Bupati SBB Tahu Penyaluran Bansos – Ambon Ekspres
Trending

Bupati SBB Tahu Penyaluran Bansos

AMBON, AE— Bupati Seram Bagian Barat, Jacobus Puttileihalat dinilai memiliki peran dalam alokasi bantuan sosial di daerah itu. Anehnya, sampai kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan tindak pidana korupsi negeri Ambon, bupati SBB dua periode itu tidak pernah dimintai keterangan oleh jaksa Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kepala bidang Investigasi  Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Maluku Zainuri yang dikonfirmasi Ambon Ekspres tidak menampik adanya peran Bupati SBB dalam alokasi dana Bansos.

“Peran itu bukan terkait kasusnya, tapi terkait dana itu. Karena sebagai kepala daerah, dia pasti punya hak, ya minimal untuk mengetahui dana tersebut. Dan itu bukan untuk dana bansos saja,  temuan kami saat audit kasus lain tentang dana daerah, memang ada hubungan dengan kepala daerah dengan dana yang diduga bermasalah itu,” kata Zainuri di ruang kerjanya, kemarin.

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, dua hari lalu, Jay Kaisupy  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, telah memberikan kesaksian didepan penyidik soal keterlibatan Jacobus Puttileihalat. Sayang, pengakuan Jay yang sudah divonis 2,6 tahun penjara dalam kasus korupsi lainnya itu, tidak pernah ditindaklanjuti jaksa.

Bantuan itu dialokasikan pada tahun 2011 lalu. Dana sebesar Rp11miliar lebih dari pemerintah pusat itu diduga penyalurannya fiktif. Diduga dana itu dipakai untuk kegiatan politiknya saat pencalonan sebagai Gubernur Maluku, September 2013 lalu.

Hanya saja, jaksa berdalih, sejak kasus ini bergulir di Kejati Maluku, tidak ada indikasi  yang mengarah pada keterlibatan orang nomor satu di daerah bertajuk Saka Mese Nusa itu. Sehingga, tidak dipanggil untuk diperiksa. “Tapi sekarang kan berkas kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi saya tidak bisa beri penjelasan banyak.

Ikuti saja persidangan,” kata   Adpidsus Kejaksaan Tinggi Maluku, Benny Santoso kepada Ambon  Ekspres di kantor Kejati Maluku, Senin (16/3).
Kendati demikian, lanjut Santoso,  bila ada temuan baru, pihaknya siap untuk membuka lagi kasus ini, termasuk memeriksa bupati kabupaten SBB.

Ketua DPW Indonesia Investigasi Korupsi  (IIK) Maluku Faizal Yahya Marasabessy mengungkapkan,  Bupati Kabupaten SBB tidak dapat dipisahkan dari kasus tersebut. Dia punya peran dalam pengelolaan dana yang diduga  disalahgunakan. “Kami punya data hasil investigasi tentang itu.  Jadi kalau jaksa tidak periksa bupati Kabupaten SBB, itu hal yang  sulit diterima,” kata Marassabessy.

Kendati demikian, Marassabessy menolak untuk menyebutkan secara detail, data yang diperoleh pihaknya. Hingga saat ini, pihaknya terus mendalami keterlibatan bupati kabupaten SBB melalui investigasi.  “Ini belum bisa dibuka ke publik, masih terus kami dalami. Yang jelas untuk data saat ini, sudah ada indikasi yang mengarah ke sana,” katanya.

Awalnya, lanjut dia, pihaknya berencana memberikan data tersebut kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku untuk ditindaklanjuti. Namun, dengan pertimbangan, masih perlu didalami serta pertimbangan kinerja penyidik yang dinilai tidak maksimal, niat itu pun diurungkan.

“Kita tidak bisa berharap banyak agar jaksa periksa bupati kabupaten SBB, itu menurut saya tantangan berat untuk jaksa. Dan terbukti, bupati tidak diperiksa, kan. Makanya, setelah semua data kami peroleh, secepatnya kami laporkan ke KPK (komisi Pemberantasan Korupsi-red,” tandasnya.

Anggota DPD asal Maluku Nono Sampono   mengatakan, pihaknya tetap mendorong agar penanganan kasus dugaan korupsi di Maluku harus tuntas. Siapa pun yang  diduga terlibat harus diperiksa.

“Termasuk kepala daerah yang diduga kuat terlibat. Kita dorong hal itu, agar pemerintahan di daerah berjalan dengan baik dan bersih dari tindakan seperti itu,” harapnya seusai menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi Kejati Maluku, kemarin, dalam rangka silaturahmi  antara dirinya sebagai wakil rakyat di parlemen dengan pimpinan dilembaga Korps Adyaksa  itu.

“Ini pertemuan pertama saya dengan jajaran Kejati Maluku. Jadi saya datang untuk perkenalkan diri,  agar kedepan kita tetap berkomunikas dan berkoordinasi,”tambah dia.

Sekedar tahu, berdasarkan  hasil audit BPKP Maluku, kerugian negara akibat kasus ini  sebesar Rp 3.5 milyar.

Sementara,  sidang perdana atas kasus tersebut  telah digelar, Kamis (12/3) dengan agenda pembacaan dakwaan JPU terhadap kedua terdawa, yakni Zamrud Tatuhey dan  Jainudin Kaisupy. Sidang akan dilanjutkan, kamis pekan ini.
(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!