Rakyat Miskin, Tanggungjawab Pemerintah – Ambon Ekspres
Trending

Rakyat Miskin, Tanggungjawab Pemerintah

AMBON,AE— Anggota DPRD Maluku asal Maluku Tenggara Barat dan Kepulauan Aru, angkat bicara menyikapi daerah pemilihannya di kategori termiskin di Maluku. Mereka berharap, pengentasan kemiskinan tak hanya dibebankan kepada kabupaten, namun butuh sinergitas pemerintah provinsi dan pusat agar mengeluarkan tiga daerah itu dari himpitan ekonomi.

Berdasarkan hasil sensus BPS, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya dan kabupaten Kepualaun Aru masih tinggi. Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan prosentase tingkat kemiskinan sebesar 29.75 persen. Yang kedua Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pesentase 29. 25 persen, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada urutan ketiga dengan prosentase  27. 34 persen.

‘’Sesuai data resmi BPS MTB dan MBD, disebut kabupaten termiskin pertama dan kedua di Maluku. Kalau seperti ini siapa yang bertanggungjawab. Apakah tangungjawabnya ada di kabupaten saja atau provinsi dan pusat,”tandas anggota DPRD Maluku asal MTB-MBD, Melkianus Sairdekut kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Dia mengaku, dua daerah itu (MTB dan MBD) berada di daerah perbatasan atau daerah terluar tanggungjawab penuh ada di provinsi dan pusat. ”Yang jadi pertanyaan selama ini intervensi anggaran di dua daerah itu berbanding lurus dengan kondisi di MTB dan MBD. Selama ini khan alokasi anggaran sangat terbatas,” terangnya.

Politisi Gerindra ini mencontohkan, persoalan transportasi  belum maksimal. Kata dia, jalan provinsi saatnya dinaikan status menjadi jalan nasional. ‘’Ini agar jalan di sejumlah wilayah di MTB dan MBD dibangun secara maksimal untuk membuka akses masyarakat,” terangnya.

Karena itu, dia menegaskan, persoalan pengentasan kemiskinan tak hanya dibebankan kepada kabupaten. Kata dia, semua pihak termasuk pemerintah provinsi dan pusat memiliki andil besar. ”Saya kira dengan intervensi anggaran yang cukup dari provinsi dan pusat ke MTB dan MBD angka kemiskinan ditekan,”tandasnya.

Anggota DPRD Maluku asal MTB-MBD, Dharma Oratmangun mengatakan, data BPS menjadi tantangan stakeholder bekerja secara terpadu dan sinergis dan terkoordinasi secara baik perangi angka kemiskinan. ”Hasil BPS mesti menjadi terobosan tepat sasaran dalam rangka tingkatkan sumber daya manusia sekaligus pemerataan ekonomi khususnya berbasis pada ekonomi kerakyatan. Uang harus beredar di masyarakat,” paparnya.

Tak hanya itu, politisi Golkar ini berharap, ada penyediaan papan dan pangan serta perumahan bagi rakyat yang layak dan higenis dan sehat. ”Secara sosiologis  semua jadi perhatian dalam skala prioritas utama. Persoalan sarana perhubungan sudah harus terjawab dalam penekanan pada pembangunan infrastruktur  yang layak dan memadai  secara manusiawi bagi masyarakat MTB dan MBD,” harapnya.

Apalagi, lanjut dia, MTB dan MBD sebagai daerah perbatasan harus dapat perhatian yang sangat serius. Dia berharap, Pemkab MTB-MBD, pemprov dan pempus jangan hanya sebatas slogan. ”Apalagi dua daerah ini ada di daerah terluar. Tentu sebagai daerah perbatasan saatnya menjadikan teras atau beranda NKRI. Tentunya dengan intervensi anggaran yang memadai. Jangan sampai hanya slogan dan retorika semata,”ingatnya.

Anggota DPRD Maluku asal Aru , Malra, dan Tual, Amir Rumra menambahkan, terjadi kemiskinan disejumlah wilayah termasuk Aru karena pemerintah daerah belum fokus, ”Bangun Maluku mesti mengedepankan kearifan lokal. Dengan pendekatan gugus pulau. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mesti sinergi untuk membangun daerah ini kearah yang lebih baik. Saya kira pembangunan dengan pendekatan gugus pulau, konsep pembangunan terarah dengan baik,” jelasnya.

Politisi PKS ini mengaku, selama ini konsep pembangunan belum terarah dengan baik. Padahal, lanjut dia, tiap tahun dianggarkan melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota, tapi belum terasa ditengah masyarakat. ”Akibatnya masyarakat masih hidup dibawah garis kemiskinan. Saya kira jika konsep pembangunan terarah dengan pendekatan gugus pulau, angka kemiskinan semakin ditekan. Sesuai data BPS, Maluku termiskin ke 4. Nah, kalau konsep pembangunan terarah dan diikuti kabupaten/kota ada implikasi bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (JOS)

Most Popular

To Top