Soal Sekprov, Tak ada Pertimbangan Politik – Ambon Ekspres
Trending

Soal Sekprov, Tak ada Pertimbangan Politik

AMBON, AE— Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan, penentuan calon sekretaris provinsi Maluku akan tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Persyaratan yang ditentukan dalam aturan formal tetap menjadi dasar utama, diantaranya jenjang kepangkatan.

Aspek kepentingan politik akan dihindari dalam proses pergantian Sekprov. Sekprov baru harus mampu bekerja sama dengan semua pihak demi kepentingan masyarakat di daerah ini. Namun, hingga kemarin, pengusulan nama calon Sekprov ke Menteri Dalam Negeri belum dilakukan. “Harus figur yang terbaik,” kata gubernur kepada Ambon Ekspres, Senin (9/3).

Mantan Sekprov Maluku ini mengatakan, jabatan Sekprov adalah jabatan tertinggi birokrasi pemerintahan, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik pelaksanaan program pembangunan. Sehingga, figur yang akan diangkat harus dapat menggerakkan potensi birokrasi secara efektif dan efesien.

Orang nomor satu di Maluku ini menjelaskan, aturan formal tentang pengangkatan PNS pada jabatan sekprov menjadi dasar utama penentuan. Disamping itu, juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat tentang siapa yang layak untuk menggantikan Ros Far-Far nanti. Ini penting agar sekprov baru nanti dapat diterima oleh semua elemen dalam masyarakat.

Menyoal kapan nama calon sekprov diusulkan ke Mendagri, Assagaff mengakui hingga kemarin belum mengusulkan nama-nama ke Menteri dalam negeri. Namun itu segera dilakukan bila Far-Far akan meninggalkan jabatan karena masa kerja telah berakhir sebagai pegawai negeri sipil.

“Sekprov sekarang kan belum pensiun, memang tidak lama berakhir masa jabatan. Jadi pasti diangkat sekprov yang baru. Kita bersabarlah. Yang pasti, saya pilih figur yang bisa bekerja sama dengan saya, bekerja sama dengan DPRD, dan juga disenangi oleh masyarakat. Dapat memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Assagaff mengaku, dalam hal penentuan calon sekprov bukan hal sulit baginya. Namun, dia menampik untuk menyebut siapa saja yang akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk diputuskan salah satunya menjadi Sekprov yang baru. “Nanti saja, pada waktunya juga masyarakat akan tahu,” kuncinya.

Sementara itu, Erik Rumluan mantan coordinator PMII wilayah Maluku, mendukung sikap tegas pemerintah untuk tetap menggunakan aturan kepegawaian dalam menentukan pengganti Far-Far. “Ya, memang harus begitu. Pertimbangan politik dikesampingkan, lalu kepentingan profesionalitas yang diutamakan,” kata dia.

Soal nanti siapa yang dipilih, kata aktivis muda ini, tidak masalah, sepanjang aturan sudah dipakai, karena Kemendagri juga punya otoritas. “Jadi saya kira, apa yang disampaikan gubernur patut didukung. Apalagi beliau mau mendengar aspirasi rakyat. Ini kita harus dukung,” tandas dia.

Siapa yang menurut dia pantas menjabat sekprov, Rumluan menolak menyebutnya. “Tidak penting lah. Yang penting, keputusan gubernur didasarkan pada petunjuk aturan, lalu aspirasi rakyat, kemudian orangnya berkualitas, dan benar-benar mengabdi pada rakyat. Dan satu lagi, bisa bekerjasama dengan gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata dia. (MAN)

Most Popular

To Top