Tanggalkan Atribut Golkar, Kosongkan Sekretariat – Ambon Ekspres
Trending

Tanggalkan Atribut Golkar, Kosongkan Sekretariat

Kubu Agung Mulai Tegas

AMBON, AE— Caretaker Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Paulus Mantulameten mengingatkan kader-kader Golkar yang belum menerima kepemimpinan Agung Laksono, dilarang untuk menggunakan atribut beringin untuk kepentingan politik. Mereka juga meminta loyalis Aburizal Bakrie untuk mengosongkan Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku.

Untuk memastikan hal tersebut, Golkar akan berkoordinasi  dengan pihak kepolisian dan Gubernur Maluku Said Assagaff. “Kita akan surati pimpinan DPD I yang lama untuk segera mengosongkan kantor sekretariat Golkar dan menyerahkan kepada kami. Namun untuk hal ini kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait (kepolisian dan Gubernur Malukur-red) untuk melarang mereka menggunakan atribut atau simbol Golkar,” ujar Mantulametan kepada Ambon Ekspres, Senin (16/3).

Menurut Mantulameten, hal tersebut bisa dilakukan karena merujuk putusan Menkumham M.HH.AH.11.03-26 yang telah mengakui kedudukan kepengurusan yang sah adalah kubu Munas Ancol. Dengan begitu, DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono yang berhak menggunakan atribut partai Golkar.

Disinggung soal kemungkinan Pergantian Antar Waktu (PAW) sejumlah anggota DPRD kubu Aburizal, Mantulameten mengaku, akan tetap dilakukan usai konsolidasi partai. Namun ia belum memastikan siapa-siapa yang akan di PAW-kan. “Terkait siapa-siapa yang akan di PAW kan, nanti kita akan evaluasi jabatan mereka. Tapi tentu setelah konsolidasi partai Golkar di kabupaten/kota selesai,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam waktu dekat pihaknya melakukan pergantian kepengurusan DPD II Golkar kabupaten/kota karena telah selesai masa kerja. Ini penting dilakukan sebagai bentuk penertiban organisasi partai Golkar di Maluku.

Ketua DPD dan Koordinator Golkar wilayah Maluku, Hamzah Sangadji mengatakan, langkah-langkah partai akan diambil jika masih terjadi perlawanan dari kubu Aburizal. Namun, untuk PAW anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, ia belum memastikan. “Kalau sudah pada waktunya mereka masih memperlihatkan sifat melawan, kita akan lakukan PAW. Tapi itu harus melalui proses panjang dulu. Kita akan tegas soal ini. Tidak ada kompromi soal ini. Tapi tidak serta merta. Ada mekanisme dan prosesnya,”ungkap Hamzah.

Proses yang dimasudkan Hamzah, berupa teguran dan pergantian dari kepengurusan partai. Olehnya itu, dia mengimbau seluruh kader Golkat taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keputusan Mahkamah Partai dan keputusan Menkumham.

Soal penertiban organisasi Golkar di Maluku, mantan anggota DPR RI ini menyatakan, dalam waktu dekat digelar rapat pleno penyusunan Pedoman Organisasi (PO) terkait pelaksanaan Musda. Juga tentang penunjukan Caretaker ketua-ketua DPD II yang telah berakhir masa kerja.

“Dan kepengurusan Agung ini kan  bersifat transisional. Mahkamah Partai memberikan kewenangan bagi Agung untuk menggelar Munas paling terlambat Oktober 2016. Itu artinya sesegara mungkin dilakukan Musda kan,”jelasnya.

Wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPD Golkar kota Ambon, Max Hehanussa mengatakan, kubu Agung tidak punya kewenangan menggunakan sekretariat Golkar secara sepihak. Kata dia, keputusan Menkum dan HAM belum final.

“Mereka tidak punya kewenangan untuk memerintahkan kami mengosongkan sekretariat. Apa putuskan Menteri Yasonna Laoly itu bukan keputusan untuk mensahkan kepengurusan tertentu. Lagian prosesnya juga penuh kepentingan politik,”tandas Hehanussa.

Bahkan kata dia, upaya penggulingan kubu Aburizal Bakrie dari sekretariat selama ini tidak terlaksana. Ia juga mengaku, sampai sekarang DPD Golkar Maluku masih dipimpin Zeth Sahuburua.

“Jadi tidak ada caretaker. Pak Ety masih pimpin Golkar Maluku. Kalau mereka mau ambil alih sekretariat, itu keputusan yang di buat-buat,” tandasnya.

Kader fungsional pusat, Dharma Oratmangun berharap, agar seluruh kader Golkar di Maluku jangan sampai terpecah belah tapi menahan diri untuk ikuti dinamika yang ada secara seksama dan berpedoman pada AD/ART partai.”Ini agar ada leglaitas formil  sebagai sebuah partai yang taat pada aturan. Kehadiran Golkar bagi bangsa Indonesia sudah diamanatkan dalam doktrin karya dan kekaryaan (karya siaga gatra praja). Keluarga besar Golkar mestinya berikan kontribusi yang positif di berbagai bidang untuk berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat,”ingatnya.

Untuk itu,  tidak tepat jika sesama kader saling pecat memecat, tapi yang harus dikedepankan   adalah melakukan langkah konsolidatif, komunikasi dua arah. Tujuanya agar bersama-sama secara kolektif keluar dari polimik perbedaan pandangan dan sikap, tetapi perlu persatukan langkah untuk sama-sama menghadapi guncangan politik yang sedang menerpa beringin.

Dia mengaku, perbedaan atau kubu-kubuan adalah dinamika.”Jadi seluruh komponen keluarga besar Golkar (diutamakan) saling menahan diri dan ikuti dengan cermat,” tandasnya.

Anggota DPRD Maluku ini mengingatkan, masyarakat Maluku sedang menanti bagaimana cara Golkar selsaikan persoalan internalnya. ”Golkar terlahir untuk selamatkan bangsa dan negara. Itu sejarah Golkar,” pungkasnya.(TAB)

Most Popular

To Top