PH Yakin Tamher Lolos – Ambon Ekspres
Trending

PH Yakin Tamher Lolos

AMBON,AE— Penasehat hukum Walikota Tual, Mahmud M Tamher, Rony Sianressy mengatakan, optimis kliennya bebas dari jeratan hukum terkait kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004. Dia yakin, majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon akan memutuskan perkara secara adil dan objektif berdasarkan fakta persidangan.

“Dalam proses peradilan, kami sangat yakin bahwa majelis hakim yang menangani perkara ini adalah majelis hakim yang cukup netral, akan memutuskan perkara ini sesuai fakta persidangan,” ungkap Sianressy saat dihubungi Ambon Ekspres via seluler, Kamis (5/2).

Optimismenya didasarkan pada fakta persidangan. Fakta itu, diantaranya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa, terhadap pos anggaran asuransi tersebut, harus dilengkapi dengan administrasi, kalau tidak, uangnya harus dikembalikan. “Dan itu (pengembalian uang-red) telah dilakukan oleh klien kami,” ungkapnya.

Sianressy menyebutkan, hal ini juga diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi ahli yang secara bergantian telah dihadirkan dalam beberapa kali persidangan. Keterangan para saksi tersebut, memperbesar harapan pihaknya, Tamher dapat bebas dari jeratan hukum. “Ada keterangan saksi ahli yang kami hadirkan bahwa kalau sudah pengembalian uang itu, berarti dianggap selesai,” katanya tanpa menyebut identitas saksi ahli tersebut.

Terakhir, kata dia, pihaknya menghadirkan salah satu staf ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Hukum dan Politik, Zudan Arif Fakrulloh sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan, pada Selasa ( 4/3). “Kami meminta secara resmi kepada Mendagri untuk menghadirkan beliau sebagai saksi ahli,” katanya.

Sianressy mengemukakan, kehadiran Zudan Arif Fakrulloh dalam persidangan cukup memberikan ‘angin segar‘ bagi pihaknya. Bukan hanya karena keterangannya dalam persidangan, tapi kehadiran Zudan Arif Fakrullah yang memiliki keahlian tentang pranata hukum dan ahli keuangan daerah ini, menunjukkan adanya keinginan menteri dalam negeri agar kasus dapat diputuskan sesuai fakta persidangan.

“Dari perspektif itu saja, kita sudah bisa menduga bahwa klien kita ini bersalah atau tidak. Tidak mungkin Mendagri mengizinkan saksi ahli ini untuk memberikan keterangan terkait orang yang dituduh melakukan korupsi,” kata dia.

Sejumlah saksi yang telah dihadirkan oleh tim JPU pun memberikan keterangan yang lebih banyak meringankan klien mereka. Kendati demikian, Sianressy mengakui, sebagai penasehat hukum, pihaknya tidak punya kompetensi sedikit pun untuk memberikan jaminan maupun garansi kepada Klien mereka, karena dari sisi hukum, ada kewenangan yang diberikan kepada majelis untuk mengadili perkara ini.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Bobby Kin Palapia yang dimintai tanggapannya menolak untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang ‘nasib’ MM Tamher dan wakilnya Adam Rahayaan di kursi pesakitan. Sebab, kasus ini telah dilimpahkan ke pengadilan. Pihaknya tidak ingin lagi berkomentar.

“Kecuali kalau kasus ini masih di Kejati, baru dapat saya berikan penjelasan. Kan sudah di pengadilan, kita ikuti saja proses persidangannya,” kata Palapia, kemarin.

Kendati demikian, mantan Kasie Intel Kejari Masohi ini menegaskan, pihaknya, terutama tim penyidik dan tim Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini bekerja profesional. Saat ini, pihaknya menghormati proses sidang di pengadilan. “Nanti kita lihat seperti apa putusan majelis hakim, baru kita tanggapi atau tidak,” ungkapnya.

Sekedar tahu, sidang terhadap MM Tamher dan wakilnya Adam Rahayaan akan kembali digelar pada, Rabu (11/3) dengan agenda pembacaan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan ini, sedianya dibacakan dalam persidangan pada, Selasa (4/3), namun gagal dilakukan, karena tim JPU belum siap. (MAN)

Most Popular

To Top