Kubu Sahuburua Cs Menantang – Ambon Ekspres
Trending

Kubu Sahuburua Cs Menantang

AMBON,AE— Dugaan pemalsuan mandat yang dilakukan oleh DPD II Golkar kabupaten/kota seluruh Indonesia turut menyeret nama Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon Yance Wenno.  Wenno diduga melakukan pemalsuan tanda tangan pada surat mandat Golkar kota Ambon untuk mengikuti Musyawarah Nasional Golkar yang digelar kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta.

Secara kolektif kan beberapa DPD II yang mengikuti Munas Ancol diduga melakukan pemalsuan atau memanipulasi tanda tangan pada surat mandat dan telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Nah salah satu satunya di DPD Golkar Kota Ambon,”ungkap wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Kota Ambon, Max Hehanussa kepada Ambon Ekspres, Rabu (11/3).

Dugaan pemalsuan tanda tangan mandat atau rekomendasi ini lanjut Hehanussa juga telah dikonfirmasikan ke Sekretaris DPD Golkar Kota Ambon, Kornelis Lakotany. ”Jadi saudara Yance Wenno meminta suapaya Lakotany menandatangani mandat tersebut. Akan tetapi beliau (Kornelis-red) tidak mau, makanya Yance atau orang suruhannya yang menanda tanganinya. Kan dalam mandat harus ada tanda tangan sekretaris juga,”bebernya.

Hehanussa optimis, kubu Aburizal Bakrie akan tetap menemui jalan kebenaran pada konflik Golkar. Dia menilai, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly membiat keputusan yang syarat kepentingan.

“Harusnya sebagai seorang Menteri, pak Yassona bisa menduduk betul aturan perundang-undangan baru mengeluarkan keputusan. Sebab keputusan Mahkamah Partai Golkar jelas bahwa tidak ada yang kalah dan menang,”katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Angkatan Muda Golkar(AMPG) Maluku, Rony Sianressy secara terpisah. Kata dia, hasil koordinasi dengan DPP, beberapa DPD II Golkar, termasuk melakukan manipulasi tanda tangan surat mandat.

“Salah satunya Golkar kota Ambon yang memanipulasi tanda tangan surat mandat untuk mengikuti Munas Ancol. Sekretaris DPD Golkar Kota Ambon Kornelis Lakotany telah dikonfirmasi secara resmi dan siapa yang melakukannya silakan siap-siap,”papar Sianressy.

Dia mengungkapkan, rapat konsolidasi kubu Aburizal Bakrie yang menghadirkan seluruh DPD II di Jakarta, Selasa (10/3) malam melahirkan beberapa kesimpulan dan keputusan. Yakni menilai mandat untuk mengikuti Munas Ancol adalah dipalsukan dan surat keputusan Menkum dam HAM merupakan kekeliruan intepretasi hukum.

“Karena itu, juga telah diputuskan untuk dilaporkan oknum-oknum di DPD-DPD II tersebut. Kemarin sekitar jam 10 pagi, sekitar 5000 lebih ketua DPD II Golkar kabupaten/kota melapor ke Bareskrim Polri dan di terima oleh penyidik. Dalam waktu dekat akan melakukan proses penyidikan,” ungkapnya.

Dikatakan, pihaknya tetap bersandar pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk meluruskan konflik Golkar. Olehnya itu, dia menilai surat Menteri Hukum dan HAM, hanya bersifat pemberitahuan bukan pengesahan karena tidak tertera nomor surat.

Majelis Mahkamah Partai Golkar lanjut dia, mengeluarkan putusan berbeda terkait dualisme kepengurusan partai beringin itu. Dua anggota majelis MPG, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta, memutuskan menerima kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Adapun majelis Muladi dan HAS Natabaya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Aburizal Bakrie di Mahkamah Agung.

“Maka dalam amar putusannya tidak ada keputusan untuk menentukan siapa menang dan kalah. Yang disampaikan di amar putusan hanyalah pendapat pribadi hakim yang diwakili Muladi dan Natabaya disatu pihak dan serta Andi Mattallata dan Jasri Marin,”urainya.

Terpisah Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotan (OKK) DPD Partai Golkar Maluku, Husein Toisuta mengaku, keputusan Menkumham terlalu politis, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan suatu kubu yang menang.

“Kita sudah ikuti penjelasan pemerintah yakni Kemenkumham, artinya itu berbentuk surat kepada AL untuk mengatur pengurusan. Kita kelompok ARB tentunya menanggapi persoalan ini secara politis. Dan surat yang dikeluarkan memang politisnya terlalu tinggi. Karena hasil dari Mahkamah Partai tidak memenangkan siapa-siapa, artinya draw, dengan beberapa catatan harus islah atau menempuh jalur pengadilan,” ungkap Toisuta kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Rabu (11/3).

Toisuta juga menilai, Munas Ancol/Jakarta versi Agung terindikasi menggunakan mandat palsu. Pasalnya saat Munas dilaksanakan tidak dihadiri oleh ketua-ketua atau sekretaris DPD dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Munas yang resmi itu, ketika dihadiri Ketua DPD dan Sekretaris DPD sesuai dengan SK. Dan DPD kabupaten/kota semuanya mengumpulkan SK asli, dan ketika dibawa kesana, ternyata itu memang dinyatakan palsu,”terangnya.

Wakil Ketua DPRD Ambon ini menilai, sesuai keputusan bersama akan mengembalikan permasalahan ini kepada pengadilan untuk bisa menetapkan. Walaupun, lanjut dia, SK Menkumham itu hanya berbentuk hal biasa, dan tidak dihiraukan oleh kubu ARB.

“Kalau sudah diputuskan siapa yang menang oleh Mahkamah Partai, maka pemerintah yang harus mengeluarkan SK, tapi nampaknya belum ada,” tuturnya.

“Bisa saja jalur hukum yang sedang ditempuh yaitu pemalsuan mandat dilaporkan kepada kepolisian kemudian PTUN menyangkut permasalahan keputusan menhukam kemudian dilaksanakan adalah pengadilan negeri agar keabsahan dari kepengurusan itu jelas,” tambahnya.

Sementara untuk pilkada, menurut Toisuta, permasalahan Golkar saat ini tidak menghambat jalannya pilkada, karena sudah ditetapkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) No 1 dan 2 oleh DPP Golkar versi ARB, tentang pelaksana Musda tahun 2016 mendatang dan pilkada kabupaten/kota.

“Saya kira agenda KPU bulan depan sudah membuka pendaftaran. Dan tugas kita tetap membuka pendaftaran. Karena rekomendasi yang sah itu adalah rekomendasi yang ditandatangani ARB dan Idrus Marham yang kembali ke Munas Riau. Jadi tidak pengaruh. Untuk itu, polimik ini pasti ada rujukan untuk mempersatukan semua kader yang betul-betul Prestasi Dedikasi Loyal dan Tidak Tercela (PDLT),” tutupnya. (TAB/ISL)

Most Popular

To Top