Sahuburua Mulai Ditinggalkan – Ambon Ekspres
Trending

Sahuburua Mulai Ditinggalkan

AMBON,AE— Keretakan di tubuh Golkar Maluku pimpinan Zeth Sahuburua mulai terjadi. Paska putusan mahkamah partai, sejumlah elit DPD Golkar Maluku dan DPD II memilih bergabung dengan kubu Agung Laksono. Namun mereka harus memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercelah atau PDLT untuk bisa diakomodir dalam kepengurusan.

Pelaksana Tugas (Plt) atau Caretaker Ketua DPD Golkar Maluku versi Agung Laksono, Paulus Mantulameten mengatakan, beberapa elit Golkar Maluku bahkan sudah bertemu langsung dan menyatakan sikap untuk bergabung dengan kubu Agung. Sedangkan komunikasi lewat telepon, sudah banyak kader melakukannya.

“Banyak yang sudah hubungi dan ketemu saya secara langsung. Kalau via telepon meminta bergabung dengan kami ya sudah banyak. Dan kader yang punya kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercelah (PDLT) tentu akan kita akomodir sesuai perintah Mahkamah Partai Golkar,” kata Mantulemeten via seluler, Senin (9/3).

Namun, lanjut Mantulemeten, tidak etis apabila nama-nama elit tersebut di sampaikan ke publik tanpa ada pernyataan resmi tertulis soal sikap mereka. ”Tapi tidak etis kan kalau saya harus sebut nama mereka yang yang gabung dengan kami,”papar dia.

Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam melakukan perekrutan kembali. Siapapun elit, termasuk yang berpengaruh namun tidak memenuhi persyaratan PDLT dan membangkang (melawan) perintah MP Golkar, tidak akan diakomodir dalam kepengurusan Agung.

“Sebaliknya yang tidak memenuhi PDLT tidak akan kita tampung atau kita lepas. Begitu juga dengan kader-kader yang suka berkoar-koar menantang kubu Agung, tidak akan kami tampung,” tandasnya.

Disinggung soal informasi bahwa ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Golkar Maluku, Husein Toisuta ingin berbagung dengan kubu Agung, Mantulameten membantahnya. Kata dia, dari mulai polimik Golkar sampai keputusan mahkamah partai, belum ada pembicaraan dengan Toisuta.

“Soal saudara Husein Toisuta, belum pernah ada pembicaraan dengan pihak kami,” ungkapnya. Begitu juga dengan ketua DPD Golkar Maluku Zeth Sahuburua dan Sekretarisnya, Fatani Sohilauw.” Sampai sekarang belum,”tambahnya dia.

Dukungan dari kader partai Golkar, baik yang ada kepengurusan saat ini maupun non jabatan di Golkar terus mengalir kepada kubu Agung. Karena itu, ia yakin, seluruh kader di kubu Aburizal akan bergabung dengan Agung Laksono, khususnya di Maluku.

“Kami sekarang tidak berjuang sendiri tapi sudah dengan dukungan banyak teman kader Golkar. Baik yang di dalam kepengurusan maupun yang diluar kepengurusan. Pelan tapi pasti, banyak teman-teman mulai merapat dan memberi dukungan. Dukungan itu datang dari kader partai di Ambon maupun dari kabupaten/kota lainnya,”bebernya.

Soal batas waktu terhadap kader Golkar kubu Sahuburua yang mau bergabung, dia memastikan. Namun, kran itu akan ditutup dalam waktu dekat setelah Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona Laoly mengeluarkan SK keabsahan partai Golkar.

“Soal batas waktu, nanti setelah keluarnya pengesahan dari Menkum dan HAM baru kita lihat, bagaimana sikap teman-teman di sebelah (kubu Aburizal-red). Kalau masih membangkang, kita ambil tindakan sesuai perintah MPG,” tandasnya.

Golkar yang menganjurkan rekonsiliasi dan konsolidasi partai. Bagi yang masih membangkang tidak dipecat, namun juga tidak dirangkul.

“Itu berarti memang tidak ada pecat memecat. Kecuali bagi mereka yang nyata-nyata melakukan pembangkangan terhadap keputusan Mahkamah Partai, kita tinggalkan,”akuinya.

Hal senada juga disampaikan Wakil ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Maluku Hendrik Jauhari Oratmangun. Kata dia, berita yang dikeluarkan MP Golkar adalah, melakukan rehablitasi terhadap kader-kader yang sudah terlanjur dipecat sebagai akibat dari konflik Golkar selama ini.

“Memang tidak ada pemecatan terhadap kader yang ada di kubu Aburizal. Karena berita Mahkamah Partai yang menyebutkan bahwa, kepengurusan Agung merehabilitasi semua yang dipecat. Sehingga perlu ditegaskan tidak ada pemecatan,”ungkap Oratmangun, kemarin.

Namun masih senada dengan Mantulameten, Oratmangun menegaskan, yang tidak dipecat belum tentu masuk kepengurusan Agung. Dia menjelaskan, penerimaan kader Golkar kubu Aburizal akan dibuat dalam surat pernyataan sikap resmi dan ditanda tangani oleh mereka yang ingin bergabung.

Dalam surat pernyataan itu, lanjut Oratmangun, terdapat tiga poin yakni, mengakui keabsahan Munas Golkar versi Ancol/Jakarta. Kedua mengakui Agung Laksono sebagai ketua umum Golkar dan ketiga menerima kepengurusan Caretaker Golkar di Maluku yang dipimpian Paulus Mantulameten.

“Jika tidak menaati dan tidak menandatangani, maka kami akan pertimbangkan. Jadi kami tidak main-main dengan surat pernyataan ini. Mereka boleh masuk dan bergabung, namun prosesnya sangat selektif. Kader siapapun yang mau bergabung harus tanda tangan dengan kesepakatan terhadap tiga poin tersebut,”tegasnya.

Menurut dia, kader Golkar yang ingin mengikuti kepengurusan Munas Ancol harsunya sudah mengambil sikap dari sekarang. Pasalnya, bagi mereka yang menunggu sampai adanya keputusan Kemenkum dan HAM, akan dipertimbangkan.

“Jadi mereka yang dari awal menyatakan sikap bergabung itulah yang akan diprioritaskan. Sementara mereka yang akan menyatakan sikap usai keputusan Kemenkum dan HAM, akan kami pertimbangkan. Apakah mereka tetap diakomodir atau tidak dan tentu bersandar pada kriteria PDLT,”jelasnya.

Dia juga mengakui, banyak elit Golkar Maluku dan DPD II di kabupaten/kota yang berkomunikasi dengan pihak Agung. bagi kader yang menyatakan sikap secara tertulis untuk bergabung dengan kubu Agung akan diumumkan ke publik.

Menurut dia, inilah saat yang tepat untuk semua kader menyatu dan mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai Golkar dan sebentar lagi disahkan Menkum dan HAM. “Inilah saat yang tepat bagi teman-teman untuk berbagung bersama untuk kita besarkan Golkar di Maluku,”seruh dia.

Fungsionaris DPD Golkar Maluku, Djamil Divinubun mengatakan, secara umum pihaknya, masih menunggu surat keputusan yang akan dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM dalam minggu ini.
Mengenai pernyataan Yance Wenno soal tidak ada pemecatan, Divinubun mengakuinya. “Itu benar, karena ada dalam putusan Mahkamah Partai Gokkar tanggal 3 Maret 2015. Intinya, konsolidasi organisasi masih dalam rambu aturan partai Golkar sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Partai Golkar,” kunci salah satu kader muda Golkar ini.(TAB)

Most Popular

To Top