Kubu Sahuburua Cs Kalah – Ambon Ekspres
Trending

Kubu Sahuburua Cs Kalah

Hamzah: Kami Yakin Menang di MP Golkar

AMBON, AE— Partai Golkar kembali gaduh, setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dalam putusan selanya, menolak permohonan kubu Aburizal tentang penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Golkar. Putusan ini, kian menyudutkan posisi Zeth Sahuburua Cs di Maluku.

Apabila Mahkamah Partai memutuskan DPP kubu Agung Laksono sebagai kepengurusan yang sah, maka kemungkinan kubu ARB akan tersingkir seiring dikeluarkannya SK oleh Kementrian Hukum dan HAM nantinya. “Besok Mahkamah Partai Golkar sudah membacakan keputusan. Insha Allah kita menang dan hari Kamis kita sampaikan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka sekitar hari Jumat atau Senin, SK kepengurusan DPP kubu Agung Lakosono atau Munas Jakarta sudah bisa di terbitkan,” ujar Ketua DPP Golkar dan Koordinator Wilayah Maluku, Hamzah Sangadji, kepada Ambon Ekspres via seluler, selasa (24/2).

Menurut Hamzah, Mahkamah Partai telah melaksanakan perintah dari Pengadilan Negri Jakarta Pusat dengan baik sesuai dengan perintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian konflik partai dikembalikan ke Mahkakah Partai.

“Mahkamah Partai Golkar sudah bersidang selama dua kali dan kubu ARB (Aburizal Bakrie) tidak datang. Berdasarkan dua keputusan dari dua PN, yakni Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Mahkamah tetap akan melanjutkan sidang,” ungkap mantan anggota DPR RI dapil Maluku ini.

Dengan begitu kata dia, kepemimpinan Zeth Sahuburua dan Fatani Sohilauw di Golkar Maluku tidak sah lagi, meski ada upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh kubu ARB. Golkar kubu Agung Laksono akan tetap melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai perintah SK Kemenkum dan HAM.

“Terserah pihak ARB mau ajukan ke PTUN yah silakan. Tapi dalam proses hukum di PTUN, sahnya kepengurusan sudah kita peroleh untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. Jadi Ethy Sahuburua sudah tidak sah lagi sebagai Ketua DPD Golkar Maluku,” jelas Hamzah.

Lebih lanjut Hamzah menjelaskan, Pengadilan Negri Jakarta Pusat dalam konsederan putusannya menyebutkan, gugatan Agung Laksono ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk dipersidangkan. Karena itu, kata dia, apapun keputusan PN Jakarta Barat dengan dalil yang sama dengan PN Jakarta Barat harus diterima kubu ARB.
Pilih Diam

Penolakan gugatan kubu ARB oleh Pengadilan Jakarta Barat tidak ditanggapi serius kader Golkar Maluku. Mereka juga tidak mau berspekulasi soal putusan tersebut maupun prediksi atas keputusan Mahkamah Partai Golkar hari ini.

“Tunggu besok sajalah. Tidak bisa ditafsirkan keputusan besok ini,” singkat anggota DPD Golkar Maluku sekaligus Sekretaris Kosgoro Maluku, Hairuddin Tuarita, via short message service atau sms.

Sementara itu sejumlah elit DPD Golkar Maluku seperti Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Husein Toisuta memilih bungkam. Begitu juga dengan Roland Tahapary, dan wakil ketua bidang hukum, Ronny Sianressy yang coba dikonfirmasi berulang.

Wakil Sekretaris DPD, Piet Manuputty, mengaku belum membaca berita soal putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menolak gugatan. ”Mohon maaf, saya belum baca. Olehnya itu, saya belum bisa komentari,” singkat Manuputty via sms.

Seperti ditulis detik,com, hakim berpendapat penyelesaian diselesaikan secara internal. Dalam pertimbangannya? majelis hakim merujuk pada Undang-Undang Partai Politik pasal 32 bahwa setiap perselisihan internal parpol terlebih dahulu diselesaikan secara internal sebelum dibawa ke pengadilan.

Pertimbangan kedua, majelis hakim juga telah menerima 4 surat dari Mahkamah Partai tentang proses penyelesaian di mahkamah yang sedang berlangsung, karenanya meminta agar mahkamah menyelesaikan lebih dulu. Putusan tersebut dibacakan ketua majelis hakim Oloan Harianja SH, MH? di Pengadilan Negri Jakarta Barat.
(TAB/dtc)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!