Pembangunan JMP Misterius – Ambon Ekspres
Trending

Pembangunan JMP Misterius

BPJN Menutupi Informasi

Ambon, AE— Tahun ini Balai Jalan Nasional (BPJN)   IX Maluku dan  Maluku Utara berjanji menuntaskan pembangunan Jembatan Merah Putih. Pemerintah pusat juga sudah berkomitmen membuka keran anggaran bagi kelanjutan pembangunannya, hanya saja, pihak balai masih tertutup.

Kepala BPJN IX maupun satuan kerja teknis pembangunan JMP sangat sulit ditemui wartawan untuk mengetahui informasi kelanjutan jembatan yang sangat diharapkan penyelesaiannya oleh masyarakat. Sistem satu pintu kerap diterapkan satker untuk memberikan penjelasan terkait progres pembangunan jembatan tersebut.

Pembangunan JMP direncanakan menghabiskan dana sekitar Rp Rp416,76 miliar. Anggaran awal sebesar Rp50 miliar. Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan dana APBN 2013 dan 2014 masing-masing senilai Rp 190 miliar dan Rp 185 miliar.

Belakangan informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, pada tahun 2014, dana yang dijanjikan pada 2014 tak dicairkan. Pencairan justeru akan dilakukan pada tahun ini. Namun, sampai kemarin, pihak BPJN belum masih tertutup soal realisasi anggaran dari pemerintah pusat.

Proyek ini dikerjakan tiga kontraktor pelat merah, yaitu PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Tbk), dan PT Wijaya Karya (Tbk). Penandatanganan kontrak untuk pembangunan jembatan ini dilaksanakan di Kementerian Pekerjaan Umum, 27 Juli 2012.

Proyek senilai Rp416,76 miliar ini direncanakan bisa dibangun dalam waktu 870 hari, terhitung sejak pengerjaan pertama pada Agustus. Namun, target penyelesaian ternyata mulur.

Jembatan ini sepanjang 300 meter merupakan kelanjutan dari jembatan yang dibangun sebelumnya sepanjang 760 meter yang telah dilaksanakan sejak 2011. Dengan adanya Jembatan Merah Putih, total panjang jembatan mencapai 1,06 kilometer dan menghubungkan wilayah Galala dan Poka.

Jembatan dibangun dengan tipe struktur cable stayed dengan panjang bentang tengah 300 meter, terdiri dari bentang utama 150 meter, dan dua bentang pendamping masing-masing 75 meter. Tinggi pilar beton 80 meter dan lebar jembatan 21,5 meter.

Tertutup dan lambannya penyelesaian pihak BPJN dalam pekerjaan JMP, dikritik sejumlah elemen. Ketua DPW Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku,  Faizal Yahya Marasabessy mengungkapkan, lambannya proyek JMP,  makin menguatkan dugaan masyarakat selama ini, bahwa ada yang tidak beres  dalam penggunaan anggaran proyek itu.

“ Itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai proyek JMP sudah dikomersialisasi oleh oknum atau pihak tertentu yang punya wewenang dalam proyek JMP ini,” kata Marassabessy, Kamis (19/3).

Dengan demikian, lanjutnya target untuk menyelesaikan JMP di tahun 2015, masih  sulit  dipercaya. Di lokasi pembangunan, tidak ada perkembangan dalam pekerjaan. Ini akan diperparah, bila dugaan penyalahgunaan anggaran benar dan diulangi lagi pada anggaran berikutnya.

“Karena itu, kita minta Kementerian PU untuk mengevaluasi kinerja pimpinan Satker JMP. Bila perlu, sebaiknya diganti saja. Untuk apa dipertahankan, bila yang dikerjakan hanya seperti yang ada saat ini,” ujar dia.

Koordinator Moluccas Democratization Voice (MDV), Rizal Sangadji merasa pesimis bila proyek ini bisa rampung pertengahan tahun ini. Bahkan, kegagalan  di tahun 2014 sangat mungkin terulang di tahun ini.

“Kita pesimis, ya. Alasannya, kita lihat saja pekerjaan di lapangan tidak ada perkembangan yang berarti. Bentangan tengah yang seharusnya rampung pada tahun 2014 pun belum selesai hingga saat ini,” bebernya, kemarin.

Dia menilai, alasan  pihak  satker bahwa lambannya  pekerjaan akibat kondisi alam, merupakan alasan yang sulit diterima. Sebab, JMP merupakan proyek besar, semua tahapannya pasti melalui perhitungan dan pertimbangan yang matang. “Sehingga, lucu bila ditengah proses pekerjaan, baru alasan itu disampaikan. Kalau memang demikian, berarti proyek ini hanya dipaksakan saja, atau dikerjakan secara asal-asalan saja,” ketusnya.

Dugaan adanya penggunaan anggaran secara tidak benar, bisa saja benar, mengingat tertundanya pekerjaan. “Dan kalau pun JMP selesai tahun ini, maka kualitasnya kita ragukan. Karena, sangat mungkin mereka kerja cepat karena disoroti publik, alhasil aspek kualitas bisa diabaikan. Jangan sampai, seperti jembatan Kutai Kartanegara yang roboh tahun 2011 silam,” tegasnya.

Koordinator Indonesian Democration Reform Institute (INDEI), Wahada Mony mengemukakan, lambannya pekerjaan JMP, makin menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran proyek bernilai milyaran rupiah itu. “Aktor begal anggaran yang memperhambat proyek itu,” katanya.

Dia mengatakan, baik BPK maupun aparat penegak hukum sudah harus bergerak, mengaudit dan menelusuri ketidak beresan proyek ini. Bila terbukti ada penyalahgunaan anggaran, maka tidak ada alasan, harus dibawa ke ranah hukum.

“Proyek ini kan sudah cukup lama. Kalau sampai pertengahan tahun ini belum tuntas juga. Sebaiknya dilakukan audit, kemudian diumumkan kepada publik. Bila ada temuan penyalahgunaan anggaran, penegak hukum harus bergerak,” tandasnya.

Sementara itu, baik Kepala  BPJN  IX Maluku  dan Maluku Utara Wahyudi Mandala Putra dan kepala Satker  JMP  Chris Lasmono yang ingin dikonfirmasi tentang perkembangan proyek JMP, tidak berhasil ditemui. (MAN)

Most Popular

To Top