Nikijuluw Didakwa Lakukan Korupsi – Ambon Ekspres
Metro Manise

Nikijuluw Didakwa Lakukan Korupsi

AMBON, AE— Haidee Vigeleyn Nikijuluw, akhirnya menjalani sidang kasus dugaan dugaan korupsi pengadaan mobil penyuluh operasional di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, Selasa (24/2). Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Kobarubun cs itu dipimpin hakim ketua Mustari SH didampingi hakim anggota Heri Leliantono SH dan Abadi SH.

Dalam dakwaannya, JPU menjelaskan pada tahun 2013, DKP Kota Ambon mendapatkan anggaran sebesar Rp 430.540.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan diperuntukan untuk kegiatan pengadaan satu unit mobil penyuluh. Selanjutnya, Kepala DKP Ambon, Fernanda Louhenapessy menetapkan terdakwa Haidee Nikijuluw sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Berkenan dengan itu, lanjut JPU, dibentuklah panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan keputusan Kepala DKP Ambon. Selanjutnya, dalam pelaksanan tugas selaku panitia, pengadaan barang dan jasa yang diketuai Selviana Tentua melakukan survei terhadap beberapa perusahaan penyedia barang dan harga pasar.

Selanjutnya, panitia berpendapat bahwa PT Hasjrat Abadi yang direkomendasikan untuk menyediakan satu unit mobil tersebut. Setelah panitia mengusulkan PT Hasjrat Abadi selaku calon penyedia barang, namun terdakwa selaku PPK tidak menyetujui bahkan menolaknya. Alasan penolakan tersebut karena terdakwa mempunyai pendapat lain yang bertentangan dengan panitia. Karena terdakwa menginginkan agar PT Astra Internasional lebih berkompeten dalam kualifikasi pengadaan mobil.

Akibat perbedaan pendapat itulah, maka terdakwa selaku PPK mengusulkan kepada KPA dalam hal ini Kepala DKP kota Ambon untuk mengganti panitia pengadaan barang yang baru. Atas usulan itulah, Kepala DKP membentuk panitia pengadaan barang baru yang diketuai Prelly Tentua.

Proses pengadaan mobil penyuluh yang dilakukan panitia baru itu, menggunakan metode penunjukan langsung berdasarkan surat dari terdakwa tertanggal 15 Oktober 2013. Berdasarkan surat itu, PPK menunjuk PT Nengmey Pratama Malut Maluku. Namun lagi-lagi panitia mengalami kendala, karena PT tersebut tidak terdaftar dalam E-Catalog sehingga panitia tidak mau mengambil resiko.

Kemudian, lanjut JPU, terdakwa dan panitia melakukan klarifikasi dengan Agustinus Munara selaku marketing manager PT Nengmey Pratama Malut Maluku. Setelah itu, Agustinus Munara meyakinkan terdakwa dan panitia bahwa PT tersebut telah ditunjuk dealer Hino untuk pengadaan kendaraan dinas di Maluku dan Maluku Utara.

Kemudian, pada 31 Desember 2013, panitia dipanggil Kepala DKP Fernanda Louhenapessy dan terdakwa untuk menandatangani administrasi pelelangan yang sudah disiapkan, namun hal itu ditolak panitia. Tetapi, Kepala DKP dan terdakwa memberikan jaminan bahwa mereka yang akan bertanggungjawab sejak dimulainya proses pelelangan hingga pelaksanaannya.

Sesuai rincian perhitungan awal oleh PT Nengmey Pratama, mereka mengajukan penawaran sebesar Rp 480 juta. Namun karena penawaran tersebut melebihi pagu anggaran, maka terdakwa selaku PPK memutuskan untuk mengurangi beberapa item yang tertera dalam kontrak.

Setelah dikurangi beberapa item seperti camera digital, kabel speaker, generator 1300 watt, mic wirelles dan beberapa item lainnya, maka terjadi kesepakatan harga pengadaan oleh PT Nengmey Pratama sebesar Rp 429.888.000. Penawaran harga setelah dikurangi beberapa item pekerjaan ini, ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan penawaran PT Hasjrat Abadi dengan nilai penawaran sebesar Rp 422.300.000. Bahkan penawaran PT Hasjrat Abadi yang sebelumnya direkomendasikan panitia pertama ini, sudah termasuk semua item yang tertera dalam kontrak.

Selanjutnya, ditetapkan jangka waktu penentuan penyelesaian pekerjaan sesuai perjanjian kontrak yakni selama 30 hari. Namun meskipun barang belum diterima, namun terdakwa telah menyetujui pembayaran 100 persen.

Selain itu, pada 19 Desember 2013, terdakwa selaku PPK dan direktur PT Nengmey Pratama telah menandatangani berita acara serah terima barang. Padahal, barang tersebut belum direalisasikan.

Bahkan, sampai berakhirnya masa kontrak, PT Nengmey Pratama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu.

Barulah pada 3 April 2014, mobil tersebut dapat direalisasikan. Sayangnya, ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 93 hari dan terdakwa tidak menetapkan denda keterlambatan kerja kepada PT Nengmey Pratama sebesar Rp 21.494.400.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa Haidee Vigeleyn Nikijuluw, selaku PPK dalam proyek ini mengurangi beberapa item pekerjaan pengadaan satu unit mobil penyuluh operasional DKP bertentangan dengan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan RI. Selain itu, akibat perbuatan terdakwa, maka mobil tersebut tidak dapat beroperasional sebagaimana mestinya. Ditemukan juga kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 159.486.400 juta. Akibat perbuatan itu, terdakwa Haidee Nikijuluw didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat menjalani persidangan, terdakwa tidak didampingi kuasa hukum. Majelis kemudian mengarahkan agar terdakwa agar menunjuk kuasa hukum. Jika hingga pekan depan terdakwa belum memiliki kuasa hukum, maka majelis hakim akan menunjuk kuasa hukum yang akan mendampingi terdakwa. Majelis kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pemeriksan saksi.(AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!