5 Tahun 3 Tersangka Tanpa Jeratan Hukum – Ambon Ekspres
Trending

5 Tahun 3 Tersangka Tanpa Jeratan Hukum

AMBON,AE— Lamanya status tersangka korupsi dana keserasian, dinilai janggal oleh banyak pihak. Kebiasaan dalam penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi, seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan agar diketahui jelas kedudukan hukumnya. Selain itu, tiga tersangka yang baru dibuka kembali kasusnya, perlu ditahan agar ada kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketiga tersangka itu adalah Direktur PT Beringin Dua Andrias Intan alias Kim Fui, Direktur CV. Riayaya, Thobyhend Sahureka dan Ny. Ongels Elisabeth dari CV. Trijaya Lestari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana keserasian tahun 2006 pada dinas Sosial Provinsi Maluku. Ketiganya disangkakan tidak mengerjakan proyek dana keserasian, padahal uang sudah dicairkan pemerintah kepada mereka.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Jan Sariwating kepada Ambon Ekspres mengatakan, lambannya penanganan kasus ini karena penyidik tidak tegas. Akibatnya, sudah lima tahun diproses, namun belum tuntas. “Tentu kita sebagai masyarakat bingung sudah lima tahun, tapi kenapa belum ada kepastian hukum atas tiga tersangka ini. Yang kita lihat, jaksa terkesan tidak tegas,” kata Sariwating, Minggu (22/2).

Untuk menjaga agar kasus ini tidak terus molor di ranah hukum, sebaiknya penyidik menggunakan wewenang yang ada untuk menahan para tersangka. “Kita juga berharap, penyidik tidak diskrimanatif. Semua tersangka harus diproses,” ujarnya.

Koordinator Indonesian Democration Reform Institute ( INDEI) Wahada Mony mengemukan, publik tentut menaruh harapan besar kepada penyidik untuk segera menuntaskan kasus yang sudah mengambang lim tahun ini. “Publik akan semakin ragu dengan kinerja jaksa ketika tersangka korupsi tidak dibui (ditaha-red),” kata Mony, kemarin.

Sebagai penegak hukum di Maluku, jaksa perlu menunjukkan sikap yang tegas dalam memproses kasus ini. Penahanan terhadap para tersangka, diartikan sebagai upaya untuk mempercepat kasus ini. Ini bukan hanya soal kinerja penegak hukum tapi juga soal martabat keadilan hukum yang dipertaruhkan.

Pembiaran yang dilakujan jaksa bagi para tersangka kasus dugaan korupsi dana keserasian di Maluku, menimbulkan banyak pertanyaan masyarakat. Apa penyebab penyidik tidak tegas dalam menangani kasus ini.? Bahkan, jika tersangka yang ditetapkan lalu dibiarkan bebas kurang lebih lima tahun tanpa jeratan hukum, bisa dibilang jaksa tidak profesional dalam bekerja.

Karena itu, pihaknya mendesak penyidik Kejati Maluku untuk menahan para tersangka. Wewenang utuk menahan tersangka harus digunakan oleh penyidik. “Jangan ada kongkalikong dalam proses hukum atas kasus ini,” ingatnya.

Penggiat anti korupsi lainnya, M Kenny Lestaluhu menyampaikan desakan yang sama. Proses hukum terhadap kasus ini sudah memprihatinkan, karena sudah lima tahun penetapan tiga tersangka ini, namun hingga saat ini proses hukumnya tidak berkembang. “Untuk apa berlama-lama. Penyidik kan punya wewenang untuk menahan tersangka, itu yang harus digunakan sekarang. Jangan memberikan kebebasan kepada tersangka korupsi yang bisa saja melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Akibatnya, proses hukum bisa terganggu,” kata Lestaluhu.

Ketua Lembaga Kreativitas Pemuda Mahdani (LKPM) Maluku ini menegaskan. saat ini publik di Maluku sedang menunggu hasil akhir proses hukum atas kasus korupsi dana keserasian. Semakin lama penyidik memprosesnya, publik akan semakin kecewa dan tentu curiga. “Kasus ini kan terkait dana bantuan secara langsung kepada masyarakat. Sangat pantas masyarakat kecewa ketika proses hukum tidak berjalan dengan baik. Ini melukai rasa keadilan masyarakat,” terang mantan Presiden Mahasiswa Universitas Darussalam (Unidar) Ambon ini.
(MAN)

Most Popular

To Top