Sahuburua Cs Tamat! – Ambon Ekspres
Trending

Sahuburua Cs Tamat!

Seluruh Ketua DPD II Diganti

AMBON,AE— Konflik panjang partai Golkar akhirnya berakhir. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, akhirnya mengesahkan DPP Golkar versi Agung Laksono. Seluruh Ketua DPD II Golkar akan diisi caretaker untuk mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah Golkar Maluku dan DPD II kabupaten/kota.

Kepastian pengesahan tersebut termaktub dalam Surat Keputusan (SK) nomor SK M. H H. AH.11.03-26,tanggal 10 Maret yang di tanda tangani Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly. SK ini menjadi rujukan bagi kubu Agung Laksono untuk menjalankan roda organisasi.

Koordinator Wilayah Timur Partai Golkar, Hamzah Sangadji, saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya telah menerima SK tersebut. Untuk mempercepat proses konsolidasi di DPP maupun daerah, lanjut Hamzah, dalam waktu dekat akan ditunjuk Caretaker DPD II Golkar seluruh kabupaten/kota untuk pelaksanaan Musda.

“SK Menkum dan HAM sudah keluar hari ini (kemarin-red). Rapat Pleno resmi sebelumnya sudah ditetapkan bahwa pembentukan Caretaker ketua di seluruh DPD Golkar Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk konsolidasi,” ujar Hamzah saat dikonfirmasi langsung dari Jakarta soal keputusan Menkum dan HAM tersebut via seluler, Selasa (10/3).

Hamzah kembali menegaskan, dengan dikeluarkannya SK dari Menteri Yassona Laoly, seluruh aktivitas kepartaian Golkar di Maluku, baik internal maupun eksternal dibawa kendali Caretaker ketua DPD Golkar Maluku, Paulus Mantulameten.

“Perlu kita tegaskan, untuk Golkar Maluku saat ini dibawa kendali Poly Mantulameten. Begitu juga dengan Pilkada kabupaten di Maluku,”tandas mantan anggota DPR RI asal Maluku ini.

Dalam waktu singkat, kata dia, DPD Golkar Maluku pimpinan Paulus Mantalameten akan mengeluarkan SK Caretaker di seluruh DPD II Golkar kabupaten/kota untuk konsolidasi dan persiapan Musda DPD I Golkar Maluku.

“Jadi seluruhnya akan di caretakerkan. Karena sudah selesai masa kepengurusan dan jabatan mereka. Jadi melalui konsolidasi itu, akan diturunkan Caretaker di seluruh daerah untuk melaksanakan Musda tingkat II. Setelah itu baru dilakukan Musda DPD Golkar Maluku,”jelasnya.

Terpisah Mantulemeten menambahkan, kader-kader ataupun ketua-ketua DPD II Golkar kabupaten/kota yang masih melawan instruksi DPP dan Mahkamah Partai serta keputusan resmi dari Menkum dan HAM akan digantikan.

“Dalam waktu dekat kita akan gantikan ketua-ketua DPD II yang masih lakukan perlawanan terhadap caretaker. Bagi yang masih loyal akan dipertimbangkan untuk dilanjutkan tanggung jawabnya memimpin partai,” jelas Mantumeleten.

Disinggung soal kepastian Musda DPD II maupun DPD I Golkar Maluku, mantan anggota DPRD Maluku dua periode ini mengaku, masih menunggu Petunjuk teknis (Juknis) dari DPP. Begitu juga mekanisme perekrutan calon kepala daerah.

“Musda kita tunggu petunjuk teknis dari DPP. Mekanismenya Musda I akan digelar duluan, barulah Musda II. Mengenai penjaringan kepala daerah juga masih menunggu petunjuk dari DPP. Tentu dan pasti dalam waktu dekat sudah bisa dikeluarkan Juknisnya,”papar dia.

Mantulameten juga menyerukan dan mengajak seluruh kader Golkar dan masyarakat Maluku untuk mendukung kepemimpinan Agung Laksono demi kejayaan Golkar dan kesejahtarakan masyarakat.

”Selain itu, perlu kita sampaikan kepada kader Golkar dan masyarakat Maluku bahwa mulai hari ini tongkat komando kepemimpinan partai Golkar berada di tangan Agung Laksono. Mari bersama kita dukung kepemimpinan pak Agung untuk kejayaan partai demi kesejahteraan rakyat Maluku,” imbuhnya.

BERSANDAR PADA SK MENKUMHAM
Ketua KPU Maluku, Musa L Toekan mengatakan, sampai saat ini pihaknya tetap bersandar pada SK Menkum dan HAM dalam proses penerimaan dan verifikasi berkas calon kepala daerah yang diusulkan Golkar. Namun, Teokan mengaku, hingga kemarin belum mendapatkan informasi resmi dari KPU RI terkait SK Menkum dan HAM tersebut.

“Intinya terkait Golkar KPU akan mengakui pengusulan kepala daerah atau rekomendasi dari partai yang telah disahkan Kemenkum dan HAM. Untuk itu, KPU akan lakukan verifikasi berkas pencalonan dari partai yang sah berdasarkan SK Menkum dan HAM,” ujar Toekan via seluler,kemarin.

Dia mengaku, sangat mudah mengetahui kepengurusan Golkar mana yang sah soal pencalonan kepala daerah. Pasalnya kata dia, Pilkada 2015 dilakukan serentak. Sehingga upaya pemalsuan rekomendasi dengan mudah terverifikasi oleh KPUD.

“Kami akan menunggu instruksi dari KPU RI. Karena mereka diberikan kewenangan menyampaikan konflik partai ini. Mudah saja karena ini bukan domain KPU Maluku saja, tapi daerah seluruh Indonesia sebab Pilkada diselenggarakan secara serentak,”jelas dia.

Verifikasi penting dilakukan, karena menurut KPU, sampai dengan kemarin kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau.”Sebab memang kami masih mengetahui kepengurusan yang sah adalah Munas Riau,”tambahnya.

Untuk meyakinkan KPU RI, Hamzah mengatakan, dalam waktu dekat kubu Agung Laksono akan menyampaikan SK Menkum dan HAM tersebut. Hal ini kata dia, sangat penting dan mendesak karena terkait dengan penjaringan bakal calon kepala daerah.

“Soal Pilkada, DPP Golkar akan menyampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bahwa yang berhak mencalonkan kepala daerah itu adalah kepengurusan Golkar yang telah disahkan Kemenkum dan HAM yakni Agung Laksono,” tambah Hamzah. (TAB)

Most Popular

To Top