Senioritas Penting Untuk Kursi Sekprov – Ambon Ekspres
Trending

Senioritas Penting Untuk Kursi Sekprov

AMBON, AE— Birokrat murni menjadi parameter calon sekretaris provinsi agar ada pemisahan dengan kepentingan politik di dalamnya, termasuk jenjang jabatan dan kepangkatan sesuai ketentuan undang-undang Aparat Sipil Negara atau ASN. Senioritas birokrat yang diusulkan nanti ke Menteri dalam negeri, penting untuk dipertimbangkan.

“Jabatan sekprov harus diisi oleh orang yang merupakan birokrat murni, yang punya kemampuan dan pengalaman yang mumpuni tentang birokrasi dilingkup pemerintahan Provinsi Maluku,” kata pengamat politik dan pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Ali Roho Talaohu, Rabu (25/2).

Syarat pengalaman dan kemampuan calon sekprov yang baru nanti, lanjut dia, menjadi indikator prioritas dalam menentukan nama baru. “Dengan begitu, kita bisa punya harapan birokrasi pemerintahan yang baik akomodatif bagi kepentingan semua masyarakat di daerah ini, bisa terwujud,” ungkapnya.

Kendati demikian, Talaouhu mengakui, jabatan Sekprov yang menyedot minat banyak pihak ini, rentan dengan upaya pihak tertentu, termasuk para politisi untuk menguasai kursi Sekprov, dengan menitipkan figur PNS tertentu untuk turut diajukan ke Kemendagri. “Saya melihat memang ada peluang bahwa jabatan ini diisi oleh orang yang latar belakangnya dari politisi,” kata dia.

Indikasinya, lanjut Talaohu hingga saat ini jabatan posisi Ros Far-Far belum diganti, kendati Far-Far telah memasuki masa pensiun. Ini akibat besarnya perang kepentingan dalam proses penentuan nama calon Sekprov.

“Tapi kalau itu yang terjadi, pelayanan publik akan terganggu. Karena profesionalisme sekprov seperti ini tidak bisa diharapkan. Sekprov ini bukan sekadar menduduki jabatan, tapi menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujar dia.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Josephus Noya menegaskan, figur yang pantas untuk menduduki jabatan Sekprov Maluku adalah PNS yang punya pengalaman dan kemampuan birokrasi yang baik.

Pengalaman dan kemampuan dapat diketahui dengan melihat jenjang jabatan dan kepangkatan figur PNS. Aturannya jelas. Proses pergantain sekprov tidak bisa menyimpang dari aturan tentang pegawai negeri sipil atau yang terbaru adalah Undang-Undang ASN .

“Ini menyangkut jabatan karirer tertinggi dalam birokrasi pemerintahan. Orang yang menduduki itu harus punya pengalaman dan kemampuan. Tidak bisa asal pasang saja. Aturannya jelas, itu yang dipedomani,” ujar Noya, kemarin.

Selain pengalaman dan kemampuan, menurut Noya figur PNS yang akan duduk pada jabatan sekprov, perlu punya moral yang baik. Aspek ini penting, untuk memastikan jabatan sekprov tidak hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu saja, sekprov baru nanti untuk kepentingan semua kelompok masyarakat.

“Dengan memiliki moral yang baik sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat, maka dia dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan daerah ini,” jelasnya.

Terkait peluang jabatan sekprov akan diisi PNS yang punya hubungan dengan partai politik, Noya mengatakan, hal itu sangat mungkin terjadi. Para politisi dari partai politik pendukung Said Assagaff dan Zeth Sahuburua dalam Pemilukada Maluku tahun 2013 lalu, beberapa diantaranya pasti punya keinginan yang kuat menguasai kursi ini.

Namun, kata dia, sebisa mungkin harus dihindari, karena sangat berpotensi menjadikan jabatan sekprov sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu saja. Tugas utama sebagai sekprov pun bisa terabaikan, birokrasi pemerintahan bisa terganggu. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!