15 Miliar Untuk Jabatan Sekelas Kepala Daerah – Ambon Ekspres
Teknologi

15 Miliar Untuk Jabatan Sekelas Kepala Daerah

OLEH :  IDA NURAINI DEWI K.N.S.I. KOM.M.A, Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia

Adalah  sungguh miris, ketika  mendengar sayup – sayup  bincang  santai soal politik dipojokan warung kopi. Ketika Negara dalam hal ini eksekutif dan legislative telah bekerja keras mencapai kesepakatan soal revisi perpu pilkada yang lebih ringkas, bersih, serta berbiaya rendah, paradigma lama tentang money politik masih kencang bersuara.

Jika gaji seorang gubernur, walikota atau bupati sekitar dibawah sepuluh juta rupiah per bulan, apakah mungkin biaya sebesar yang  dikeluarkannya  berkontestasi  bisa break even point pada akhir masa jabatannya?

Bagi insan yang masih waras, walau kondisi ekonominya memungkinkan  untuk menalangi semua biaya yang diperlukan, pilihan politiknya pasti mencari kawan seiring sepenanggulangan sebagai donator untuk bisa memenangkan pilkada.

Logika ini yang memicu fenomena korupsi berjamaah yang semakin marak di negeri ini, ketika paradigma  memenangkan pertarungan dalam pilkada atau pemilihan pemimpin terjadi. Logika ini juga yang mendorong lahirnya perpu pilkada era SBY yang kemudian direvisi pada era Jokowi kini.

Model pemenangan pilkada selama ini mengingatkan penulis soal kontroversi pembiayaan pembangunan masa lalu pada Repelita melalui kredit lunak oleh bank dunia atau lembaga keuangan asing lainnya di era orde baru.

Kita cenderung dijajah secara ekonomi karena beban hutang yang harus dipikul jauh lebih besar ketimbang hasil – hasil pembangunan yang dicapai. Kita di ninabobokan dengan kredit sangat murah plus jangka waktu panjang tetapi nyatanya semua itu adalah jebakan agar kita mudah untuk dikendalikan.

Akibatnya kita makin terlilit hutang karena kewajiban membayar hutang jauh lebih besar dari penghasilan hasil kegiatan investasi tersebut. Pinjaman terkategori sangat lunak alias nyaris tanpa bunga dengan rentang cicilan sangat panjang, namun apa kenyataannya?

Krisis ekonomi 1997 adalah puncak dari segala kebohongan. Kiprah BJ Habibie ketika sebagai menristek simbol kebanggaan dan harapan anak bangsa harus pupus di tengah jalan  mengikuti atau tunduk dibawah kemauan letter of intend nya IMF.

Bangsa ini harus extra hati – hati dalam meniti perjalanan kedepan jika tidak mau terperosok ke jurang disintegrasi. Fenomena terpilihnya kepala daerah yang didukung donator mafia umumnya menjerumuskan para kepala daerah pada kebijakan yang melanggengkan kemiskinan, karena ada kecenderungan lebih gampang atau instan dalam hal memenuhi kewajiban hutang dengan menjual kemiskinan rakyatnya demi menarik simpatik dana dari pusat, ketimbang bersusah payah mengurai benang kusut untuk memecahkan masalah multi dimensi  demi perbaikan dan kemajuan bangsa.

Di Era pemilihan langsung dan serentak ini,  rakyat kecil harus diberitahu bahwa dengan menerima 50 hingga 100–an ribu rupiah, calon kepala daerah harus berhutang miliaran rupiah yang tentunya kompensasinya atau pelunasannya ketika terpilih adalah harus menyunat hak – hak rakyat yang jauh lebih besar ketimbang uang yang diterima.

Mereka juga harus diberitahu bahwa undang – undang Pilkada baru memastikan calon kepala daerah akan didiskualifikasi alias dikeluarkan dari bursa pemilihan ketika melanggar sehingga mereka berhak untuk melaporkan asalkan  merekam dengan baik kejadian yang sifatnya money politik.

Kondisi yang melilit bangsa ini penyebabnya ada dua. Pertama  sejarah panjang penjajahan  karena daya tarik  kekayaan alam Kita terutama di Maluku dengan rempah – rempahnya. Belakangan pasca kemerdekaan yang di komandani Soekarno – Hatta, rongrongan untuk menjajah kembali begitu kuat, bukan hanya melanda negara – negara bekas penjajah tetapi juga negara lain yang mulai mencium beraneka ragam kekayaan alam lainnya di bumi Indonesia.

Soekarno sebagai aktor utama yang menentang eksploitasi sporadis melahirkan trisakti sebagai benteng pertahanan yakni berdaulat secara politik, mandiri dibidang ekonomi serta berkepribadian sebagai bangsa yang berbudaya. Sayang karena alasan kurangnya persatuan, sosok Soekarno di skenariokan harus digulingkan dengan memunculkan pemerintahan orde baru sebagai boneka asing.

