Anggaran Pilkada Belum Diajukan – Ambon Ekspres
Trending

Anggaran Pilkada Belum Diajukan

AMBON,AE— Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Barat Daya hingga kemarin belum menyusun anggaran pemilihan kepala daerah. Mereka memilih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negri yang baru soal pedoman pengelolaan belanja pilkada.

Kondisi ini berbeda dengan sejumlah KPUD di beberapa kabupaten/kota maupun provinsi lainnya. Sambil menunggu Permendagri yang baru, sebagian telah menyiapkan susunan anggaran untuk Pilkada 2015 merujuk pada Permendagri nomor 57/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum yang mengakomodir UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buru Selatan, Said Sabi mengatakan, pada awalnya rancangan anggaran Pilkada Bursel sudah disusun sejak 2014 lalu. Hanya saja saat itu Undang-Undang Pilkada yang menyebutkan kepala daerah dipilih lewat DPRD membuat penyelesaian penyusunannya ditangguhkan.

“Waktu itu kami merujuk pada Permendagri nomor 57/2009. Namun, karena pilkada kala itu disetuji lewat DPRD, maka prosesnya dihentikan. Nah, karena sudah ada penetapan pilkada serentak di tahun 2015, maka kami akan merancang ulang. Saat ini, masih menunggu Permendagri,”ujar Sabi kepada Ambon Ekspres via seluler, Selasa (24/2).

Meski begitu, Sabi menegaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah Buru Selatan akan segera dilakukan. Ini penting untuk membicarakan langkah-langkah penyiapan anggaran pilkada oleh pemerintah daerah setempat. “Komunikasi via telepon sudah kita lakukan dengan pak bupati. Kebetulan bupati baru tiba dan langsung ke Leksula. Jadi kami rencanakan besok (hari in-red) baru menemui beliau secara resmi,”kata dia.

Disinggung soal jumlah anggaran yang akan diusulkan KPU kepada pemerintah daerah Buru Selatan, Sabi belum memastikan. Pasalnya kata dia, penyusunan anggaran awal pada 2014 belum sempat dihitung dan dibahas secara detail.  “Untuk jumlah anggaran yang akan dipakai, kami belum bisa mentaksirnya. Sebab, pada rancangan awal di tahun lalu, kita baru sampai pada penyusunan item-item dan belum dibahas,”jelasnya.

Dia melanjutkan, KPU Bursel dalam waktu dekat akan mendatangi KPU Provinsi untuk meminta penjelasan detail soal beberapa hal teknis yang harus dikerjakan jelang dan pada saat pilkada.

Ketua KPU Maluku, Musa Toekan saat dikonfirmasi via seluler, kemarin, mengaku, sampai kemarin Permendagri belum dikeluarkan. Untuk tetap melaksanakan penyusunan anggaran, Toekan mengatakan, KPUD Bursel dan MBD bisa menggunakan Permendagri nomor 57/2009 sebagai rujukan seperti yang dilakukan beberapa KPUD lainnya di Indonesia. “Iya betul, itu sebagai rujukan,”kata Toekan.

Sebelumnya pada koran ini, Toekan menjelaskan, penganggaran kegiatan pilkada bagi KPUD kabupaten dan kota yang belum mempersiapkannya, akan merujuk pada Peraturan Dalam Negri (Permendagri) tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Mekanismenya, Pemda menyediakan anggaran Pilkada sebelum disetujui DPRD. Kemudian setelah itu disahkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) jika belum teranggarkan dalam APBD Murni 2015. Selanjutnya diusulkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015 untuk dibahas dan disetujui DPRD.
Bentuk Panwaslu

Sementara itu untuk memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada kabupaten Buru Selatan dan Maluku Barat Daya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) berencana akhir Februari melakukan seleksi anggota Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

“Pasca penetapan UU nomor 1/2015 tentang pilkada serentak, Bawaslu Maluku segera membentuk struktur kelembagaan panwaslu di Bursel dan MBD, sambil menunggu Bawaslu RI. Diharapkan akhir Februari sudah berproses,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Fadli Silawane, kemarin.

Disamping itu, lanjut Silawane, koordinasi juga akan dilakukan dengan pemda Buru Selatan dan Maluku Barat Daya terkait kesiapan. Terutama soal dukungan anggaran pilkada dan dukungan birokrasi.

Silawane belum memastikan apakah Tim Seleksi telah melakukan seleksi untuk calon anggota Panwaslu Aru dan Seram Bagian Timur atau akan diperpanjang untuk Bursel dan MBD. ”Soal itu memang belum diputuskan,”kata dia. (TAB)

Most Popular

To Top