Manan: Batas Waktu Usai – Ambon Ekspres
Trending

Manan: Batas Waktu Usai

AMBON,AE— Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku versi Djan Faridz, Manan Latuconsina mengatakan, tenggat waktu upaya banding bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan PPP kubu Romahurmuziy terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN), telah usai. Itu artinya putusan PTUN dinyatakan inkrah.

“Kan putusan PTUN memberikan 14 hari kepada Kemenkum dan HAM dan kubu Romahurmuziy untuk melakukan upaya banding. Keputusan PTUN tanggal 25 Februari, nah kalau sampai hari ini (kemarin) tidak ada banding, maka putusan PTUN dianggap inkrah,” ujar Manan kepada Ambon Ekspres, via telepon, Senin (9/3).

Manan menjelaskan, Surat Keputusan Kemenkum dan HAM tentang kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya atau Romahurmuziy, telah dibatalkan secara oleh putusan PTUN yang memenangkan gugatan mantan ketua umum PPP, Suryadharma Ali. Keputusan PTUN menjadi kemenangan kubu Djan Faridz.

“Yang jelas SK Kemenkum dan HAM sebelumnya kan sudah tidak berlaku lagi karena sudah digugat dan dibatalkan di PTUN. Nah, kalau mereka (Kemenkum dan HAM-red) banding, maka prosesnya masih berlanjut,” jelasnya.

Setelah putusan PTUN dianggap inkrah, pihaknya segera mengusulkan kepada Kemenkum dan HAM agar segera mengeluarkan SK yang baru soal kepengurusan PPP kubu Djan Faridz. Selanjutnya, akan melaksanakan agenda konsolidasi sebagai rangkaian persiapan menuju Pilkada 2015.

“Selanjutnya DPP yang sudah menang akan mengusulkan kepada Kemenkum dan HAM untuk mengesahkan hasil kepengurusan Muktamar Jakarta. Saya kira tidak ada alasan lagi, seandainya kalau mereka tidak banding,” kata mantan Ketua Badan Koordinasi Pengurus Remaja Masjid seluruh Indonesia (BKPRMI) Provinsi Maluku ini.
Dikatakan untuk pilkada, Komisi Pemilihan Umum harus memproses rekomendasi PPP soal calon kepala daerah yang kepengurusannya telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum dan HAM.

”Rujukan KPU adalah SK Kemenkumham untuk melakukan proses administrasi baik internal maupun eksternal. Misalnya soal pilkada, partai-partai yang punya pengesahan dari Kemenkum dan HAM lah yang akan diakomodir KPUD,” sebutnya.

Manan juga mengaku optimis, PPP kubu Djan Faridz yang akan mendapatkan SK Kemenkum dan HAM dan diakomodir KPUD dalam proses pilkada kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan. Pasalnya kata dia, kubu Djan Fariz telah menang tiga kali dalam kisruh PPP.

“Pertama menang di Pengadilan Negri Jakarta. Kemudian di PTUN sebanyak dua kali dan terakhir pada 26 Februari lalu yang menerima gugatan pak Suryadharma Ali atas SK Kemenkum dan HAM yang mengesahkan kubu Romahurmuziy itu. Makanya kami optimis menang,”detailnya.

Soal Pilkada, DPW PPP Maluku versi Djan Faridz telah berkoordinasi dengan DPC PPP SBT, Aru, MBD dan Bursel untuk melakukan persiapan. Petunjuk Teknis perekrutan bakal calon kepala daerah akan dikeluarkan paska penerbitan SK kepengurusan dari Kemenkum dan HAM RI.

“Kami mengimbau kepada DPC-DPC agar senantiasa siap, karena tidak lama lagi Juknis akan dikeluarkan oleh DPP untuk proses perekrutan balon bupati dan wakil bupati di empat daerah tersebut,” imbuhnya.

Anggota KPU Provinsi Maluku Devisi Hukum, Rivan Kubangun mengatakan, dalam melakukan proses pemeriksaan administrasi calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif, KPU berpatokan pada kepengurusan partai yang mengantongi SK Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 2/2011 tentang perubahan atas UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik.

“Yang KPU pegang itu ya sesuai UU. Di dalam UU nomor nomor 2/2011 tentang perubahan atas UU nomor 2/2008 tentang partai politik disebutkan, susunan kepengurusan baru ditetapkan dengan keputusan Menteri,” jelas Kubangun, kemarin.

Kubangun melanjutkan, dalam UU partai politik dijelaskan, perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, baru dibawa ke pengadilan negeri.

“Karena itu soal konflik PPP maupun Golkar, pada prinsipnya KPU menyarankan agar parpol tersebut segera menyelesaikan konflik internalnya. KPU tentu melakukan tindakan berdasar atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya. (TAB)

Most Popular

To Top