Mantulameten Cs akan Ambil Sekretariat Golkar – Ambon Ekspres
Trending

Mantulameten Cs akan Ambil Sekretariat Golkar

AMBON,AE— Kubu Agung Laksono di Maluku memastikan akan menggunakan Sekretariat DPD Golkar untuk mempersiapkan konsolidasi dan Musyawarah daerah, sambil menunggu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM),

Yassona Laoly menerbitkan SK kepengurusan. Sesuai keputusan Mahkamah Partai paling lambat 7 hari setelah didaftarkan, sudah bisa disahkan.

“Pengesahan kepengurusan Agung Laksono sesuai keputusan Mahkamah Partai Golkar, memberikan waktu paling lambat 7 hari setelah pendaftaran sudah harus disahkan,”ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Maluku kelompok Agung Laksono, Paulus Mantulameten kepada Ambon Ekspres, via Short Message Service (SMS) Kamis (5/3).

Seperti dilansir rmol.com, DPP Partai Golkar hasil Munas IX Jakarta resmi mendaftarkan struktur kepengurusannya di Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (4/3). Hal ini disampaikan, Ketua Bidang Hukum DPP Golkar Lawrence Siburian di kantor Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/3).

Mantulemeten melanjutkan, konsolidasi dan revitalisasi alat kelengkapan organisasi akan dilakukan setelah SK kepengurusan DPP versi Agung Laksono dikeluarkan Kemenkum dan HAM. Dia berharap, dalam waktu dekat sudah ada pengesahan dari pemerintah. Sehingga mempercepat kerja partai di daerah dan DPP.

“Kita baru selesai di Mahkamah Partai dan kemarin sudah mendaftarkan kepengurusan partai ke Kemenkum dan HAM. Setelah itu baru kita akan mulai berkantor di Karang Panjang (lokasi secretariat DPD Golkar Maluku) untuk melakukan kegiatan partai sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Partai dan DPP partai Golkar,” kata mantan anggota DPRD Provinsi Maluku dua periode ini.

Dia juga berharap kader Golkar Maluku taat pada keputusan Mahkamah Partai. Apabila dalam proses konsolidasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat, masih terdapat kader yang membangkan atau melawan amanat MP Golkar, akan diberhentikan dari kepengurusan partai.

“Tentu saja kita berharap semua kader Golkar akan taat pada keputusan Mahkamah Partai dan tidak melakukan pembangkangan. Namun, apabila ada yang tetap membangkang, pasti kena sanksi. Ada dua jenis sanksi, yakni, mulai dari teguran sampai pemberhentian dari keanggotaan partai,” tegasnya.

Jika Musda Golkar Maluku dilaksanakan dan ada kandidat dari kubu Aburizal Bakri dan belum bergabung dengan kubu Agung, dia menganggap tidak masalah. Kata dia, semua kader Golkar punya hak mencalonkan diri dan dipilih.

“Semua kader Golkar punya hak sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPD Golkar Maluku. Kalau ada yang tidak mau bergabung dengan kubu Agung, itu hak mereka. Tapi semua anggota partai Golkar punya hak yang sama,” paparnya.

Disinggung soal komunikasi persuasif dengan Ketua DPD Golkar Maluku versi Aburizal dan juga wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, Mantulameten mengaku belum pernah dilakukannya. Termasuk soal rencana pemakaian Sekretariat DPD Golkar.

“Soal itu, kita belum lakukan pembicaraan dengan kubu Zeth Sahuburua. Nanti saja kalau pemerintah melalui Kemenkum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan Golkar versi Agung Laksono,”ungkapnya.

FINAL DAN MENGIKAT
Fungsionaris DPD Golkar Maluku, Djamil Divinubun menegaskan, keputusan Mahkamah Partai harus ditaati seluruh kader. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang partai politik nomor 2/2011, keputusan Mahkamah partai bersifat final dan mengikat.

“Keputusan Mahkamah Partai itu final dan mengikat. Sehingga kalau itu menjadi dasar bagi partai Golkar kubu Agung untuk mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum dan HAM. Kalau tidak suka, silahkah gugat ke pengadilan,” papar Divinubun, kemarin.

Menurut dia, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) oleh kubu Aburizal tidak menjadi masalah serius bagi mereka untuk melakukan konsolidasi organisasi, setelah Kemenkum dan HAM mengeluarkan SK. ”Semua orang punya hak meminta keadilan hukum sebagai warga negara. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi aturan main yang kita yakini, yah seperti ini di Kemenkum dan HAM,” katanya. (TAB/RMOL)

Most Popular

To Top