Konflik Unidar Memprihatinkan – Ambon Ekspres
Trending

Konflik Unidar Memprihatinkan

AMBON, AE— Perseteruan antara Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan Yayasan Darussalam Maluku patut disayangkan. Apalagi dibawa hingga ke ranah hukum, Jalur hukum bukan solusi yang efektif. Seharusnya, pendekatan perundingan dilakukan. Sementara itu, DPRD akan mengundang Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku-Maluku Utara untuk membicarakan masalah pelayanan kepada Unidar.

Pengamat pendidikan Universitas Pattimura (Unpatti) Patris Rahabav mengatakan, tidak sepantasnya konflik di Unidar terjadi karena dampaknya ke mahasiswa, sekaligus mereka dijadikan korban juga. Apalagi jalur hukum yang dipilih, padahal itu bukan keputusan bijak. Semua pihak harus mengutamakan kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kampus merah itu.

“Dalam pengelolaan perguruan tinggi, dibutuhkan idealisme untuk memcerdaskan anak bangsa,” kata Rahabav, Jumat (13/3).

Menurut dia upaya hukum menyelesaikan sengketa tidak dapat menyelesaikan masalah dalam waktu dekat. Jika salah satu pihak yang menang di pengadilan, belum tentu menyudahi perseteruan, karena pihak lainnya bisa saja mengajukan banding dan sebagainya. Dan itu akan berpengaruh pada penetapan orang-orang yang mengelola Unidar.

Mantan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unpatti ini mengemukakan, penyelesaian secara professional penting dilakukan agar tugas utama perguruan tinggi, yakni mencerahkan dan mencerdaskan anak bangsa dapat berjalan dengan baik.

“Yang paling bijaksana adalah dua pihak duduk bersama, mencari jalan keluar. Kita kan punya budaya kebersamaan. Kalau semua pihak duduk bersama, lalu bicara dari hati ke hati, pasti bisa diselesaikan. Jangan setiap masalah selalu di bawa ke ranah hukum,” kata dia.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (LPPMP) ini mengatakan, untuk langkah penyelesaian di luar jalur hukum, yakni membawa masalah ini ke meja perundingan, maka selain Kopertis, Pemda dan DPRD juga harus turut menunjukkan andilnya.

“Saya kira apa yang dilakukan oleh Koordinator Kopertis, sudah baik, karena itu tanggung jawabnya dalam hal pembinaan kepada perguruan tinggi swasta. Upaya itu yang perlu didukung oleh semua pihak. Termasuk Pemda dan DPRD provinsi,” ungkapnya.

Pengamat pendidikan, Abraham Mariwy mengemukakan, patut disayangkan, masalah itu dibawa sampai ke ranah hukum. Padahal, itu adalah masalah internal yang seharusnya dapat diselesaikan secara baik.

“Proses hukum selesai, tapi perseteruan belum tentu selesai. Pihak yang kalah pasti melakukan upaya hukum yang lain. Bisa saja banding. Belum lagi diinternal kampus, proses kuliah bisa terganggu, maka mahasiswa juga yang rugi,” ungkapnya.

Senada dengan Patris Rahabav, Mariwy mengemukakan, untuk menyelesaikan masalah ini, semua pihak harus kembali duduk satau meja. Selain Koordinator Kopertis, Pemda dan DPRD harus berperan aktif. “Semua pihak harus duduk satu meja. Itu langkah yang paling efektif tanpa efek samping terhadap proses pembelajaran di Unidar. Kita berharap, Pemda dan DPRD juga berperan aktif,” ujarnya.

Kepala Seksi Data dan Informasi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku, La Mansur mengaku menyayangkan perseteruan tersebut. Apalagi di bawa ke ranah hukum. Kondisi kualitas pendidikan di Maluku yang belum membanggakan, akan semakin buruk dengan maslah-masalah seperti itu.

Seharusnya, lanjut dia, semua pihak menanggalkan kepentingan kelompok dan mengutamakan kepentingan dalam rangka peningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.

“Sangat prihatin, karena di saat kita sedang berusaha mengangkat mutu pendidikan yang sedang terpuruk saat ini, muncul kisruh seperti ini. Padahal, salah satu pilar penting yang berpengaruh secara langsung pada mutu pendidikan adalah perguruan tinggi, tidak terkecuali Universitas Darussalam,” terangnya.

Ketua Komisi D DPRD Propinsi Maluku, M Suhfi Majid mengungkapkan, sangat mungkin pihaknya memanggil Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku-Maluku Utara, Zainudin Notanubun untuk membicarakan masalah ini, terutama terkait pelayanan kepada Unidar Ambon.

“Kita berharap ada langkah-langkah arif yang bisa diambil oleh kopertis untuk memastikan beberapa layanan yang dihentikan tersebut dapat tetap diselenggarakan,” harapnya, kemarin.

Suhfi menandaskan, kopertis memang memiliki fungsi melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya. “Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1Tahun 2013 menyebut tugas koopertis melaksanakan koordinasi,” sebutnya.

Dalam kaitan itu, peran Kopertis dalam kerja-kerja koordinatif yang memastikan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta berjalan secara baik. “Penerjamahan fungsi koordinator ini tidak harus berujung pada upaya penghentian atas beberapa aktifitas kampus yang seharusnya didorong untuk tetap diselenggarakan,” sebut Suhfi.

Sebagai sebuah institusi perguruan tinggi yang tetap beraktifitas, maka kopertis menurutnya tetap harus arif menyikapi kemelut yang terjadi atas dualisme yayasan sebagai pengendali kampus tersebut.

“Ada masalah pada dualisme yayasan, itu betul. Tapi apakah kopertis harus menghentikan pelayanan beasiswa kepada mahasiswa? Saya kira itu tidak harus karena hak-hak mahasiswa tetap harus dipenuhi,” tandas Suhfi.

Kendati demikian, Suhfi mengapresiasi langkah yang diambil oleh kopertis untuk tetap melanjutkan aktifitas perkuliahan di kampus Unidar. Langkah itu sangatlah tepat, peran pengendalian dan Pembinaan oleh Kopertis terus dijalankan. Jika perkuliahan tetap jalan, maka hak mahasiswa untuk dapat beasiswa juga perlu diteruskan.

“Saya kira jika Kopertis tetap mendorong pelayanan beasiswa adalah langkah untuk mempertegas komitmen positif Kopertis dalam mendukung aktifitas perkuliahan di Unidar,” detail Suhfi.

Politisi PKS ini menandaskan, ada problem yang terkait dengan ukuran akuntabilitas Unidar kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembelajaran. UU Nomor 12 Tahun 2012 menandaskan akuntabilitas Unidar harus memenuhi dua kaidah penting, yakni akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di Unidar tetaplah bermuara pada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi. (MAN)

Most Popular

To Top