Kursi Sekprov Milik Birokrat Murni – Ambon Ekspres
Trending

Kursi Sekprov Milik Birokrat Murni

Mohtar Nepa-Nepa
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Pattimura

AMBON, AE— Jabatan Sekretaris Provinsi Maluku , merupakan jabatan karier,  jabatan yang strategis dalam struktural birokrasi pemerintahan. Untuk itu, dalam mencari pengganti Ros Far-Far, gubernur perlu mengutamakan birokrat murni, yang memiliki kualifikasi pengetahun dan kemampuan manajemen birokrasi pemerintahan.

Rekrutmen calon sekprov juga, perlu didasarkan pada ketentuan undang-undang tentang kepegawaian negeri sipil. Disamping itu, harus  memperhatikan aspek kepentingan semua kelompok dalam masyarakat. “Dalam manajemen PNS, apalagi untuk jabatan sekprov, harus menggunakaan pendekatan professionalisme, diisi orang dari birokrat murni,  karena Sekprov merupakan jabatan karier. Jenjang karier dan syarat lain yang diatur dalam undang-undang kepegawaian harus jadi indikator,” kata Pengamat Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tehuayo, Selasa (24/2).

Pendekatan merit system atau pendekatan pada aturan formal tentang  kepegawaian, terutama tentang promosi  pegawai negeri sipil pada jabatan sekprov, kata dia, dilakukan untuk menjamin, figur pegawai negeri sipil yang  akan menduduki jabatan ini, merupakan orang yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik serta bebas dari kepentingan politik yang sempit.

Selain itu, lanjut dia, Gubernur Maluku, Said Assagaff perlu menggunakan pendekatan spoil system, yakni pendekatan primordialisme, pendekatan etnis. Sehingga Sekprov nanti  merupakan representasi dari semua kelompok dalam masyarakat.

“Sekprov memang perlu mengakomodir kepentingan semua pihak dalam masyarakat. Sehingga, gubernur harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang selama ini tentang figur calon sekprov nanti,” ujar Tehuayo.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas yang sama, Mohtar Nepa-Nepa mengatakan, untuk memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan figur dengan pengetahuan yang mumpuni tentang birokrasi untuk menduduki jabatan Sekprov Maluku. “Dalam pengelolaan pemerintahaan di daerah, jabatan Sekprov  sangat vital, sehingga butuh orang-orang yang mempunyai  kualifikasi keahlian dan pengalaman,” kata Nepa-Nepa.

Ini akan terwujud bila rekrutmen calon sekprov tetap berdasar pada persyaratan yang diatur dalam undang-undang kepegawaian. Kendati jabatan sekprov sangat rentang terkontaminasi kepentingan politik, namun gubernur perlu menghindari hal itu.

Pendekatan profesionalisme diutamakan. Siapa pun figur PNS yang akan menduduki jabatan ini,  kata dia, merupakan birokrat murni yang diangkat atas dasar pertimbangan jenjang karier, pengetahun dan kemampuannya dalam birokrasi.

Ros Far-Far sudah saatnya diganti dengan sekprov yang baru. Ini, selain karena Far-Far telah memasuki masa pensiun, juga untuk mnciptakan penyegaran di tubuh birokrasi pemerintahah provinsi Maluku.

Gubernur Maluku, Said Assagaff tidak perlu menunggu Ros Far-Far pensiun baru memproses pengajuan calon Sekprov yang baru. Terlalu lamanya gubernur mengganti Far-Far dapat menjadi indikasi, gubernur terjebak dalam kepentingan eksternal yang dulu mengantarkannya menjadi gubernur.

“Sudah tidak layak lagi dipertahanakan karena regenersi akan terhambat dan tidak ada penyegaran dalam organisasi pemerintahan di daerah ini. Jangan sampai kemudian jabatan strategis ini dipolitisasi,” ungkapnya.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Darrusalam (Unidar) Ambon, Muhammad Alfa Sikar mengemukakan, penataan birokrasi pemerintahan  merupakan wujud pelaksanaan undang-undang tentang kepegawaian negeri sipil, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Nama-nama yang akan diusulkan untuk menjadi pengganti Ros Far-Far dijaga agar tidak terkontaminasi kepentingan politik.

“Jabatan Sekprov adalah jabatan strategis. Orang yang menduduki jabatan ini harus birokrat murni, yang paham tentang budaya birokrasi dan bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan itu,“ ungkapnya.

Selain berdasar pada aturan kepegawaian negeri sipil yang berlaku, gubernur juga harus mempertimbangkan aspek netralitas figur yang diusulkan. Calon sekprov yang bisa menjadi representasi kepentingan semua kelompok masyarakat, sehingga praktik nepotisme dalam proses pelayanan kepada masyarakat dan kecemburuan sosial dapat dihindari.

Menuruat dia, di daerah, sebenarnya ada dua birokrasi, yaitu birokrasi politik terkait keberadaan gubernur dan wakil gubernur, dan birokrasi karier, diantaranya terkait dengan kursi sekprov itu sendiri. Apalagi rekrutmen calon sekprov yang baru nanti merupakan bagian dari proses politik pembentukan pemerintahan Provinsi Maluku melalui pilkda.

“Tinggal bagaimana muatan politik ini bisa diminimalisir agar jangan sampai mendominasi keputusan gubernur dalam menentukan calon Sekprov nanti. Caranya, ya harus berpegang pada ketentuan undang-undang PNS yang berlaku, tentang kreteria PNS yang layak untuk menduduki jabatan sekprov,” kuncinya. (MAN)

Most Popular

To Top