Penentuan Caretaker Dilakukan Gubernur – Ambon Ekspres
Trending

Penentuan Caretaker Dilakukan Gubernur

Jadi Salah Satu Rekomendasi Pertemuan APPSI

AMBON,AE— Para gubernur se- Indonesia sepakat, penentuan caretaker bupati/walikota sudah harus dilakukan sepenunya oleh gubernur. Tidak perlu lagi diusulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk diputuskan. Ini menjadi salah satu bentuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efesien. Namun kondisi itu justeru membuka peluang politisasi jabatan caretaker kepala daerah.

Kesepakatan para gubernur ini merupakan bagian dari butir rekomendasi hasil pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Pemerintah Provinsi (APPSI), di hotel The Natsepa, Suli, kabupaten Maluku Tengah, Jumat (28/2). “Kita sudah sepakat, penentuan pelaksana tugas bupati/walikota, sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab gubernur,“ kata Ketua APPSI, Syahrul Yasin Limpo, seusai memimpin Rakernas APPSI, kemarin.

Gubernur Sulawesi Selatan ini menegaskan, optimis, kesepakatan ini mendapat restu pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya akan segera menyampaikan kesepakatan ini ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dengan membuat produk hukum sebagai legitimasi pelaksanaan penentuan caretaker bupati/walikota oleh gubernur. “Kami akan meminta Kementerian terkait untuk membuat legitimasi atas kesepakatan ini,” ungkapnya.

Selain masalah penentuan caretaker tersebut, masalah lain yang turut mengemuka dalam Rakernas APPSI, yakni pengelolaan sumber daya alam di tiap daerah secara lebih opitimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedepan, kerja sama antar daerah, kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, diwujudkan.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutan lisannya mengatakan, pelaksanaan Rakernas APPSI di Kota Ambon, menunjukkan, kondisi keamanan di Maluku sudah tidak ada masalah lagi. “Siapa pun bisa datang ke Ambon, datang ke Maluku,” ungkapnya.

Sahuburua menegaskan dengan suksesnya Maluku sebagai tuan rumah hajatan para gubernur ini, makin meyakinkan pemerintah dan masyarakat di daerah ini, selalu siap untuk melaksanakan berbagai kegiatan. “Maluku semakin siap untuk melaksanakan kegiatan, baik kegiatan regional, nasional, maupun internasional,” kata Sahuburua.
MUDAH DIPOLITISIR

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan universitas Darussalam (Unidar) Ambon Zulfikar Lestaluhu yang dimintai komentarnya menilai, keinginan para gubernur agar penentuan caretaker bupati/walikota tidak lagi sampai ke Menteri Dalam Negeri, hanya di tangan gubenur, akan membuat main besarnya potensi jabatan ini dipolitisir.

Dengan kewenanganan itu, gubernur bisa saja memanfaatkan jabatan caretaker untuk kepentingan politik, mengutamakan orang yang ada dalam kelompok pendukungnya pada waktu suksesi pemilihan gubernur. “Karena dengan kewenangan penuhnya, dia (gubernur) bisa pilih siapa saja, yang secara garis besar memenuhi kreteria sesuai peraturan. Ya pastinya dia pilih orang yang mendukung dia. Jadi bila ini diberlakukan, maka potensi hegemoni dalam jabatan makin besar,” ungkapnya.

Kendati demikian, Lestaluhu menilai penentuan caretaker bupati/walikota oleh gubernur menjadi langkah yang baik. Salah satunya, karena gubernur lebih mengetahui siapa yang mampu serta pantas untuk diangkat sebagai caretaker.

Karena itu, Lestaluhu mengatakan, masyarakat tidak perlu pesimis dengan langkah yang diambil oleh para gubernur. Sebab, peluang dampak positifnya lebih besar dari dampak negatifnya. “Prosesnya tidak butuh waktu yang lama. Kalau kemendagri, kan butuh waktu yang relatif lama, bukan saja persoalan jarak, tapi jumlah nama yang diusulkan pun menjadi pertimbangan yang butuh waktu. Jadi, kita opitimis saja, “ujar dia sembari mengingatkan, tidak mutlak hal ini berlaku selama ini. Pada periode tertentu, harus ada evaluasi terhadap kebijakan penentuan caretaker oleh gubernur ini. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!