Warga Liang Dambakan Raja Defenitif – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Warga Liang Dambakan Raja Defenitif

MASOHI,AE—Hampir mamasuki lima tahun Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah belum juga menggelar proses pemilihan raja. Negeri setempat masih dikendalikan Pejabat Sementara (Pjs).

Warga menginginkan adanya pemerintahan adat yang defenitif. Haichal Samual tokoh pemuda mengungkapkan selaku masyarakat adat sangat berkepentingan untuk menjelaskan proses adat dan budaya yang hidup di negeri Liang.

Penting, agar proses pemilihan raja defenitif nantinya berlangsung sesuai harapan masyarakat. “Kami selaku masyarakat hukum adat berkepentingan untuk menjelaskan proses adat dan budaya sehingga suksesi nanti semua berjalan dengan baik,” ujar kepada Ambon Ekspres.

Negeri Liang, sebutnya terhimpun tiga Soa yaitu Soa Sitanala, Soa Renawasa, dan Soa Haturessy. Ketiga Soa besar tersebut menghimpun beberapa marga dimana Soa Sitanala dengan mata rumah parentah adalah Samual. Struktur tersebut katanya mesti didudukan dan dijelaskan sehingga tidak menimbulkan klaim maupun konflik internal dalam masyarakat.

Kaitan dengan itu, sesuai adat dan budaya seorang raja yang telah habis masa jabatan maka roda pemerintahan harus diserahkan kepada ketiga soa dimana soa Sitanala sebagai soa parentah.  “Penting sebab praktek pengangkatan Pjs tidak pernah ada koordinasi dengan soa-soa,” jelas Somoal.

Untuk itu dia meminta Pemkab  Malteng  dapat menyikapi tatanan adat di Negeri Liang secara arif dan bijak,  berikut menyikapi kondisi pemerintahan yang masih dijabat Pjs. Bukan tanpa alasan, malainkan merujuk pada Perda nomor 1 tahun 2006, tentang pemerintahan negeri adat yang melindungi hak asal usul istiadat satu negeri.

“Olehnya, saatnya kami mempunyai raja defenitif,  sehingga berbagai persoalan terlebih dulu diselesaikan dengan pendekatan adat,bukan hukum positif,” terang dia, Senin, (9/3).

Serupa ditegaskan, Syamsul Arif Mony agar kepala bagian pemerintahan mengambil langkah konkrit dalam pembentukan saniri negeri dan perangkat adat di negeri Liang sesuai Perda nomor 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri.

“Jangan cuma diam dengan kondisi ini, karena masih banyal lagi negeri lainnya dengan kondisi serupa salah satunya Liang,” tegas wakil ketua bidang hukum dan HAM DPD KNPI Maleng itu.

Bersamaan dengan itu Ketua Gerakan Pemuda Anshor Malteng, Muhammad. Ikhsan berharap untuk bersama-sama melihat persoalan pemerintahan negeri. “Kami akan minta hearing dengan komisi A terkait masalah pemerintahan negeri,” imbuh Ikhsan.(CR12)

Most Popular

To Top