ARB Kalah Lagi, Sahuburua Cs Dipecat – Ambon Ekspres
Trending

ARB Kalah Lagi, Sahuburua Cs Dipecat

Jakarta, AE— Mahkamah Partai Golkar akhirnya menyampaikan putusan terkait konflik kepengurusan Golkar. Hasilnya, kepengurusan hasil Munas Jakarta diakui namun harus tetap mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali. Sementara di Maluku, kubu Zeth Sahuburua Cs siap-siap digusur Paulus Mantulameten Cs.

Menerima hasil Munas Ancol di bawah Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Akomodir ini secara selektif harus memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, dan sikap yang tidak tercela,” kata majelis hakim Mahkamah Partai, Djasri Marin, di Gedung Graha Widya Bhakti I, DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3).

Dia menambahkan, selanjutnya DPP Golkar harus segera melakukan konsolidasi partai mulai dari musyawarah daerah tingkat kota, provinsi. Konsolidasi ini harus dilakukan dilakukan paling lambat Oktober 2016. “Demikian diputuskan rapat Mahkamah Partai tanpa dihadiri Aulia Rahman, anggota masing-masing pada hari Selasa 3 Maret 2015 dan pleno tanggal 3 Maret,” ujar Ketua Mahkamah Partai Muladi.

Dalam putusan ini terjadi perbedaan pendapat antara empat hakim. Hakim Muladi dan Natabaya merekomendasikan empat hal. “Satu, menghindari the winners takes all. Dua, rehabilitasi kader yang dipecat. Tiga, apresiasi pihak yang kalah dalam kepengurusan. Empat, yang kalah berjanji tidak membentuk partai baru,” ujar Muladi.

Adapun hakim Djasri Marin dan Andi Mattalatta berpendapat kalau Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar secara aklamasi adalah tidak demokratis. Hal ini berbeda dengan Munas IX Ancol Jakarta yang pelaksanaannya dinilai sangat terbuka.

Ketua DPP Golkar sekaligus Koordinator Wilayah Golkar Maluku, Hamzah Sangadji saat dikonfirmasi mengatakan, keputusan Makamah Partai secara otomatis akan menggusur kepengurusan Golkar Maluku versi ARB yang dipimpin Zeth Sahuburua dan Fatani Sohilauw. ”Dengan adanya keputusan DPP, maka mereka sudah tidak lagi sebagai pengurus di daerah,”ujar Hamzah kepada Ambon Ekspres via seluler, tadi malam.

Dia menegaskan, kader DPD-DPD Golkar kabupaten/kota yang selama ini berlawanan dengan kubu Agung dalam proses penyelesaian konflik, akan di pecat dan diangkat caretaker untuk menjalankan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Maluku.

Dia juga memastikan Musda Golkar Maluku dalam waktu dekat segera digelar oleh Paulus Mantulemeten yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Maluku.

“Teman-teman yang selama ini melawan, akan diturunkan caretaker. Kalau ada dari mereka yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, dan sikap yang tidak tercela akan kita rangkul. Karena itu, dalam waktu dekat kita akan laksanakan Musda Maluku,” papar dia.

Paulus Mantulameten mengatakan, setelah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengeluarkan SK, pihaknya akan mengambil Sekretariat DPD Golkar Maluku yang berada di Karang Panjang.

“Kan baru diputuskan. Soal Sekretariat itu pasti, kalau pemerintah sudah akui kita, maka otomatis semua aset partai akan kita kelola dengan baik,” kata Mantulemeten.

Mantan anggota DPRD Maluku dua periode ini juga mengimbau seluruh kader Golkar agar tetap bersatu membesarkan partai.”Setelah ini tidak ada kubu-kubuan lagi. Yang ada hanya kubu Golkar. Kader Golkar harus tetap tenang dan berjuang untuk kepentingan rakyat banyak di Maluku,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Sekretaris DPD Golkar Maluku, Piet Manuputty mengaku, belum menangkap secara jelas keputusan Mahkamah Partai. Olehnya itu, ia belum bisa memberikan tanggapan. Sesuai yang diketahuinya, yang disebutkan adalah partai Golkar konsolidasi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota menuju Munas 2016.

“Kan tidak dibilang secara eksplisit bahwa versi AL (Agung Laksono) yang menang atau versi ARB yang kalah khan Itu yang kalah khan?. Sementara amar putusannya belum kami baca, jadi sulit untuk di komentari,” singkat Manuputty via sms, malam tadi. (dtc/TAB)

Most Popular

To Top