Penilangan Kewenangan Polantas – Ambon Ekspres
Amboina

Penilangan Kewenangan Polantas

AMBON, AE.—Proses tilang ditempat bagi kendaraan yang bermasalah menyangkut muatan maupun kelengkapan administrasi merupakan kewenangan Polisi Lalulintas (Polantas). Ini sesuai dengan UU No 22 tahun 2009. Sementara untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon hanya berkewenang melakukan penyidikan atau pemeriksaan hanya di jembatan timbang dan di dalam terminal. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Ambon, Rovik Afifudin kepada Ambon Ekspres, Senin (16/3).

Dikatakan, penilangan terhadap kendaraan roda empat yang bermasalah merupakan kewenangan polantas dan bukan kewenangan Dishub Kota Ambon. Karena jika Dishub melakukan penilangan harus sesuai atau didampingi pihak polantas untuk menertibkan dan memeriksa muatan dan kelengkapan adiministrasi. Hal ini juga sudah dijelaskan dishub pada saat rapat bersama Komisi III DPRD Ambon.

“Terkait proses tilang ditempat menjadi kewenangan polantas dan bukanlah dishub. Namun, dishub bisa melakukan tilang ditempat jika memang kendaraan terbukti bermasalah, tetapi harus ditemani polantas untuk bersama-sama memberikan tilang ditempat. Ini sesuai dengan UU No 22 tahun 2009,” ungkap Rofik.

Ketua DPD PPP Kota Ambon ini mengaku, Dishub hanya punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan bagi kendaraan hanya di 2 lokasi saja yakni jembatan timbang dan terminal. “Nah, kalau ada informasi tilang, kita akan kroscek di tim penertiban. Kalau bisa masyarakat melaporkan agar  lebih jelas kapan dilakukan. Menyangkut SIM, STNK, KIR atau marka jalan, salah parkir itu adalah kewenangan kepolisian. Makanya kalau ada dishub tilang lalu polisi tilang maka nanti kita minta koordinasinya,” jelas Rofik.

Terpisah, Kasatlantas Polres Ambon, AKP Deddy Dwitia Putra menilai, untuk kewenangan terkait kelebihan muatan, parkir sembarangan maupun melanggar marka jalan merupakan tugas dari polantas. Sedangkan untuk izin trayek  adalah kewenangan Dishub Kota Ambon. “Tergantung pelanggaran yang mana karena kepolisian punya kewenangan terhadap kelebihan muatan atau parkir yang melanggar marka jalan,” tandas Deddy, ketika dikonfirmasi.

Untuk diketahui, sebelumnya salah satu supir angkot jalur Kebun Cengkeh Uci, lebih menginginkan agar pemeriksaan izin trayek bisa dilakukan Dishub dan Polantas. Pasalnya, mereka sering mengeluh polantas sering menarik biaya sebesar Rp 300 ribu jika kendaraan tidak memiliki izin.

“Minimal ada langkah koordinasi Dishub dan polentas untuk melakukan swiping gabungan. Sehingga pelanggaran denda masuk di kas dishub, karena takutnya polantas melakukan swiping terhadap izin trayek lalu uang yang dipungut  dari puluhan mobil tersebut masuk kantong pribadi,” bebernya beberapa waktu lalu. (ISL)

Most Popular

To Top