Kompetisi Elit, Partai Pecah – Ambon Ekspres
Trending

Kompetisi Elit, Partai Pecah

AMBON,AE— Perpecahan partai politik besar, macam Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan PAN dinilai sebagai akibat dari perebutan kekuasaan elit. Tiga partai ini juga diprediksi mengalami penyusutan suara seperti PKB jika tidak mampu keluar dari konflik dan memperbaiki manajemen internal.

Hal ini disampaikan pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Johan Tehuayo, kepada Ambon Ekspres via seluler, Jumat (6/3). Perpecahan yang dialami partai politik terutama, partai besar tersebut kemudian melahirkan partai politik yang baru.

“Dengan demikian mengalami distorsi dalam memainkan peran politik di parlemen dan di luar parlemen. Faktor dominan lebih disebabkan pada kompetisi elit politik untuk memperoleh kekuasaan politik di partai, legislatif dan eksekutif,” ujar Tehuayo.

Faktor internal lainnya yang turut berpengaruh terhadap perpecahan pada partai besar adalah masih lemahnya aturan main. Baik secara internal maupun eksternal serta pengelolaan pluralitas akomodatif oleh kalangan pemimpim partai.

Secara eksternal, faktor yang turut menyebabkan adanya perpecahan pada partai besar adalah intervensi dari pihak ketiga. Dalam hal ini bisa dari lawan politik dan juga kekuatan tertentu yang memiliki daya dobrak (kekuatan politik) untuk menciptakan konflik.

Dalam konteks Golkar dan PPP, Tehuayo menilai, modus intervensi lebih terlihat pada permainan opini publik yang kontroversial dan bertujuan untuk mempertajaman eskalasi konflik yang dialami oleh parpol besar. Bisa juga dengan strategi propaganda yang diciptakan oleh kekuatan tertentu dengan tujuan melemahkan peran dan eksistensi partai tersebut.

“Konflik ini kemudian menciptakan kondisi yang tidak stabil pada partai tersebut sehingga mengalami stagnasi atau kevakuman dalam pelaksanaan tugas-tugas politik di tengah masyarakat. Akhirnya, tidak memperoleh dukungan suara pada pemilu,” kata Tehuayo, menjabarkan.

Dalam konteks menghindari atau mengurangi eskalasi potensi konflik di kalangan partai-partai besar, maka proses rekrutmen kepemimpinan politik harus lebih di arahkan kepada figur yang memiliki power (kekuatan) di bidang politik dan ekonomi serta bercirikan kharismatik.

“Serta memiliki basis politik yang konkrit di masyarakat dan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam dunia politik praktis,”sebutnya.

Selain itu juga sistem pengkaderan harus di efektifkan dan di transformasikan pada penguatan idiologi dan platform. Partai juga menggunakan manajemen organisasi yang profesional dengan selalu mengadaptasi dinamika perkembangan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Universitas yang sama, Mochtar Nepa-Nepa. Menurutnya, perpecahan partai besar seperti Golkar,PPP, dan PAN jauh dari perdebatan ideologi dan program partai.

“Saya kira memang perpecahan itu adalah akumulasi dari kekuasaan kepentingan yang kemudian ada gerakan baru untuk memperebutkan kekuasaan di internal partai. Dan tentunya ada intervensi rezim penguasa. Bukan pada persoalan ideologi dan program partai,” papar Mochtar.

Perpecahan partai-partai besar pada era pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) kata Mochtar, sebetulnya memiliki latar belakangan kepentingan kekuasaan sebagai akumulasi munculnya dua koalisi besar, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) Yang hingga kini masih berkepentingan merebut keuntungan politik.

Fragmentasi ini dapat terlihat dari persoalan tarik menarik kepentingan. Kemudian masalah kedekatan hubungan dengan penguasa bahkan sampai pada oligarki partai yang selalu mendominasi mekanisme internal partai.

Menurut dia, intervensi eksternal penguasa (pemerintah) maupun lawan politik, meskipun tidak terlihat secara faktual, nanum jika melihat dari kekuasaan kepentingan maka itu sangat sulit di hindari partai-partai besar itu.

“Misalnya kubu dari partai Golkar yang nyata-nyata ingin keluar dari KMP dan bergabung dengan kepentingan pemerintah, maka sulit bagi publik untuk mengatakan bahwa dibalik kisruh partai tidak ada intervensi pihak lain,” ungkap dia.

Meskipun perpecahan partai bukan merupakan hal baru dalam perkembangan dan pertumbuhan perpolitikan Indonesia, namun lanjut Mochtar, trend itu dapat menimbulkan impresi buruk publik terhadap partai politik.

Citra politik, tentu akan memudar di mata publik. Apalagi jika konflik yang sudah terjadi tidak mampu di kelola dengan baik. Dampak yang dasyat, akan terjadi penurunan atau penyusutan suara pada pemilu. Kemudian, pembentukan partai baru.

“Jika konflik terus berlanjut, maka dapat dipastikan akan menguntungkan partai penguasa saat ini. Dampak selanjutnya bisa jadi, baik Golkar maupun PPP, akan seperti Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang mengalami penyusutan konstituen setelah partai ini pecah menjadi kubu Muhaimin Iskandar dan kubu Almarhum Gus Dur,” kuncinya.(TAB)

Most Popular

To Top