Di era orde baru, izin sporadis eksploitasi SDA dikeluarkan melalui undang – undang PMA. Di zaman itu Indonesia dijerat dengan hutang yang menjerat leher. Kala itu, Korupsi tidak hanya melanda para pejabat kita, tetapi juga melilit para pejabat bank dunia. Menjerat leher karena nilai nominal hutang jauh lebih besar dari pada realisasi untuk pembangunan, walau kamuflase nya iming – iming bunga sangat rendah dengan jangka waktu cicilan sangat panjang.

Munculnya tokoh Habibie membuat para penjajah ekonomi mulai khawatir. Habibie dipandang sebagai reinkarnasi dari Soekarno yang bisa memperkuat posisi tawar Indonesia di mata Internasional. Ketika dunia ribut soal paru – paru dunia di negara tropis seperti Indonesia, dengan lantangnya Habibie menyuarakan kewajiban iuran dunia bagi Indonesia, jika menginginkan kita merawat alam flora  dengan baik sebagai paru – paru dunia.

Dari awal sejak pertemuan pertama dengan Soeharto, beliau telah dititipi wasiat lisan sebagai penerus yang akan memimpin Indonesia tinggal landas menjadi negara maju saat repelita tahap lima berakhir. Hal ini dipandang sebagai ancaman karena akan menguatnya negara.

Krisis ekonomi menjadi momentum untuk menggulingkan orde baru karena dianggap berkhianat dengan kesepakatan semula. Lahirlah zaman reformasi dengan amandemen demi amandemen terhadap UUD 45. GBHN ditiadakan, desentralisasi digalakkan dengan melimpahkan wewenang sangat besar kepada para kepala daerah.

Hebatnya pusat memberi insentif atau memperbolehkan para kepala daerah mendapat tambahan penghasilan yang bisa berpuluh kali lipat dari gajinya jika kreatif menghimpun retribusi atau pajak daerah berdasar Perda dengan catatan tidak membebani rakyat atau dunia usaha secara berlebihan.

Kepercayaan ini yang melahirkan petaka demi petaka ketika para kepala daerah gagal dalam  eksekusi. Jakarta telah terkategori sebagai kota termacet sedunia menyusul Surabaya nomor 4. Penyebab utama karena laju penambahan kendaraan jauh lebih besar dari laju penambahan ruas jalan. Sistem transportasi massal kita juga pada amburadul.

Gejala ini telah menasional tidak hanya melanda kedua kota. Membanjirnya kendaraan berarti PAD bagi daerah. Hak asasi para pemilik kendaraan akhirnya tergilas. Maka terjadilah perlambatan pertumbuhan ekonomi, makin membludak ekonomi biaya tinggi, lahirlah inflasi sebagai pemicu overheating ekonomi. Maka lingkaran setan unproductif terjadi.

Momentum berkumpulnya para gubernur di kota Ambon harus melahirkan kajian dan rekomendasi bahwa membangun Indonesia harus ibarat desa mengepung kota, akar masalahnya karena semua orang berbondong – bondong ke kota karena lapangan kerja atau fasilitas pendidikan-kesehatan  di desa minim. Kita terjebak pola konsumerisme dimana bahan mentah SDA cenderung dibarter dengan produk import untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder apalagi yang bersifat tersier, dimana Pertemuan antara permintaan dan penawaran  mayoritas terjadi di kota.

Hal ini yang melahirkan penyebab kedua masalah yang melilit bangsa yakni laju urbanisasi. Negara ini terlalu besar, tetapi lalu lintas mobilitas antar daerah relatif mudah dan murah.

Daerah – daerah yang relatif telah berhasil menata dirinya cenderung terganggu ketika urbanisasi menuju daerah –daerah bermagnit kuat terjadi. DKI jaya sampai kewalahan menata operasi justisi nya sehingga kabar terakhirnya  membolehkan siapa saja WNI untuk masuk Jakarta asal berketrampilan agar tidak cenderung menjadi pengangguran sebagai beban daerah.

Kita memang menyesali keputusan politik DPR yang menghapus tahapan uji kompetensi pada pilkada langsung dan serentak, ketika syarat pendidikan juga telah diminimalkan setingkat SLTA. Apapun yang terjadi Kita masih menganut aliran  Paternalistis dimana pemimpin atau kepala daerah harus menjadi patron atau teladan bagi bawahannya, bukan mengandalkan bawahan tanpa kualitas kontrol dari atasan.

Kita semua berharap pertemuan gubernur se Indonesia bisa merekomendasikan solusi bagi permasalahan seputar kepemimpinannya sehingga gaung atau handycup selama ini  soal bangsa menjajah bangsa bisa segera dicabut.(*)

Most Popular

To Top