Lahan SLB Batu Merah Digugat – Ambon Ekspres
Amboina

Lahan SLB Batu Merah Digugat

AMBON, AE.—Lahan yang diatasnya berdiri bangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Batu Merah digugat ke Pengadilan Negeri Ambon. Gugatan itu dilayangkan Khoe T Jaoe dan Richan Kusno lewat kuasa hukumnya Hi Zainal A R Rumalean.

Gugatan dilayangkan kepada tiga pihak yang dianggap telah merugikan kliennya. Sebagaimana salinan gugatan yang diterima Ambon Ekspres, bernomor 05/ADV.ZARR/II.1/III/2015, Rumalean melayangkan gugatan kepada Kepsek LB sebagai tergugat I, Gubernur Maluku cq Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Maluku (tergugat II) dan Nurdin Nurlete (tergugat III) selaku Kepala Dati Nurlete.

Dalam materi gugatannya, penggugat mengaku, tanah seluas 8.174 meter persegi, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3.508 tahun 2010 di daerah Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon diperoleh dari jual beli tanah yang berulang-ulang kali sejak tahun 1997. Berdasarkan surat keputusan Kakanwil BPN Maluku tanggal 30 September 1998, maka penggugat mendirikan tembok pembatas untuk melindingi tanah tersebut.

Akan tetapi, tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat I masuk menempati sebagian tanah tersebut atas izin dari tergugat III. Padahal, tergugat III tidak berhak atas tanah seluas kurang lebih 600 meter persegi, yang kemudian dibangun SLB Negeri Batu Merah yang kini menjadi objek yang disengketakan.

Tindakan masuk tanah orang tanpa izin ini, penggugat sudah berulang kali menemui tergugat II dalam hal ini kadis dan mantan kadis Disdikpora Maluku yakni Salim Kairoti maupun Semy Risambessy. Kemudian Risambessy, mengundang penggugat dan tergugat I dan III untuk melakukan rapat agar membahas permasalahan ini.

Sesuai hasil kesepakatan rapat tertanggal 9 Oktober 2013, penggugat akan menerima dana ganti rugi jika melampirkan surat-surat kepemilikan tanah. Selain itu, dana ganti rugi itu telah disetujui DPRD Maluku. Kemudian, tergugat II membentuk tim dan turun memeriksa objek sengketa.

Namun saat memeriksa, penggugat tidak dihadirkan. Akibatnya, menurut biro hukum provinsi Maluku, H Far-Far menunda membayarkan uang ganti rugi. Dengan alasan tanah tersebut sementara disengketakan. Jadi harus menunggu putusan barulah dibayarkan. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II, penggugat merasa dirugikan.

Olehnya itu, penggugat mengajukan pokok gugatan yakni tergugat I dan II yang mana telah memanfaatkan tanah yang bukan hak miliknya sejak 2006, maka para tergugat harus membeli tanah itu dengan satuan harga per meter Rp 2.500.000. Tergugat II harus membayar Rp 25 juta kepada penggugat, karena mempermainkan objek sengketa yang bukan hak miliknya.

Untuk menjamin kepastian gugatan penggugat itu, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua PN Ambon yang memeriksa perkara itu, dapat mengabulkan permohonan tuntutan provisi, meletakan sita jaminan atas tanah yang merupakan objek sengketa. Selain itu, penggugat juga menginginkan agar pihak-pihak yang telah menempati tanah milik penggugat harus keluar dari tanah itu. (AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!