Tarif Jumbo, Dampaknya Korupsi Jumbo – Ambon Ekspres
Trending

Tarif Jumbo, Dampaknya Korupsi Jumbo

AMBON, AE— Keputusan sejumlah partai politik untuk memungut biaya dari para bakal calon bupati kabupaten Seram Bagian Timur, patut disayangkan. Selain karena tidak diperbolehkan oleh aturan, mekanisme ini juga menjadi penyebab terciptanya pemerintahan yang korup.

Sejumlah pengamat politik dan pemerintahan mengungkapkan, kendati penentuan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah adalah wewenang partai politik, tapi bukan berarti harus melanggar aturan yang berlaku.

“Jadi secara aturan normatif, tidak ada kebebasan lagi kepada partai politik, ketika memberikan rekomendasi, kemudian harus ada semacam biaya politik,” kata pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti), Johan Tehuayo, Senin (9/3).

Tehuayo menegaskan, dengan adanya mekanisme seperti itu, sangat berpotensi menimbulkan tindak penyalahgunaan wewenang (korupsi) oleh bakal calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi parpol tersebut, bila kemudian dia menang dalam pemilukada.

“Ini bisa menyebabkan tindakan korupsi. Bakal calon yang sudah keluarkan uang banyak saat ini, bila menang, pasti mengembalikan modal politiknya itu, kalau bisa, ya harus untung. Caranya, sangat mungkin dengan tindakan korupsi,” ungkapnya.

Diakuinya, mekanisme seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Dalam pemilukada di beberapa daerah juga berlaku. Bahkan dana yang disetor jumlah lebih besar, bisa mencapai milyaran rupiah. Namun, dengan diberlakukannya aturan baru yang melarang hal ini, seharusnya dipatuhi oleh para petinggi partai politik yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi.

“Sekarang, itu sudah ada aturannya, sehingga partai politik yang memberikan rekomendasi kepada bakal calon tidak boleh lagi ada pungutan dari bakal calon,” tegas Tehuayo.

Dia menambahkan, dengan mekanisme pemungutan biaya, sangat mungkin partai politik tidak selektif dalam menentukan figur yang mendapat rekomendasi. Penilaian atau pertimbangan akan lebih banyak didasarkan pada kontribusi figur kepada partai dalam bentuk uang.

Memang parti politik memiliki wewenang untuk merekomendasikan kader di internal partai itu sendiri atau memberikan kesempatan kepada figur dari luar partai untuk merebut rekomendasi partai. Tapi bukan berarti, pungutan biaya pendaftaran diberlakukan.

“Sehingga, faktor kompotensi figur atau yang dianggap memiliki popularitas dan memiliki kapabalitas, menjadi pertimbangan pada urutan kesekian. Alhasil, figur yang direkomendasikan tidak sesuai keinginan masyarakat, tapi keinginan pengurus partai,” kata dia

Pengamat poltik dan pemerintahan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Josephus Noya mengemukakan, pemberlakukan pungutan biaya oleh partai politik menjadi indikasi, pengurus partai tersebut belum mampu secara etika untuk menyiapkan pemimpin masa depan di Kabupaten SBT.

“Partai seharusnya tampil sebagai penyaring, mana calon pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat dan mana yang tidak. Bukan tampil dengan mekanisme yang justeru memperbesar pesimisme masyarakat terhadap partai politik,” jelasnya, kemarin.

Apalagi, lanjut Noya mekanisme ini telah dilarang melalui aturan resmi. Pengurus partai harus taat aturan. Jangan selalu mendapat cibiran dari masyarakat karena sikap seperti ini.

Dia juga tidak menampik bila pungutan ini menjadi penyebab terjadinya tindakan korupsi setelah figur yang direkomendasikan, menang dalam hajatan demokrasi lima tahunan itu. Semakin besar yang dikeluarkan, semakin besar pula potensi untuk mengambil uang rakyat dengan cara yang salah.

“Orang sudah keluarkan uang yang banyak, ketika terpilih, pasti ingin mengembalikan uangnya itu. Bisa saja dia korupsi uang negara. Makanya, pungutan oleh pengurus partai ini, juga bisa menjadi penyebab tindakan korupsi itu,” tegasnya.

Noya menandaskan, partai politik punya wewenang untuk merekomendasikan kader sendiri atau figur dari luar. Tapi harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif. Popularitas, kemampuan serta moral bakal calon harus diutamakan.

“Karena itu, masyarakat di sana (Kabupaten SBT) harus selektif dalam menentukan pilihan. Jangan sampai memilih figur yang tidak mampu dalam memimpin daerah itu. Pilihlah figur yang punya kemampuan, punya rekam jejak yang baik,” pesan dia (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!