Ombudsman Berencana Panggil Wali Kota – Ambon Ekspres
Trending

Ombudsman Berencana Panggil Wali Kota

Sengketa Pilraja

Dianggap tak melaksanakan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2014, soal pengangkatan, Novita Sylvana Wattimena, sebagai Raja Negeri Rumahtiga, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy akan kembali dimintai keterangannya dalam waktu dekat.

Informasi yang dihimpun, wali kota sampai kemarin belum melaksanakan rekomendasi Ombudsman, membatalkan pengangkatan dan pelantikan raja Rumahtiga, Ny. Novita Sylvana Watimena. Padahal dalam rekomendasinya, Ombudsman telah memberikan waktu kepada Wali Kota Ambon untuk melaksanakan rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari, terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi tersebut.

Wali Kota dinilai berusaha membentengi SK pengangkatan dan pelantikan Raja Rumahtiga, Kecamatan Teluk Baguala, yang sampai saat ini masih terjadi kontroversi di masyarakat. Bahkan, imbas dari pelantikan Novita, kantor negeri Rumahtiga pun masih disegel masyarakat sampai saat ini. Akibatnya, pelayanan publik tidak berjalan baik.

Informasi pemanggilan Wali Kota Ambon oleh ombudsman itu diketahui melalui bocoran surat ombudsman bernomor: 138/ORI/SRT/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015. Durat itu ditujukkan ke Wali Kota Ambon, untuk hadir memberikan keterangan terkait tindaklanjut rekomendasi Ombudsman yang belum juga dilaksanakan. Wali Kota diminta hadir pada 2 Maret 2015 mendatang.

Dalam surat itu, ditegaskan juga bahwa Wali Kota harus menghadiri sendiri tanpa mewakilkan kepada bawahannya. “Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan kehadiran saudara tanpa diwakilkan,” demikian bunyi surat Ombudsman yang ditandatangani langsung Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.

Rekomendasi Ombudsman ini dikeluarkan sebagai respons atas langkah hukum yang dilakukan keluarga besar Tita, melalui Folviana Tita atas pengangkatan dan pelantikan Raja Negeri Rumahtiga, Novita Sylvana Wattimena oleh Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy pada 2013 lalu.

Dalam rekomendasinya, Ombusmen meminta Wali Kota Ambon selain membatalkan penetapan dan pelantikan Novita sebagai raja, juga harus melakukan proses ulang pemilihan raja Negeri Rumah Tiga karena bertentangan dengan Perda Kota Ambon Nomor 13 tahun 2008.

Selain itu, merekomendasikan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Ambon bersama-sama merevisi Perda Nomor 13 tahun 2018 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian raja
Sekadar tahu, pada 26 Januari 2013 dilakukan pertemuan saniri negeri Rumahtiga yang juga dihadiri Sekretaris Kota Ambon A. G. Latuheru, Asisten Satu, Kabag Hukum Pemkot Ambon, dan Camat Teluk Ambon. Rapat tersebut untuk menentukan soa parentah di Negeri Rumahtiga antara tiga soa yang saling mengklaim, yakni Soa Pari Matarumah da Costa, Soa Hukuinalo Matarumah Tita, dan Soa Haubaga Matarumah Hatuleisila melalui proses undian.

Hanya saja proses undian itu tidak disetujui oleh matarumah Tita yang dibuktikan dengan tidak ditandatanganinya nota kesepakatan rapat oleh matarumah Tita melalui W. Tita dan N. Tita.

Penentuan soa parentah melalui undian itu tetap dipaksakan jalan oleh saniri dengan melibatkan pihak gereja. Dimana proses undian dilakukan di Gereja Kehidupan Negeri Rumah Tiga pada 27 Januari 2013. Dalam undian saat itu dimenangkan oleh matarumah da Costa.

Sementara itu, Folviana Tita yang selama ini terus melakukan upaya hukum mencari keadilan mengaku, ombudsman harus tegas dengan keputusannya. “Bila perlu kami meminta kepada ombudsman menyurati Presiden untuk memberikan sanksi kepada Wali Kota. Karena sebagai pimpinan daerah menunjukkan sikap perlahwanan terhadap UU,” tandasnya, kemarin. (DWI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!