Sopir Kaget Ditagih Rp 120 Ribu per Bulan – Ambon Ekspres
Amboina

Sopir Kaget Ditagih Rp 120 Ribu per Bulan

Mangadu ke DPRD Kota Ambon

AMBON, AE.—Tidak terima dengan sikap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon yang seenaknya menarik pajak retribusi Rp 120 ribu per mobil, puluhan sopir pangkalan taksi plat hitam di Amboina (samping pusat pertokoan Ambon Plaza) mendatangi DPRD Ambon.

Mereka mengaku kesal, karena sebelumnya tidak ada sosialisasi yang dilakukan Dishub Ambon agar tiap bulan membayar retribusi sebesar Rp 120 ribu. Pasalnya, dari 80 unit mobil taksi plat hitam itu, hanya 11 mobil yang mendapat  lokasi parkir.

Samad Boy (58) selaku koordinator pangkalan taksi ini mengatakan, saat ini para supir sangat kecewa dengan sikap Dishub Kota Ambon yang menarik retribusi Rp 120 ribu per bulan tanpa melakukan sosialisasi kepada para sopir.

Menurutnya, sosialisasi pernah dilakukan sekali saja, tetapi tidak membahas soal pungutan Rp 120 ribu. “Kita ada sekitar 80 mobil. Kita diharuskan membayar parkir Rp 120 ribu per bulan untuk tiap mobil. Sementara yang terdaftar atau mendapat lokasi parkir hanya 11 mobil. Sisanya dibiarkan saja. Kok aturannya seperti begini ?” heran Boy kepada wartawan di DPRD Ambon, Rabu (11/3).

Pria berambut putih ini mengaku, sebagian sopir yang tidak mendapat lahan parkir terpaksa harus parkir di sepanjang Jalan AY Patty yang kemudian akan ditarik retribusi parkir sebesar Rp 2 ribu setiap kali parkir.

“Sepengetahuan kita, belum ada aturan mobil harus bayar retribusi tiap bulan sebesar Rp 120 ribu. Karena ada kejanggalan dari Dishub Kota Ambon. Apalagi mereka datang berkelompok dengan aparat keamanan untuk memback-up mereka,” kesal Boy.

Hal senada juga disampaikan sopir lainnya, Arsad Ohorella. Menurut dia, selama ini belum ada pemberitahuan dari dishub agar para sopir diharuskan membayar pajak per bulan dengan jumlah tersebut. “Kami dengan keras menolak karena sepanjang kita parkir belum pernah terjadi seperti ini. Tujuan kami ke DPRD ini adalah meminta kejelasan.

Apakah sebelumnya sudah ada koordinasi dengan DPRD terkait pajak tersebut. Apakah benar kita harus membayar Rp 120 ribu ?” tanya Ohorella.

Menurut dia, pihaknya pasti akan mematuhi peraturan pemerintah asalkan ada lahan parkir buat mereka. ‘’Kita sanggup membayar jika itu memang sesuai peraturan. Masa kita tidak kebagian lahan, tetapi harus bayar ? Belum lagi kita parkir di Jalan AY Patty itu juga kita bayar,” tambahnya.

Menurutnya, dishub perlu melakukan sosialisasi terkait pajak yang diberlakukan seluruh sopir angkutan plat hitam. Karena 2 temannya sempat digembosi ban mobil mereka karena tidak membayar pajak tersebut karena sedang makan.

“Sebelumnya ada 2 rekan kita digembosi ban lantaran tidak mengetahui ada petugas dishub bersama petugas lainnya melakukan penagihan. Tetapi ketika dia datang, ban mobilnya sudah digembosi. Kata salah satu aparat Polisi Militer (POM) yang menggembosi,” bebernya.

Arsad mewakili rekan-rekan berharap, Dishub Ambon segera menyiapkan lahan atau lokasi untuk keseluruhan mobil yang beroperasi agar bisa mendapatkan tempat parkir yang layak. “Kami akan mengikuti keinginan dishub asalah disediakan lahan parkir. Karena lahan parkir yang ada ini tidak bisa menampung keseluruhan mobil,’’ tutur dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Ambon, Rofik Akbar Afifudin mengaku, pihaknya akan segera memanggil dishub untuk mempertanyakan soal kebijakan tersebut. “Kita akan segera pertanyakan permasalahan ini kepada dishub. Apakah benar Rp 120 ribu itu sesuai aturan ?

Kita juga akan menanyakan soal sebagian sopir yang tidak mendapat lahan parkir dan harus membayar lebih ketika parkir di Jalan AY Patty,” jawab Politisi PPP ini.

Dirinya menilai, setelah menerima masukan-masukan dari para supir angkot, maka akan segera memanggil dishub dalam waktu dekat dan juga perwakilan dari para sopir untuk bersama-sama mencari solusi. (ISL)

 

Most Popular

To Top