Wakil Rakyat Lepas Tangan – Ambon Ekspres
Trending

Wakil Rakyat Lepas Tangan

AMBON,AE— Sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku asal Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya dinilai lepas tangan terkait dengan masalah kemiskinan di dua kabupaten itu. Sebagai wakil rakyat, para legislator ini perlu maksimal menggunakan fungsinya dan tidak hanya menyalahkan pemerintah.

Hal ini disampaikan tokoh dan putra daerah MTB, Rony Sianressy kepada Ambon Ekspres menanggapi pernyataan beberapa anggota DPRD dapil MTB, MBD dan Aru yang mempertanyakan tanggung jawab pemda Maluku soal kemiskinan, Kamis (26/2). “Kalau anggota DPRD asal Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya mengatakan kemiskinan di MTB merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, sebenarnya mereka hanya mau lempar tanggung jawab,” kata dia.

Sebelumnya, dua anggota DPRD Maluku asal MTB dan MBD, Melkianus Sairdekut dan Dharma Oratmangun angkat bicara menyikapi daerah pemilihannya berkategori termiskin di Maluku. Mereka mempertanyakan intervensi pemerintah provinsi Maluku dan pusat terhadap proses pembangunan di ketiga kabupaten tersebut.

Sianressy melanjutkan, DPRD punya tiga fungsi, budgeting (anggaran), legislasi dan pengawasan yang harus dijalankan dengan maksimal. Terutama fungsi anggaran dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daeeah (APBD) Provinsi Maluku.

“Karena fungsi anggaran itu dimiliki anggota dewan saat penetapan APBD. Bagaimana anda sebagai anggota DPRD yang mewakili MTB dan MBD punya kemampuan untuk menjustifikasi kepada pemerintah daerah bahwa ada kebutuhan-kebutuhan urgensi yang memang harus menjadi perhatian pemerintah,” sindirnya.

Menurutnya, alokasi APBD Provinsi untuk kabupaten MTB dan MBD sangat kecil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi geografis MTB dan MBD yang sulit, tidak bisa disamakan dengan daerah dalam proses pembagian kue pembangunan.

“Bagamaimana kita bicara fungsi pengawasan jika orientasi anggaran tidak maksimal kesana. Dalam APBD kalau kita buka mulai dari tahun pertama sampai dengan lima tahun ini, sangat kecil untuk MTB dan MBD,”papar dia.

Kemiskinan di MTB dan MBD sudah akut. Selain anggaran yang minim dari pemerintah, juga tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa mendongkrak penghasilan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“MTB dan MBD beda dengan Kota Ambon karena di Ambon ada sektor-sektor swasta yang dapat meningkatkan PAD yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Di MTB, APBD-nya murni dari Dana Alokasi Khusus (DAU), jadi tidak ada pembangunan proyek berskala besar. Belum lagi kita bicara soal pendapatan per kapita keluarga,” bebernya.

Permasalahan klasik lainnya adalah infrastruktur berupa sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai, sehingga akses masyarakat melakukan aktifitas perekomian tidak maksimal. Olehnya itu, kata dia, yang paling bertanggung adalah pemda setempat.

“Hasil pertanian, perikanan maupun perkebunan tidak sampai ke pusat pasar. MTB ini miskin diatas kekayaannya. Maka yang paling bertanggung jawab adalah kepemimpinan 10 tahun pemerintah daerah MTB. Ini yang patut dipertanyakan bahwa sejauh ini apa orientasi kebijakan, telah mensejahterakan rakyat,”ketus dia.

Dia berpendapat, solusi yang bisa melepaskan belenggu kemiskinan di MTB, adalah pemekaran daerah otonom baru, yakni Tanimbar Utara Raya. Kata dia, pemekaran merupakan kebutuhan mendesak yang harus di dukung semua pihak.

Sementara pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura Ambon Jen Latuconsina menilai, pemekaran disatu sisi dapat memutuskan mata rantai kemiskinan berupa keterisolasian, anggaran dan infrastruktur. Di lain sisi dapat menambah daftar angka kemiskinan dan korupsi jika elit memaknai pemekaran sebagai ladang kekayaan.

“Namun, Sebaliknya jika para elit memaknai bahwa pemekaran sebagai ladang untuk memperkaya diri mereka melalui praktek korupsi, tentu ini merupakan alamat buruk dimana kemiskinan tidak bisa di tanggulangi,”ujar Latuconsina, menanggapi kemiskinan di MTB dan seruan pemekaran DOB, kemarin.

Untuk memastikan pembagian dan peruntukan anggaran bagi kesejahteraan rakyar MTB, Latuconsina mengatakan, harus ada akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBD. “Intinya perlu adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan ABPD kepada rakyat, sehingga kemiskinan di MTB bisa ditanggunglangi dengan baik,”simpulnya.

Dia menilai, kemiskinan di MTB sepenuhnya menjadi tanggungjawab kepala daerah. DPRD hanya sebatas lembaga pengontrol.”Bukan tidak maksimalnya anggota DPRD Provinsi dapil MTB dan MBD, tapi ini semua tanggungjawab kepala daerah. Karena pengelolaan daerah itu ada di tangan kepala daerah,”paparnya. (TAB)

Most Popular

To Top