Maluku Jadi Contoh Peningkatan SDM Guru – Ambon Ekspres
Trending

Maluku Jadi Contoh Peningkatan SDM Guru

AMBON, AE— Upaya pemerintah Provinsi Maluku membenahi dunia pendidikan terus didukung pemerintah pusat, setelah dinilai sukses dalam program Gerakan Maluku Gemar Membaca atau GMGM.

Bahkan Maluku kini menjadi model project peningkatan sumberdaya manusia (SDM) guru nasional.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaff yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, M. Saleh Thio, saat menerima kunjungan Direktur Utama Ambon Ekspres, Mahfud Waliulu, beserta staf, di ruang kerjanya, Jumat (6/3).

Menurut gubernur, Maluku dijadikan model project pengembangan SDM guru nasional setelah bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan, Anis Baswedan, di Jakarta pada Minggu (1/3) lalu. Pembicaraan terkait masih banyaknya guru Maluku yang belum berkapasitas pendidikan strata satu (S1).

Sesuai UU nomor 14 tahun 2005 mewajibkan semua guru Indonesia harus berkapasitas pendidikan S1 Pada Desember 2015. “Ini masalah bagi kita, karena ada sekitar 58 persen guru Maluku yang belum berijazah S1 dari sekitar 32 ribu lebih guru. Makanya kami langsung melakukan pertemuan dengan menteri untuk membicarakan hal ini,” terang Assagaff.

Mendengar hal tersebut, katanya, menteri merasa prihatin dan turut mencari solusinya. Solusi dari hasil pertemuan tersebut akan menjadi solusi nasional, karena permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di Maluku, tapi juga di provinsi lain di Indonesia.

 

“Jumlah guru Maluku yang belum sarjana tidak terlalu banyak. Jawa Tengah malah mencapai 50 ribu guru yang belum sarjana,” ungkapnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini akan ada solusi bagi guru Maluku yang belum S1. “Senin (9/3) besok, kami akan ke Jakarta untuk membicarakan teknis model dan modus penanganan guru yang belum S1 di Maluku bersama para Dirjen dan direktur Universitas Terbuka (UT). Karena penanganannya akan dilakukan pada UT sebagai penyelenggara,” lanjutnya.
Disambung oleh Kepala Dinas Pendidikan Maluku, M. Saleh Thio, gambaran penanganan guru yang

belum S1 akan berbeda dengan Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB). Karena akan ditangani oleh UT.

Hal tersebut dilakukan agar guru tidak meninggalkan lokasi mengajarnya atau ke daerah lain untuk kuliah. Sehingga guru dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sambil berkuliah.

Tapi lebih rinci, kata Thio, nanti dibicarakan pada Senin mendatang bersama sejumlah Dirjen pada Kementerian Pendidikan Dasar menengah dan Kebudayaan serta Direktur UT.
Kita tunggu saja kepastian model dan modul yang akan digunakan untuk penanganan guru yang belum

S1 di Maluku. Tapi yang jelas solusi penanganannya sudah ada, bahkan akan dijadikan model project secara nasional karena akan diikuti oleh provinsi lainnya,” pungkasnya. (ADI)

Most Popular

To Top