Mahasiswa Unidar Dikorbankan – Ambon Ekspres
Trending

Mahasiswa Unidar Dikorbankan

AMBON,AE— Kisruh Dualisme kepemilikan antara Yayasan Darusalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku terhadap Universitas Darussalam (Unidar), tak hanya masuk ranah hukum. Kopertis Wilayah XII juga telah memutuskan menghentikan seluruh pelayanan di universitas tersebut.

Keputusan ini tertuang dalam surat Kopertis wilayah XII bernomor 305/K12/KL/2015, sebagaimana salinannya diterima Ambon Ekspres. “Jadi kami telah menerima surat keputusan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII, yang menyatakan agar menghentikan seluruh proses kegiatan pelayanan yang berlangsung di Unidar melalui Kopertis wilayah XII di Ambon,” ungkap Made Rahman Marasabessy kepada koran ini kemarin.

Berdasarkan surat keputusan itu, lanjut Marasabessy, rektor Unidar, secara otomatis harus menghentikan proses pelayanan dalam bentuk apapun di lingkup Universitas. Karena jika dilakukan, hal itu dianggap illegal.

“Suratnya sudah jelas. Jadi harus dihentikan. Namun untuk mahasiswa yang sementara menimbah ilmu di Unidar, akan kami akomodir,” katanya.

Terlebih lagi, kata Marasabessy, bagi mahasiswa yang telah membayarkan uang Semester, uang seminar, maupun uang ujian, diharapkan menunjuk kwitansi penyetoran. Sehingga, akan menjadi bukti bagi mahasiswa. Agar nantinya, para mahasiswa itu akan diakomodir oleh Yayasan Darussalam Maluku.

“Untuk para mahasiswa tidak perlu khawatir. Karena baik yang sudah membayar maupun yang belum membayar uang semester dan uang-uang lainnya, harus tunjukan bukti penyetoran. Dengan begitu, akan diakomudir. Jadi jangan kuatir, “bebernya.

Ditambahkan, dalam surat yang dikeluarkan Kopertis wilayah XII, pelayanan Unidar akan dihentikan jika konflik dualisme ini diselesaikan secara hukum.

Sementara itu, Presidium Mahasiswa (Presma) Unidar, Abdul Rahman Ohorella, beberapa hari lalu menghimbau, agar pihak-pihak yang sementara terlibat sengketa, jangan melibatkan mahasiswa Unidar.

Karena menurutnya, perkara antara yayasan, biarlah itu menjadi persoalan hukum. Sehingga, diharapkan agar perkara tersebut tidak mengganggu aktivitas perkuliahan.

“Perkara tetap perkara. Ini hanyalah perang antara dua yayasan. Kami berharap agar permasalahan dua yayasan ini, tidak berdampak pada proses perkuliahan di Unidar,” ungkap Ohorella.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa Unidar, Sahril Voth, lebih menekan pada putusan akhir kasus ini di PN. Karena, Voth berharap agar majelis hakim yang mengadili perkara ini, nantinya dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya demi mempertimbangkan kepentingan banyak orang, dalam hal ini mahasiswa Unidar.

Untuk diketahui, Yayasan Darussalam Maluku, menggugat Yayasan Pendidikan Darussalam (tergugat I), Notaris M Husain Tuasikal (tergugat II) dan Kementerian Hukum dan HAM RI Cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (tergugat III).

Yayasan Darussalam Maluku mengklaim bahwa kepemilikan mereka sah, setelah peralihan dari Yayasan Darussalam. Namun dalam menjalankan peralihan tugas dan tanggung jawab pengelolaan seluruh harta kekayaan (aset-aset) yayasan, Universitas Darussalam menolaknya dengan alasan adanya akte perubahan atas akte notaris Nomor : 01 tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 sebagaimana akta Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 dengan nama tergugat I (Yayasan Pendidikan Darussalam) yang dibuat oleh tergugat II dan tergugat III.

Akibat hal tersebut, Penggugat mengatakan, perbuatan perubahan akta yang dilakukan tergugat II dan tergugat III tidak prosedural sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Yayasan Darussalam. Karena itu perubahan tersebut jelas-jelas melanggar hukum, yakni perbuatan melawan hukum. (AFI)

Most Popular

To Top