Kenapa Puttileihalat Tak Disentuh? – Ambon Ekspres
Trending

Kenapa Puttileihalat Tak Disentuh?

AMBON,AE— Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Jacobus Puttileihalat perlu diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial, karena mengetahui aliran dana tersebut. Apalagi, Jainudin Kaisupy, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga telah memberikan keterangan ke penyidik terkait keterlibatan bupati dua periode itu.

“Jaksa sebagai penyidik kasus korupsi, karena kewajibannya, mempunyai wewenang memanggil orang untuk diperiksa. Baik sebagai tersangka maupun saksi. Siapa pun dia, termasuk bupati sekalipun,” kata pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Arman Anwar, Selasa (17/3).

Sejumlah pihak sudah diperiksa dalam kasus ini termasuk, Wakil Ketua DPRD SBB tahun 2009-2014, Jus Akerina. Akerina juga sudah membeberkan soal aliran dana tersebut. Dia juga mengaku, pencairan dana Rp11 miliar tanpa persetujuan DPRD.

Penolakan DPRD ini didasarkan pada usulan awal pada APBD tahun 2011 sebesar Rp5 miliar. Namun belakangan dana itu ditambahkan oleh pemerintah sebesar Rp6 miliar tanpa persetujuan DPRD. Untuk melegalkan penyaluran dana itu, bupati keluarkan peraturan bupati nomor 1tahun 2011.

Belakangan kembali dikeluarkan peraturan bupati nomor 1tahun 2011untuk dana tambahan sebesar Rp6 miliar. Dengan demikian total dana sebesar Rp11 miliar. Dana ini awalnya akan disalurkan ke OKP-OKP, Ormas, termasuk mesjid dan gereja, namun banyak diantara penyalurannya fiktif.

Menurut Arman, kewenangan jaksa penyidik dalam kasus dugaan korupsi adalah mengembangkan kasus berdasarkan laporan, keterangan saksi atau tersangka, maupun alat bukti lainnya agar menjadi terang tindak pidana tersebut.

Indikasi tentang keterlibatan Jacobus Puttileihalat akan semakin jelas, bila dalam persidangan nanti, Jainudin Kaisupy mempertegas keterangannya yang dia sampaikan kepada penyidik saat diperiksa sebagai tersangka. Itu akan menjadi alat bukti baru.

“Bila keterangan itu disampaikan dalam persidangan, maka disebut terdakwa. Keterangan terdakwa adalah alat bukti yang sah sesuai pasal 148 KUHAP,” ungkap Arman.

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW) Ikhsan Tualeka mengungkapkan, dalam kasus  dugaan korupsi, jaksa penyidik mengumpulkan bukti dan bahan keterangan dari semua pihak yang terkait. Dalam kasus Bansos Kabupaten SBB, pemeriksaan terhadap bupati perlu agar dapat diketahui, seperti apa modus kasus tersebut.

“Dan pihak mana yang paling bertanggung jawab. Kalau hanya sebagian orang saja yang diperiksa, maka itu namanya tebang pilih  yang menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum terhadap kasus Tipikor,” kata dia.
Peneliti Indonesia Governance Index (IGI) ini menegaskan, keterangan dari bupati diperlukan, sebab belajar dari kasus serupa yang terjadi di daerah lain, bupati kerap memiliki kaitan erat dengan  pendistribusian dana  bansos.

Direktur Lumbung  Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating mengungkapkan, bila penyidik mendapatkan indikasi tentang keterlibatan Jacobus Puttileihalat, maka periksa bupati kabupaten SBB itu. “Kalau selama diperiksa, tersangka mengungkapkan tentang itu, ya harus ditindaklanjuti,” ungkap Sariwating.

Sariwating mengatakan, bila tersangka mengetahui keterlibatan Puttileihalat dan belum ditindaklanjuti oleh penyidik, tersangka yang kini telah menjadi terdakwa, harus kembali menegaskan hal tersebut dalam persidangan.
“Kita berharap, kasus ini terus dikembangkan agar siapa pun yang diduga terlibat, diproses secara hukum juga,” harapnya.

Sementara itu, penasehat hukum Jainusidn Kaisupy, Anthony Hatane yang ingin diwawancara terkait keterangan Kliennya di hadapan penyidik tentang keterlibatan Jacobus Puttileihalat dalam kasus ini, menampik untuk memberikan penjelasan.

“Saya belum terima BAP  (Berita Acara Pemeriksaan-red)  klien saya. Nanti saya terima dan pelajari BAP nya, baru saya bisa berikan penjelasan, bila memang ada terungkap keterlibatan pihak lain,” kata dia.

Di Kejaksaan Tinggi Maluku, informasi tentang hal ini pun sulit diperoleh. Akses bagi para wartwan untuk mendapatkan informasi, tertutup. Kasi Penerangan hukum dan Humas, Bobby Palapia  pun tidak dapat memberikan keterangan resmi tentang informasi keterangan Jainudian Kaisupy yang menyebut keterlibatan bupati kabupaten SBB  dalam kasus ini.

“Bukan saja untuk kasus ini, sementara ini, saya belum bisa berikan penjelasan terkait kasus lainnya. Tapi kalau secara umum, biasanya, penyidik tidak menindaklanjuti keterangan tersangka, karena belum ada bukti. Tidak mungkin kita panggil orang tanpa punya bukti,” jelas Palapia, kemarin.

“Saya hanya bilang, teman-teman untuk sementara ini belum bisa dapat informasi resmi dari saya, walaupun itu merupakan tugas saya. Terkait alasannya, nanti saja,” elak Palapia ketika dikonfirmasi kembali tentang informasi  adanya intervensi terhadap dirinya dalam melaksanakan tugas kehumasan. (MAN)

Most Popular

To Top