Hentihu: Manan Asbun – Ambon Ekspres
Trending

Hentihu: Manan Asbun

AMBON, AE— Sekretaris Wilayah DPW PPP Maluku Arif Hentihu versi Romahurmuziy mengaku kubunya telah melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sejak 27 Februari lalu. Banding itu sebagai respon hukum terhadap putusan PTUN yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz.

Soal kicauan Ketua DPW PPP Maluku versi Jakarta, Manan Latuconsina, Hentihu menilai dia tidak paham arah PPP, karena itu pernyataannya membohongi publik.

Hentihu juga menegaskan, Keputusan KPU RI Husni Malik telah menegaskan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya yang dipimpin Muhammad Romahurmuziy (Romy) masih sah secara hukum untuk mengikuti penyelenggaraan pilkada.

“Yang bersangkutan (Manan-red) tidak mengerti arah PPP, tidak mengerti perkembangan media. Berdasarkan Pendaftaran Perkara No 217/G/204, maka gugatan intervensi ajukan banding. Kami telah mengajukan banding lewat PTUN dengan paniteranya Wahidin. Apa yang dibicarakan Manan terkesan menipu publik. Jangan sampai ada pergerakan-pergerakan menjelang pilkada 2015, lalu mencari dana ke bakal calon (Balon) yang akan mendaftar ke partai,” ungkap Hentihu ketika menghubungi Ambon Ekspres, Jumat (13/03).

Penjelasan Manan soal kubu Romy yang belum menyatakan banding, kata Arif, keliru. “Dan jika kubu Djan Faridz mengaku tidak mengetahuinya atau pura-pura tidak tahu, maka mereka itu asbun (asal bunyi),” kata dia.

Dia mengimbau bakal calon yang ingin mendaftarkan diri ke partai berlambang Ka’bah harus melalui pintu yang jelas, karena yang diakui KPU saat ini bukanlah kubu Djan Faridz dan pengikutnya di Maluku, tetapi kepengurusan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan Sekjen Aunur Rofiq.

“Ini karena Kemenkum dan HAM ada banding terhadap hasil putusan PTUN. Maka surat KPU mempertanyakan surat yang sah dan dijawab oleh Kemenkum dan HAM bahwa yang sah untuk mengikuti pilkada serentak adalah muktamar Surabaya pimpinan Romy. Jadi apa yang disampaikan Manan menyesatkan. Jangan sampai yang bersangkutan (Manan-red) hanya mencari kepentingan sendiri,” ingatnya.

Menurutnya, kubu Romy telah membuat bursa pencalonan kepala daerah yang baru dan telah dimasukan kepada KPUD. Artinya, secara keabsahan kubu Romy sudah jalan dengan perubahan yang sesuai dengan amanah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) baru.

Permasalahan PPP, lanjut Hentihu, masih sementara banding di PTUN. Maka kubu Djan Faridz tidak perlu membuat wacana untuk mempengaruhi siapapun termasuk bakal calon yang akan mendaftar dalam pilkada serentak 2015 ini.

“Buat pengurus DPC seluruh Maluku harus tetap istiqamah dengan keputusan Kemenkum HAM. Sesuai pernyataan KPU, bahwa hasil koordinasi dengan Kemenkum HAM, kubu Romy masih sah dan itu yang dipakai dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015. Dan bagi para kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun wakil bupati, harus lewat pintu yang jelas. Karena DPW PPP Maluku tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan,” pesannya.
(ISL)

Most Popular

To Top