Hadler Cs Terancam di PAW-kan – Ambon Ekspres
Trending

Hadler Cs Terancam di PAW-kan

AMBON,AE— Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Maluku versi Djan Faridz akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Syarif Hadler dan kader PPP lainnya yang terafiliasi dalam kepengurusan DPP kubu Romihurmuziy. PAW dilakukan bila upaya persuasif tidak ditanggapi kubu Romi.

Hal ini ditegaskan Ketua DPW PPP Maluku hasil Muktamar Jakarta, Abdul Manan Latuconsina kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (4/3). PAW merupakan penertiban partai yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. “Kemungkinan PAW itu besar sekali. Kita akan tertibkan mereka, meskipun mereka adalah anggota DPRD. Tapi kami akan lakukan tindakan persuasif dulu,” kata dia.

Untuk memastikan hal tersebut, Latuconsina memberikan tenggat waktu terhadap anggota DPRD yang masih tetap bersama kubu Romahurmuziy. “Saya mengimbau kepada kubu Romi, segeralah melaporkan diri dan minta maaf setelah putusan PTUN sebelum ada tindakan. Kalau mau jadi anggota DPRD, maka tertiblah bersama kubu yang menang. Karena ini amanat AD/ART,”tandasnya lagi.

Latuconsina menjelaskan, paska putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Suryadarma Ali, selama 3 hari DPP PPP versi Djan Faridz telah menginstruksikan kepada DPW untuk membangun komunikasi persuasif dengan kubu Romi. Apabila melewati tenggat waktu tersebut, DPW juga diberikan kewenangan penuh untuk mengambil tindakan partai.

“Setelah putusan PTUN 25 Februari, DPW diberikan kesempatan sampai 28 Februari untuk mengajak kubu Romi. Setelah lewati tanggal itu, maka DPW diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan apapun. Karena ini instruksi dari DPP,”jelasnya.

Tindakan diambil berupa pemberhentian tetap dan pemecatan. Menurut dia, PPP versi Muktamar Jakarta telah membuka ruang untuk islah dan upaya tersebut telah dilakukan. “Kalau tidak bisa bina berarti di binasakan. Kalau mereka tidak mau bersama untuk membesarkan partai, maka dianggap pembangkang. Karena itu akan diambil tindakan tegas berupa pemecatan maupun pemberhentian dari kepengurusan,” tegas Latuconsina.

Dari upaya persuasif yang dilakukan sebelum putusan PTUN hingga beberapa hari lalu, beberapa DPC yang awalnya mengikut Muktamar Surabaya, kini telah bergabung dengan DPW yang dipimpinnya atau versi Muktamar Jakarta. Diantaranya, DPC Aru, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Kota Tual.

“Rata-rata ketuanya yang memberikan jaminan. Sementara untuk DPC kota Tual dan Aru terpecah. Sektertais DPC Kota Tual ke Muktamar Jakarta, tadinya ke Muktamar Surabaya juga. Kalau Aru ketuanya saja yang bergabung dengan kami. Sementara DPC lainnya sudah dari awal telah bergabung dengan Muktamar Jakarta,” sebutnya.

Latuconsina mengaku, beberapa petinggi DPW PPP yang sebelumnya dibawa kepemimpinan Syarif Hadler juga telah bergabung, yakni Afras Pattisahusiwa dan Hendra Suat. Sedangkan Kutny Tuhepaly, Abdul Malik Lating dan Abdul Haris Hatuwe sudah berada pada kubu Djan Faridz sejak awal.

“Pengurus DPW yang tadinya sulit ajak diskusi, sekarang sudah merapat ke kubu Djan setelah dilakukan silaturahmi. Paling tidak mereka telah melunak. Jadi teman-teman sudah ada dalam SK DPP Jakarta, maka otomatis mereka itu sudah gabung,”terang dia.

Sebagaimana diketahui, PTUN memenangkan PPP kubu Djan Faridz atau muktamar Jakarta. Kubu Romahurmuziy pun mengajukan. Setelah putusan tersebut, PPP sejumlah daerah mulai mengangkat bendera kemenangan, termasuk Maluku.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Johan Tehuayo menilai, DPW PPP Maluku versi Djan Faridz akan sulit mengambil tindakan pemecatan. Kata dia, apabila komunikasi yang coba dibangun antar kedua kubu berjalan baik, Manan Cs akan mengutamakan resolusi politik.

“Bagi Maluku, tidak dilakukan pemecatan karena berdampak terhadap organisasi dan sikap politik pendukung PPP di Maluku. Tetapi yang akan dilakukan adalah resolusi konflik atau penyamaan presepsi dan kepentingan bersama dan proses penegakan aturan dan mekanisme internal partai,”kata Tehuayo via sms, kemarin.

PPP Maluku secara kelembagaan akan mengalami krisis sumberdaya kader, jika pemecatan tetap dilakukan. Dampaknya, terjadi degradasi kekuatan PPP dalam menghadapi pemilu lokal maupun nasional. Ini yang harus dipikirkan matang oleh kubu Djan Faridz.

“Karena kalau dilakukan pemecatan terhadap kader-kader PPP kubu yang kalah, maka PPP secara kelembagaan akan mengalami krisis sumberdaya kader sehingga akan mendegradasi kekuatan partai dalam menghadapi pemilu lokal maupun nasional di Maluku. Akibatnya PPP mengalami penurunan dukungan suara,”detailnya.

PPP lanjut dia, merupakan partai politik yang di bentuk berasarkan hasil fusi 4 parpol yang beridiologi dan berbasis Islam era pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, setiap menghadapi suksesi kepemimpinan di tingkat pusat maupun menjelang pemilu lesgislatif dan Presiden selalu muncul perbedaan kepentingan di kalangan elit. Bahkan konflik internal dalam infrastruktur partai.

Konflik internal di PPP yang disebabkan perbedaan sikap politik dalam pemilihan Presiden yang kemudian memunculkan dualisme kepemimpinan pada DPP dan meluas pada seluruh DPW di tingkat provinsi, akan berdampak dukungan politik di kalangan basis di berbagai daerah. Karena telah terjadi perpecahan di kalangan elit dan basis PPP.

“Oleh karena itu, dalam rangka membangun peran dan fungsi partai kearah yang baik dan menghindari pembentukan partai baru atau memilih parrtai alternative lain oleh elit PP, maka akomodasi politik merupakan strategi yang harus dilakukan oleh PPP kedepan. Dengan demikian pemecatan kader potensial tidak boleh dilakukan,” kunci master ilmu politik dan pemerintahan Universitas Gajah Mada ini.
(TAB)

Most Popular

To Top