Dishub Ngaku Punya Landasan Hukum – Ambon Ekspres
Amboina

Dishub Ngaku Punya Landasan Hukum

Terkait Tilang Pelanggaran Parkir

AMBON, AE.—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon mengaku memiliki tiga landasan hukum terkait tilang ditempat untuk kendaraan roda dua dan empat. Landasan hukum itu masing-masing dalam UU Lalulintas tahun 2009, Perda No 5 tahun 2011 dan Perwali  No 29  tahun 2014 tentang tentang Parkir Kendaraan pada Tepi Ruas Jalan Umum.

‘’Hal tersebut menjadi dasar hukum untuk di lakukan tilang di tempat,’’ ujar Kabid Darat Dishub Kota Ambon, Dodi Rettop kepada wartawan, kemarin.

Dikatakan, sebelumnya telah dilakukan proses tilang sejak 2014 lalu. Juga telah hadir jaksa untuk ditilang ditempat. Sosialisasi juga sudah jauh-jauh hari dilakukan. ‘’Kalau melanggar berarti Dishub Ambon melakukan pungutan liar. Mustahil ini dilakukan kalau tidak berdasarkan aturan,’’  tandas dia.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Anthony Latuheru yang dikonfirmasi wartawan mengaku baru mengetahui adanya penolakan PN Ambon menyidangkan perkara itu. Hal itu, kata dia, akan dikoordinasikan dengan dishub dan diteruskan ke PN Ambon. “Nanti kami akan bicarakan lebih lanjut dengan dishub. Soalnya saya baru mendapat informasi terkait penolakan berkas tilang yang konon katanya mengacu pada Perwali No 29 tahun 2014,’’ imbuhnya.

Kepala dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon, Pieter Saimima yang di temui diruang kerjanya, mengaku belum bisa memberikan komentar. “Beliau sampaikan belum bisa ketemu wartawan karena masih rapat nanti dihubungi saja kalau ada waktu sebab masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata sekretarisnya.

Salah satu warga Galunggung Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Latif Marasabessy kepada Ambon Ekspres mengaku pernah ditilang dikawasan Waihaong oleh tim penertiban ini. “Kami minta jaksa usut tuntas kasus ini biar perlu kadishub diperiksa kalau benar tilang dilakukan tanpa ada landasan hukum. Saya pernah disidangkan dan disuruh membayar denda tilang,’’ kesal tukang ojek ini.

Anggota DPRD Kota Ambon, Rofik Akbar Afifudin mengaku, pihaknya segera memanggil Dishub Kota Ambon guna membahas persoalan tersebut. “Disayangkan jika masalah ini tidak diselesaikan. Kasihan uang rakyat yang sudah diambil tanpa melewati prosedur pengelolaan kas daerah. Saya juga tidak tahu uang itu lari kemana. Namun harus tetap bertanggung jawab,” ungkapnya. (AID)

Most Popular

To Top