para pekerja yang merupakan tanggung jawab besar dari badan usaha atau perusahaan sebagai pemberi pekerjaan,” tandas Wabup.

Dalam keadaan tersebut, Wakil Bupati Buru Juhana Soedrajat mengatakan, sesuai dengan amanah yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), PT. Akses (Persero) ditunjuk sebagai Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Lanjutnya, peserta BPJS kesehatan pada tangga 1 Januari 2014 adalah peserta Askes Sosial, peserta JPK PT. Jamsostek, peserta Jamkesmas dan TNI/Polri aktif yang selanjutnya secara bertahap ditergetkan akan tercapai universial coverage pada Januari 2019.

Selain itu, setiap perusahaan juga harus memenuhi syarat dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya pasal 6 ayat 1, dimana persyaratan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.

Begitu juga dengan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 86 tahun 2013 tentang cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja, selain penyelenggaraan negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan social.

Pada pasal 9 ayat 1 peraturan tersebut menyebutkan, sanksi tidak kepada pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain peyelenggara negara meliputi  perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyediaan jasa pekerja atau izin mendirikan bangunan.

Pada ayat 2 juga disebutkan, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi, izin Mendirikan Bangunan, Surat izin pengemudi, Sertifikat tanah, Pasport atau surat tanda nomor kendaraan. (CR8)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!